Sindiran PDIP, Wacana Pilkada Lewat DPRD, hingga Jokowi Antitesis Anies

Terdapat beberapa artikel seminggu terahkhir yang mengundang perhatian nasional. Salah satunya adalah PDIP yang diduga memberikan sindiran terhadap partai politik yang saat ini telah mendeklarasikan capres 2024. Berikut kumpulan berita yang telah dirangkum.

1.Sekjen PDIP Sindir Parpol yang Deklarasi Capres 2024

Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal PDIP memberikan sindiran terhadap partai politik (parpol) yang sudah mendeklarasikan calon presiden (capres) untuk kontestasi pemilihan umum (pemilu 2024) yang akan datang.

Pasalnya, ia merasa bahwa deklarasi yang dilakukan, mengganggu konsentrasi dalam menangani permasalahan bangsa, salah satunya adalah dalam bidang perekonomian. Ia juga berujar bila PDIP fokus membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan ekonomi.

"Oh tidak (Deklarasi partai lain mempercepat langkah PDIP). Karena justru malah mengganggu ya berbagai konsentrasi di dalam menangani masalah perekonomian. Itu sepertinya kan mereka mau deklarasi itu kepinginnya pak Jokowi cepat-cepat aja, kan begitu ya kan," ujar Hasto [1].

Baca Juga Pertemuan Puan Maharani dengan Cak Imin, Koalisi PDIP PKB?

Sehingga Sekjen PDIP mengatakan bahwa partainya tetap percaya diri mengatasi permasalahan ekonomi sebagaimana yang dihadapi saat ini. "Iya (tetap pede), yang penting harus kita atasi dulu masalah perekonomian ini," kata Hasto.

2.Mahfud MD Cari Bukti Suara Penjual Dawet di Kanjuruhan

Dalam hal ini, Mahfud menyatakan bahwa suara yang mengklaim dirinya tukang dawet di Kanjuruhan, akan dicatat oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan. "Nanti diinventarisasi dan disaring dulu," kata Mahfud MD pada 11 Oktober 2022 [1].

Ketua TGIPF Tragedi Kanjuruhan tersebut menjelaskan bahwa terdapat dua kemungkinan beredarnya suara pedagang dawet tersebut. Yang pertama, suara tersebut adalah benar kesaksian darinya, lalu terdapat dugaan hal tersebut merupakan setingan.

Baca Juga Kapolda Jatim Dimutasi, Imbas Tragedi Kanjuruhan?

"Karena itu hanya suara, maka bisa saja penjual dawet itu benar, bisa juga hanya setting-an," ujarnya.

Sehingga Mahfud MD mengatakan bahwa pihaknya akan melihat beberapa bukti pendukung untuk mencari tahu kebenaran suara yang diklaim pedagang dawet di Kanjuruhan tersebut. "Akan dilihat dulu bukti-bukti pendukungnya," imbuhnya.

3.Wacana Pilkada Lewat DPRD Dihidupkan, Ketua MPR: Demokratis

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo atau kerap disapa Bamsoet membahas tentang evaluasi sistem pilkada sembari menyoroti peningkatan kasus korupsi oleh kepala daerah yang akhir-akhir ini meningkat.

Baca Juga DPW PPP Usung Ganjar Pranowo Capres 2024, PDIP Sarankan untuk Sabar

Sehingga langkah untuk mengembalikan Pilkada dilakukan di tingkat DPRD, menurutnya sah-sah saja untuk dilakukan. "Mengembalikan pemilihan melalui DPRD, juga sebenarnya demokratis, karena sesuai dengan semangat sila keempat Pancasila," imbuhnya [1].

Ketua MPR khawatir bila penyelenggaraan pilkada langsung, menyebabkan masyarakat semakin sengsara karena ruang korupsi semakin terbuka. Adapun Ketua Wantimpres Wiranto mengatakan bahwa pertemuan dengan MPR juga membahas persiapan Indonesia menghadapi krisis.

"Perbincangan kami juga banyak menyangkut persiapan kita sebagai bangsa. Untuk sikapi itu sesuai keinginan presiden bahwa harus kita hadapi bersama, hadapi krisis unpredictable," kata Wiranto.

4.AHY Sebut Era SBY Lebih Baik Dibanding Jokowi, PDIP Sebut Ini

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat mengatakan bahwa kehidupan rakyat lebih baik pada saat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Awal mulanya ia mengatakan harapannya soal perolehan suara Demokrat pada Pemilu 2024 yang harus meningkat.

"Kita juga sedang berikhtiar, berupaya sekuat tenaga, semoga terbangun koalisi dan akhirnya kader Partai Demokrat bisa mengikuti sebagai kandidat dalam pemilihan presiden 2024. Bukan kekuasaan yang kita incar, tapi kita ingin mengusung perubahan dan perbaikan," katanya [1].

Setelah itu, AHY lalu menyinggung bahwa kehidupan masyarakat saat ini dinilai sedang sulit, sehingga ia membandingkannya dengan era kepemimpinan SBY pada masa lalu. Namun ia juga mengatakan tak ingin membanding-bandingkan.

Baca Juga SBY Menduga Pilpres 2024 Tidak Adil dan Tidak Jujur, Disindir PDIP

"Kehidupan masyarakat kita hari ini tidak lebih baik dari dulu, betul? Kehidupan semakin sulit, kita tidak ingin membanding-bandingkan ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden SBY dan ketika Partai Demokrat berada dalam pemerintahan nasional," kata AHY.

"Tetapi faktanya memang demikian, bahwa ketika itu masyarakat Indonesia hidup lebih baik, lebih sejahtera, kemiskinan menurun ketika itu. Betul? Pengangguran menurun ketika itu, sekarang di sana-sini masyarakat kita hidupnya sulit bukan hanya di Pulau Jawa tetapi di seluruh Indonesia," imbuhnya.

5.Surya Paloh Nonaktifkan Politisi NasDem, Efek 'Anies Antitesis Jokowi'?

Belum lama ini terdapat pernyataan dari salah satu politisi Partai NasDem yang menyebutkan bahwa calon presiden (capres) Anies Baswedan adalah antitesis Presiden Jokowi. Hal tersebut menurut Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem, Ahmad Ali, merupakan pernyataan yang tidak produktif.

Hal tersebut menurut Waketum NasDem yang membuat Ketum Partai NasDem, Surya Paloh memutuskan untuk menonaktifkan Zulfan Lindan dari jabatannya, yakni Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Sumatera 1 yang meliputi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) DPP Partai NasDem.

"Ya kan memang terakhir itu (Anies antitesis Jokowi). Jadi beberapa kali pernyataan-pernyataan kemudian itu kita merapatkan itu," kata Ali [1].

Dalam hal ini, ia mengatakan bahwa telah mendengarkan beberapa pendapat kader lain soal kata tesa dan antitesa, hasilnya adalah kata tersebut menjelaskan dua orang yang berada pada kubu atau barisan yang berbeda.

"Kemudian mencoba masing-masing pendapat tentang kalimat tesa dan antitesa, artinya kalau si A kiri (lalu) si B kanan," katanya.

Dirinya mengatakan bahwa penggunaan kata yang digunakan Zulfan, tak sejalan dengan komitmen Partai NasDem yang ingin mengawal pemerintahan Presiden Jokowi hingga selesai pada 2024 dan mulai memikirkan strategi selanjutnya, yakni pembangunan pemerintahan usai 2024.

"Padahal di sisi lain, NasDem itu komit jaga pemerintahan sampai selesai dan memikirkan kelanjutan pembangunan yang sedang dilaksanakan ke depannya," tutur Ali.

Baca Juga Narasi Nasdrun Usai Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024

6.Mahfud MD Ungkap Tragedi Kanjuruhan, Lebih Mengerikan

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan hasil laporan investigasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Stadion Kanjuruhan ke Presiden Jokowi pada Jumat kemarin.

Dirinya mengatakan bahwa fakta temuan TGIPF perihal korban jiwa di Kanjuruhan, jauh lebih mengerikan dari informasi yang sebelumnya beredar. "Fakta kami temukan korban yang jatuh itu, proses jatuhnya korban jauh lebih mengerikan yang beredar di medsos dan TV," katanya [1].

TGIPF mendapatkan fakta tragedi Kanjuruhan yang lebih mengerikan menurut Mahfud MD, diperoleh dari 32 CCTV yang dimiliki pihak kepolisian. Ia juga menggambarkan suasana kengerian pada saat tragedi di Kanjuruhan tersebut berlangsung.

Baca Juga Tragedi Kanjuruhan Menelan Korban 125 Jiwa saat Arema FC vs Persebaya, Mahfud MD Buat TGIPF

"Jadi itu lebih mengerikan dari semprot mati. Ada yang gandengan, yang terinjak-terinjak mati. Ada yang beri bantuan pernafasan itu karena satunya enggak bisa bernafas. Kena semprot juga mati," kata Mahfud.