|
PRO KONTRA: Kritik Rocky Gerung untuk Jokowi
Senin, 07 Agustus 2023
|
Ada Upaya Anies Baswedan ‘Dijegal’ KPK Jelang Pilpres 2024?
Penulis: Angga FaturTanggal Terbit: Senin, 26 Juni 2023
Ada Upaya Anies Baswedan ‘Dijegal’ KPK Jelang Pilpres 2024?/Anies Baswedan
Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Denny Indrayana belum lama ini menyebutkan bahwa calon presiden dari Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat, Anies Baswedan akan ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.
Adapun menurutnya, hal tersebut dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi menjegal mantan Gubernur DKI Jakarta yang sempat berpasangan dengan Sandiaga Uno tersebut, agar langkahnya menjadi kontestan pemilihan presiden 2024 berhenti dan gagal total.
Tak hanya itu, Menkopolhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa KPK dilema memanggil Anies Baswedan yang pada saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal itu disebabkan oleh KPK yang dituding bermain politik demi menjegal Anies.
"Itu saya tanya Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK. Nah KPK-nya itu begini, ‘pak kami itu serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisasi mau menjegal Anies, padahal ndak urusannya ini dengan Anies, ini temuan BPK. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame katanya ini menjegal Anies'," kata Mahfud MD [1].
Sehingga pada akhirnya, ketika KPK ingin menyatakan pernyataan perihal kasus formula E, terdapat opini seolah-olah lembaga antirasuah tersebut melakukan kriminalisasi dalam aspek kasus korupsi guna menjegal langkah politik Anies Baswedan.
Terlebih lagi, saat ini Anies Baswedan telah mendapat tiket sebagai bakal calon presiden pada 2024. Namun, menurut Mahfud MD, dirinya menegaskan bahwa tak ada upaya penjegalan yang dilakukan pemerintah maupun oleh KPK.
"Memang sih kadang kala isu politiknya macam-macam. Kalau partai ini semuanya menjadi pasien KPK lah. Tetapi tidak ada kita minta melapor ke presiden ini harus dijegal, tidak ada sama sekali. Itu tafsiran publik saja. Nyatanya tidak apa-apa," ujarnya.
Dalam kasus hukum, Mahfud meminta agar tak dicampur adukan dengan politik. "Cuma yang saya tegaskan ke KPK. Satu, KPK, kalau anda mau menindak ketua partai, menteri atau siapapun jangan pertimbangan politik, kalah hukum, hukum," kata Mahfud.
“Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik tidak usah tanya ke pemerintah. Itu kata saya kepada KPK,”pungkas Mahfud.
Awal Mula Polemik Formula E
Sebagaimana diketahui bahwa Formula E Jakarta 2022 telah berhasil terselenggara pada awal Juni 2022 silam. Adapun event internasional tersebut dilangsungkan meskipun ditentang kuat oleh PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta.
Meski demikian, ajang balap mobil listrik Formula E tersebut masih menyisakan polemik. Sebelumnya, Anies Baswedan telah memenuhi panggilan KPK. Diketahui bahwa lembaga antirasuah tersebut telah mengumpulkan keterangan dugaan kasus korupsi formula E sejak 4 November 2021.
Memasuki Tahap Penyelidikan
Saat KPK memasuki tahapan penyelidikan, pihaknya meminta keterangan dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) DKI Jakarta. Setelah itu, pada 9 November 2021, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto selaku TGUPP bersama Pemprov DKI Jakarta mendatangi KPK.
Mereka menyerahkan beberapa dokumen terkait tahapan formula E, semenjak tahapan persetujuan hingga persiapan penyelenggaraan. Lalu KPK juga menggali informasi dan keterangan dari Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.
Diketahui bahwa Prasetyo Edi Marsudi merupakan salah satu politisi yang melakukan rapat hak interpelasi soal formula E yang hanya didukung oleh fraksi PDIP dan PSI. Namun, interpelasi tersebut justru hanya berujung pada laporan ke Badan Kehormatan Dewan.
Dalam kasus Formula E, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti perihal mekanisme pembayaran commitment fee ajang balap mobil listrik itu oleh Pemprov DKI Jakarta yang dinilai menabrak, pasalnya, commitment fee Formula E sudah dibayarkan meskipun anggaran belum disahkan.
Sorotan Terhadap Pembiayaan Formula E
Pada April silam, Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK mengatakan bahwa pihaknya sedang mendalami mekanisme pembiayaan Formula E yang dinilai melanggar aturan. Salah satunya adalah aturan Kemendagri yang tak memperbolehkan APBD digunaka untuk kegiatan bisnis.
Lalu lembaga antirasuah itu berupaya meminta keterangan dari pihak yang menerima transfer dari Pemprov DKI, yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro), yang merupakan badan usaha milik daerah yang ditugaskan menjadi ajang balap internasional Formula E.
Alexander Marwata mengatakan pembiayaan kegiatan yang bersifat bisnis tidak bisa disokong dengan anggaran APBD. KPK telah mendapatkan informasi dari Pemprov DKI dan masukan Kemendagri. “Harus bussiness to bussiness tidak bisa dibiayai dengan anggaran APBD itu,” ujar Alexander Marwata.
Diduga Ada Maladministrasi
Kasus Formula E diduga ada maladministrasi dan penyelewengan, hal itu disampaikan Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. "Bagaimana menjelaskan penyelewengan wewenang ini merupakan tanggung jawab KPK, yang diharapkan (bisa) profesional dan serius dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi atau tanggung jawabnya," ujarnya.
Dirinya juga menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tak kunjung melakukan audit penyelenggaraan Formula E hingga kini. Sebagaimana diketahui bahwa Formula E telah digelar pada 4 Juni 2022 lalu. Dalam hal ini, Gilbert menilai bahwa halitu merupakan bentuk maladministrasi.
"Dalam rapat evaluasi P2APBD minggu lalu, jelas terungkap bahwa audit (laporan keuangan) tidak kunjung dilaksanakan dengan alasan tidak ada kantor akuntan yang baik yang bersedia mengaudit," tuturnya.
Tak hanya itu, dirinya juga menyoroti perihak tak adanya transparansi hasil negosiasi ulang antara penyelenggara Formula E sekaligus BUMD DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dengan Formula E Operation (FEO).
Ada Aspek Politis dalam Kasus Formula E?
Menurut Bambang Widjojanto, dirinya khawatir bila isu adanya kasus dugaan korupsi atau maladministrasi dalam penyelenggaraan ajang balap Formula E ini dipolitisasi oleh pihak tertentu yang menginginkan kiprah Anies di dunia poltik terhenti.
Mantan Wakil Ketua KPK tersebut meyakini bahwa tensi politik meningkat pada tahun 2022 seiring dengan akan diadakannya pemilihan umum pada 2024 mendatang, yang mana, Anies dinilai beberapa pihak merupakan salah satu kandidat kuat capres 2024.
"Sehingga, akan banyak tercipta kegaduhan yang menunjukkan makin rapuhnya proses penegakan hukum yang otentik," ujar Bambang.
Di Samping Polemik, KPK Jawab Respon Cuitan Denny Indrayana
Terkait dengan adanya cuitan dari Denny Indrayana mengenai adanya dugaan KPK akan mentersangkakan Anies Baswedan, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menjelaskan bahwa Formula E saat ini masih dalam tahap penyelidikan.
Namun, Ali Fikri sebut bahwa KPK tak mau menanggapi pernyataan Denny Indrayana "Sejauh ini, yang kami ketahui masih pada tahap penyelidikan. Kami tak akan tanggapi pernyataan yang berbasis asumsi dan persepsi," kata Ali Fikri.
Kendati demikian, pihak KPK menilai bahwa pernyataan mantan Wamenkumham sebagai representasi kebebasan berpendapat. "Kami penegak hukum, tetap bekerja tegak lurus dan tak terpengaruh pernyataan dan intervensi politis dari pihak yang terlibat dalam pertarungan politik di luar KPK," kata Ali.
Mantan Wamenkumham Sebelumnya Kembali Buat Heboh
Denny Indrayana sebelumnya kembali melontarkan cuitan yang membuat viral. Menurutnya, Anies Baswedan segera menjadi tersangka korupsi KPK. Tak hanya dirinya, Denny menyebutkan bahwa Feri Amsari dan Zainal Arifin Mochtar pun dalam beberapa podcast sebut bahwa salah satu skenaro istana adalah menjegal Anies Baswedan agar tak bisa maju dalam Pilpres 2024.
"Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya saya, banyak yang sudah menyatakannya. Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, misalnya, dalam beberapa podcast sudah menyatakan, pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas Istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024," katanya.
Denny Indrayana Kaitkan dengan Dugaan Adanya Kasus Korupsi di Kementan
Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya KPK telah menangkap kader Partai NasDem, Menkominfo Johnny G Plate karena dugaan kasus korupsi BTS, saat ini menurut Denny Indrayana, seorang menteri di kabinet Jokowi Maruf akan menjadi tersangka korupsi.
Pada kasus ini, Denny menduga bahwa hal tersebut adalah suatu upaya KPK untuk menghantam atau menggembosi Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung bakal Capres Anies Baswedan. Hal itu dikemukakan dalam Twitter pribadinya, 14 Juni 2023.
“Pagi tadi saya kembali mendapatkan informasi penting. Kali ini soal dugaan kasus korupsi yang sedang berjalan di KPK,” ujar Denny Indrayana [2]
Menurutnya, KPK membidik menteri yang berinisial S*L. Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dikabarkan terseret kasus dugaan korupsi. "Yang ditarget menjadi tersangka lagi-lagi adalah lawan oposisi. Seorang menteri dengan inisial S*L. Tujuannya jelas, mengganggu koalisi KPP dan menjegal pencapresan Anies Baswedan," tulisnya.
Denny Indrayana menyebutkan bahwa sesuatu yang dinilai gangguan seperti ini justru akan semakin menguatkan Partai NasDem dalam koalisi. Terlebih lagi, Ketum Partai NasDem, Surya Paloh sempat mengatakan bahwa tetap akan mendukung Anies Baswedan meski akan ada hal buruk yang menimpanya.
“Dalam satu pertemuan elit partainya, Surya Paloh dikabarkan menegaskan, Abang jni jangankan masuk penjara, dibunuh pun tetap tidak akan berubah mendukung Anies Baswedan" tutur Denny.
Waketum NasDem Respon Pernyataan Denny Indrayana Soal Anies yang Dibidik KPK
Ahmad Ali selaku Wakil Ketua Umum Partai NasDem menjawab pernyataan Denny Indrayana yang sebutkan bahwa Anies Baswedan akan ditersangkakan oleh KPK. Dalam hal ini, dirinya meminta agar Denny tak membuat gaduh atas pernyataannya yang selama ini belum terbukti kebenarannya.
"Pak Denny sebagai orang yang sangat mengerti terhadap hukum, dan sudah sering membuat kegaduhan dengan pernyataan-pernyataan yang pada akhirnya tidak pernah terbukti, sudahlah," kata Ali [3]
Dirinya menyebutkan bahwa lebih baik mantan Wamenkumham era SBY tersebut mengawal proses hukum yang tengah berjalan di KPK, ketimbang membuat pernyataan yang akan menimbulkan kegaduhan. Pasalnya bila KPK telah memiliki bukti yang kuat, Anies telah ditetapkan sebagai tersangka sejak lama.
"Penyelidikan di KPK sudah berjalan sejak lama terus kemudian ekspose sudah 15 kali dan sampai hari ini kita belum mendengar lagi perkembangan selidik," ucap dia.
Ia pun menekankan NasDem, menghargai proses penyelidikan yang tengah berproses di lembaga antirasuah tersebut. Ali pun percaya penegakan hukum oleh KPK berjalan secara profesional. "Karena mereka sadar ini sedang diawasi oleh rakyat, tidak mungkin kemudian mereka melakukan suatu hal yang kemudian mencederai kepercayaan publik," tegas dia.
Analisis Media Sosial
Pergerakan data
Dalam rentang waktu 19-25 Juni 2022, terdapat puncak data berdasarkan media sosial dan media massa, yakni pada 21 Juni 2023. Hal tersebut terjadi pada saat Denny Indrayana menuliskan bahwa Anies Baswedan akan ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Pada timeframe tersebut, dihimpun terdapat 7.854 data dalam platform media massa dan media sosial.
Analisis Sentimen
Pada umunya, berdasarkan media sosial dan pemberitaan, isu mengenai Anies Baswedan yang diduga akan ditersangkakan KPK, mendapatkan sentimen negatif sebesar 34,6 persen, sentimen positif sebesar 36,8 persen, dan sentimen netral sebesar 25,5 persen.
Dalam sampel cuitan, salah satu warganet siap melakukan people power bila Anies Baswedan dikriminalisasi oleh KPK, sedangkan terdapat netizen yang menyebarkan informasi mengenai Waketum NasDem Ahmad Ali yang meminta Denny agar tidak gaduh.
Analisis Tagar
Tagar atau hashtag yang menggema di media sosial, pada umumnya berkenaan dengan KPK, Anies Baswedam, rakyat serukan people power, selamatkan anies bubarkan KPK, dan Denny Indrayana.
Tokoh Terpopuler
Anies Baswedan menjadi tokoh terpopuler dalam isu ini karena dimention oleh Denny Indrayana yang menuliskan dalam akun Twitternya bila KPK akan mentersangkakan mantan Gubernur DKI Jakarta. Sang pencetus cuitan, Denny Indrayana menempati posisi kedua dengan jumlah ekspos sebanyak 599.
Organisasi Terpopuler
Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang paling tinggi ekspose nya dalam isu yang diangkat kali ini. Namun, pihak KPK menjelaskan bahwa kasus tersebut masih dalam proses dan belum ada kesimpulan mengenai Anies Baswedan.
Kesimpulan
Polemik yang terjadi atas adanya cuitan dari Denny Indrayana perihal Anies Baswedan yang menurutnya akan ditersangkakan oleh KPK melalui kasus dugaan korupsi ajang balap internasional Formula E, masih berlanjut hingga saat ini. Beberapa pengamat pun mengutarakan pandangannya.
Seperti Feri Amsari yang menilai bahwa perpanjangan masa jabatan ketua KPK juga erat kaitannya dengan upaya terakhir untuk menjegal Anies Baswedan agar tak menjadi calon presiden 2024 mendatang. Sehingga menurutnya, KPK bisa kapan saja menjerat Anies dengan dalih dugaan korupsi.
“Ini semacam upaya terakhir untuk menjegal Pak Anies untuk menjadi calon presiden. Kalau kita lihat, putusan ini super aneh,” kata Feri [5].
“Karena kelima pimpinan KPK ini adalah orang yang sangat ingin Anies menjadi tersangka, meskipun sudah 19 kali gelar perkara, sama sekali belum menemukan alat bukti,” lanjutnya.
Tak hanya itu, beredar juga isu mengenai penguasa saat ini sedang melakukan pantauan terhadap kader Partai NasDem yang sedang menjabat sebagai menteri. Diketahui sebelumnya bahwa Johnny G Plate telah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu setelahnya, Mentan SYL juga diisukan sedang diusut oleh KPK terkait dugaan kasus korupsi.
Meski demikian, KPK telah menjelaskan bahwa dugaan kasus korupsi Formula E masih dalam tahapan penyelidikan dan menganggap cuitan Denny Indrayana sebagai representasi dari kebebasan berpendapat.
KPK Anies Baswedan Syahrul Yasin Limpo Mentan Johnny G Plate Menkominfo Feri Amsari Ali Fikri Prasetyo Edi PDIP NasDem Surya Paloh Ahmad Ali
Bagikan:
