Soal Reshuffle Kabinet, Ketum Golkar: Tak Ada Bocoran, Nasdem Menghormati

Tersiar kabar bahwasanya reshuffle kabinet akan dilaksanakan Presiden Jokowi yang dijadwalkan pada 15 Juni 2022.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Umum (ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengaku tak mengetahui perihal bocorannya.

"Wah enggak, kita enggak ada bocoran, tidak ada," ujarnya, dikutip dari CNN Indonesia, 14 Juni 2022.

Kabar mengenai larangan Presiden Jokowi terhadap para menterinya untuk bepergian ke luar daerah pada 15 Juni 2022, enggan dikomentari oleh Airlangga Hartarto.

Perihal adanya asumsi mengenai PAN yang akan bergabung dengan kabinet pemerintahan, dirinya menyambut baik hal tersebut.

Baca Juga Kriteria Capres yang Akan Diusung Partai Nasdem, Sahroni Sebut Bukan Perempuan

Dalam hal ini, Partai Golkar mengaku siap jika akan bekerja sama dengan partai politik manapun, termasuk PAN.

Kendati demikian, Airlangga Hartarto enggan menanggapi perihal kabar PAN yang akan mendapat kursi di kabinet pemerintahan.

"Itu mungkin ditanyakan Bapak Presiden, bukan domain parpol," ucapnya.

Partai Nasdem Hormati Keputusan Reshuffle Kabinet

Mengenai kabar akan adanya reshuffle kabinet, Partai Nasdem mengaku sangat menghormati hak prerogatif presiden.

"Kami menghormati hak prerogatif presiden seutuhnya, kami menyadari akan tantangan pemerintahan saat ini," ucap Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate.

Terlebih lagi, dirinya sangat menghormati jika reshuffle kabinet tersebut dalam rangka penyempurnaan.

"Apabila bapak presiden melihat perlu ada penyempurnaan reposition, maka itu kita hormati," katanya.

Pihaknya menduga jika reshuffle kabinet tersebut merupakan representasi dari antisipasi perubahan geostrategis dan tantangan dunia terhadap Indonesia.

Baca Juga Koalisi Indonesia Bersatu akan Adakan Pertemuan, Begini Analisis Beritanya

Istana Merespon Kabar Reshuffle Kabinet

Terkait dengan isu reshuffle kabinet yang dikabarkan akan terjadi pada 15 Juni 2022, Pramono Anung selaku Sekretaris Kabinet menjelaskan jika hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden.

"Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan aja ya terserah presiden. Mau hari ini, mau besok, mau lusa. Rapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada presiden," kata Pramono Anung, dikutip dari Detik.

Terkait dengan kabar PAN yang akan masuk ke dalam kabinet pemerintahan saat ini, Pramono jelaskan jika hal itu domain dari presiden.

"Ya itu kewenangan sepenuhnya presiden mau kapan orangnya dari mana partainya apa, kebutuhannya apa presiden yang tahu karena pemerintahan ini masih dua tahun lagi. Sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu presiden yang memutuskan," ucapnya.