Soal Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Ini Kata AHY

Belum lama ini terdapat wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Hal tersebut sempat diutarakan oleh beberapa relawan Jokowi yang merasa jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut masih cocok menjabat sebagai presiden RI.

Kendati demikian, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat menanggapi perihal wacana jabatan presiden tiga periode. Dirinya meminta agar seluruh pihak menolak terkait wacana jabatan presiden tiga periode.

AHY mengutip sebuah adagium yang pernah disampaikan oleh Lord Acton, seorang guru besar sejarah modern dari Universitas Cambridge pada abad ke-19.

Baca Juga Demokrat Nilai Presiden Jokowi Pelihara Wacana Jabatan Tiga Periode

"Jangan kita kembali sana karena kita pernah koreksi sendiri sebagai bangsa. Karena absolute power corrupt absolutely," kata AHY, dikutip dari CNN Indonesia [1], 5 September 2022.

Makna dari adagium yang dikutip AHY adalah kekuasaan yang absolut, memiliki kecenderungan korup secara absolut. AHY juga mengingatkan bahwasanya arah demokrasi Indonesia dimungkinkan untuk kembali ke dalam watak otoritarian.

Namun, AHY tidak secara gamblang mengatakan perihal tanda-tanda arah demokrasi Indonesia yang akan kembali ke watak otoritarianisme. Kendati demikian, wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, harus menjadi perhatian.

Pasalnya, Agus Harimurti Yudhoyono menilai bahwa perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode merupakan kemunduran dalam demokrasi. "Memperpanjang masa jabatan presiden. Itu sebagai sebuah kemunduran demokrasi yang luas biasa kalau itu terjadi," katanya.

Ketum Partai Demokrat juga mengatakan jika saat ini, masyarakat telah menyaksikan dengan telanjang soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, bahkan melalui sebuah operasi politik. Padahal memperpanjang masa jabatan presiden sehari pun, inkonstitusional.

Baca Juga Diduga Kebocoran 1,3 Miliar Data SIM Card Bocor, Kominfo dan Kemendagri Buka Suara

Dirinya menjelaskan bahwa masa jabatan presiden dua periode sudah lebih dari cukup. Ia tidak ingin alasan perpanjang masa jabatan presiden tiga periode karena pembangunan yang belum selesai.

"Mengapa karena terbukti di masa lalu, narasinya juga sama pembangunan belum selesai. Artinya bisa dipilih sampai kapan pun," katanya.