Usai Pertemuan Ketiga Ketum Partai PPP, Golkar, dan PAN, Fahri Hamzah Sebut Hentikan

Baru saja para ketua umum (ketum) partai PPP, Golkar, dan PAN bertemu untuk mendukung pilpres 2024.

Adapun pertemuan itu antara Suharso Monoarfa, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan atau kerap disapa Zulhas.

Seusai pertemuan antara ketiga ketum partai, Fahri Hamzah, mantan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora menyarankan untuk koalisi tersebut dihentikan.

"'Koalisi ujug-ujug' harus dihentikan di republik ini!" kata Fahri Hamzah, dikutip dari Detikcom.

Menurut Fahri Hamzah, koalisi tersebut dinilai terlalu tiba-tiba untuk tercipta dan dinilai tidak sehat untuk Presidensialisme.

"Tidak sehat bagi presidensialisme kita membiarkan koalisi ujug-ujug tidak ada ujung tidak ada pangkal bagaimana dia dimulai begitulah pula dia berakhir,” tambahnya.

Pasalnya, menurut Fahri Hamzah, koalisi tidak dikenal dalam sistem presidensialisme, lain soal jika sistemnya parlementerisme.

"Terminologi koalisi tidak dikenal dalam presidensialisme. Koalisi adalah terminologi dalam parlementerisme. Itu sebabnya sulit mencari di mana letak koalisi dalam sistem kita. Dalam UUD hanya disebut soal pengusung partai politik dan gabungan partai politik," katanya.

Kendati demikian, Fahri Hamzah sedang menyiapkan untuk Partai Gelora lebih memperjuangkan sisi identitas yang kuat.

"Sebenarnya partai Gelora sedang memperjuangkan agar setiap partai muncul dengan identitasnya yang kuat. Itu sebabnya sebaiknya dia punya juru bicara dan calon presiden yang bisa menyampaikan pesan yang berbeda kepada masyarakat tentang siapa mereka dan apa warna mereka," ujar Fahri Hamzah.

Dalam hal ini, Fahri Hamzah tak setuju dengan perubahan politik menjadi koalisi materil, dirinya setuju jika memperkuat identitas presidensialisme melalui konsep dan ideologi yang dimiliki partai.

"Kami tidak setuju kalau politik berubah menjadi koalisi materiil, tetapi kami mau memperkuat identitas presidensialisme dengan mengedepankan konsep dan ideologi partai yang diwakili dan juru bicara secara tegas oleh presiden atau calon presidennya," tandasnya.