PRO KONTRA: Kritik Rocky Gerung untuk Jokowi
Senin, 07 Agustus 2023
|
Luhut Binsar Pandjaitan dan Rocky Gerung./Tangkapan Layar YouTube RGTV channel ID
Satu minggu terakhir, terdapat beberapa berita yang banyak dibahas dalam media mainstream. Salah satunya adalah mantan Presiden RI yang mengatakan bahwa Pemilu 2024 diduga akan berlangsung dengan tidak adil dan tidak jujur. Berikut merupakan artikelnya.
1. SBY Duga Pilpres 2024 Akan Berjalan Tidak Adil
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku mantan presiden RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, menjelaskan bahwa terdapat dugaan tindakan tidak jujur dan tidak adil dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang.
Ketidakadilan yang dimaksud SBY adalah dalam kontestasi pilpres 2024, ia menduga hanya akan diikuti oleh dua pasangan capres dan cawapres yang dikehendaki. Hal tersebut dikatakan oleh SBY pada saat rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Demokrat pada 15 September 2022.
Awal mulanya, SBY mengatakan bahwa terdapat tanda-tanda Pemilu 2024 akan berlangsung secara tidak jujur dan tidak adil. Lantasia menyebutkan bahwa akan turun gunung untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang.
Baca Juga Plt Ketum PPP, Anies Siap jadi Capres 2024, hingga Isu Jokowi Cawapres
"Para kader mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024, saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY, dikutip dari Detik [1], 19 September 2022.
2. RUU PDP Akan Disahkan Hari Ini, Puan Maharani: Sejarah bagi Indonesia
Diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) pada Selasa 20 September 2022 atau hari ini. Hal tersebut disampaikan Puan Maharani, Ketua DPR RI.
"Hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan rapat pimpinan (Rapim) DPR memutuskan membawa RUU PDIP ke Rapat Paripurna besok untuk disahkan sebagai Undang-Undang," kata Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Senin, 19 September 2022, dikutip dari Tempo [1].
Ketua DPR RI berhadap beleid baru tersebut bisa menjamin keamanan dan melindungi data pribadi milik masyarakat dari segala penyalahgunaan data pribadi. Tak hanya itu, Puan Maharani juga mengungkap pengesahan RUU PDP ini akan menjadi sejarah bagi Indonesia.
3. Rocky Gerung Sebut Luhut Menteri Segala Urusan, Menko Marves Bantah
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendapat sebutan ‘Menteri segala urusan’ karena banyak ditugaskan Presiden Jokowi dalam penugasan strategis.
Kritikan tersebut kembali disampaikan oleh Rocky Gerung selaku pengamat politik yang sering memberikan kritik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Rocky menilai bahwa prestasi pemerintahan saat ini adalah hasil kerja Luhut Binsar Pandjaitan.
"Semua yang sukses itu, orang melihat itu prestasi anda karena anda yang lakukan semua itu. Ini persepsi orang-orang," kata Rocky kepada Luhut Binsar Pandjaitan [1], 21 September 2022.
Baca Juga Luhut Sebut Tiket ke Candi Borobudur Jadi Rp750 Ribu, Netizen Twitter Keberatan
Namun hal tersebut dibantah oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, hal tersebut merupakan hasil kerja tim. "Enggak juga, kalau itu sih enggak benar. Kalau itu saya mesti komplain, itu kerja teamwork," bantah Luhut sambil tertawa.
4. Demokrat Singgung Kasus Harun Masiku, Sekjen PDIP Beri Tanggapan
Hasto Kristiyanto mengajak Partai Demokrat membuka atau menyampaikan data penelitian guna melakukan pengungkapan adanya dugaan pengaturan dalam kontestasi Pemilu 2024 dan dugaan penjegalan pasangan calon tertentu.
Hal itu disampaikan dirinya selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP. Ia berujar bahwa hal itu lebih baik ketimbang mengungkit masalah lain yang tidak ada hubungannya, misalnya soal kasus Harun Masiku yang hingga saat ini belum ditemukan.
"Di situ kami sampaikan fakta-fakta termasuk penelitian dari Marcus Mietzner. Jadi jawabannya (Demokrat seharusnya) adalah bagaimana meng-counter fakta-fakta itu. Bukan dengan Harun Masiku,” kata Hasto Kristiyanto, dikutip dari Kompas [1], 22 September 2022.
Tak hanya itu, Hasto Kristiyanto juga menyinggung terkait proses rekrutmen Anas Urbaningrum sebagai mantan Komisioner KPU yang menjadi kader Partai Demokrat. Sekjen PDIP melihat jika perekrutan Anas Urbaningrum menimbulkan spekulasi publik.
5. Andi Arief Ungkap Hal Ini Sebelum Lukas Enembe jadi Tersangka
Andi Arief yang merupakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat menjelaskan kasus yang menjerat Gubernur Papua, Lukas Enembe, kader Partai Demokrat. Dirinya menyinggung soal pengisian jabatan Wagub yang kosong.
Menurutnya, orang utusan Presiden Jokowi, yakni Paulus Waterpauw diinstruksikan mengisi jabatan sebagai Wakil Gubernur Papua. Adapun Paulus saat ini sedang menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat, namun Paulus tak mendapat dukungan dari parpol.
Hal tersebut disampaikan oleh Andi Arif dalam Twitter pribadinya, 23 September 2022. Awal mulanya Andi membalas komentar Mahfud MD soal kasus Lukas Enembe yang diklaim tidak ada unsur politis dan murni pelanggaran hukum.
Baca Juga Gubernur Papua Lukas Enembe Tersangka Kasus Dugaan Korupsi, KPK Tawarkan SP3
"Pak Prof @mohmahfudmd kami terus bantu KPK selama murni penegakan hukum. Meski, ancaman pada Pak LE dan calon Wakil Gubernur Yunus Wonda muncul setelah Pak LE tolak Jenderal Waterpauw usulan Pak Jokowi, karena Waterpauw tak dapat dukungan partai meski maunya Presiden Jokowi," kata Andi, dikutip dari Detik [1].
6. Nadiem Makarim Miliki 400 Anggota Tim Khusus, Ombudsman Sebut Ini
Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) menyatakan bahwa dirinya memiliki tim khusus yang beranggotakan sebanyak 400 anggota. Setiap pimpinan atau manajer tim memiliki posisi yang setara dengan direktur jenderal.
"Kami sekarang memiliki 400 orang product manager, software engineer, dan data scientist yang bekerja sebagai tim yang melekat untuk kementerian. Tim yang beranggotakan 400 orang, bukanlah vendor untuk kementerian. Setiap product manager dan ketua tim posisinya hampir setara dengan direktur jenderal yang beberapa di antaranya hadir di sini," ujar Nadiem dalam acara United Nations Transforming Education Summit di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat seperti dikutip dari Instagram resminya @nadiemmakarim.
Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais menjelaskan bahwa seharusnya pimpinan Kementerian dan atau Lembaga bisa lebih memberdayakan ASN di lingkungannya, karena ASN telah dibayar oleh negara, sehingga bisa dimaksimalkan untuk melayani masyarakat.
"Itu bagian dari reformasi birokrasi. Jadi reformasi birokrasi itu bukan hanya dilihat kesejahteraan saja, tetapi bagaimana memberdayakan ASN di lembaga-lembaga pemerintah," ujarnya, dikutip dari Media Indonesia [1], 23 September 2022.
Berita Terbaru |
PRO KONTRA: Kritik Rocky Gerung untuk Jokowi
Senin, 07 Agustus 2023
|
Prabowo Subianto Didukung PKB Capres 2024: Tambahan Kekuatan
Senin, 31 Juli 2023
|
Pilpres 2024: Keberlanjutan Ganjar, Prabowo atau Perubahan Anies?
Senin, 24 Juli 2023
|
PRO KONTRA: RUU Kesehatan Disahkan?
Senin, 17 Juli 2023
|
Prabowo Subianto Temui Cak Imin, Soal Pilpres 2024?
Senin, 10 Juli 2023
|
Dito Ariotedjo Diperiksa Kejagung Sebagai Saksi Kasus Korupsi di Kominfo
Selasa, 04 Juli 2023
|
PRO KONTRA: SBY buat Buku Tentang Pilpres 2024 dan Cawe-cawe?
Jumat, 30 Juni 2023
|
PRO KONTRA: Wacana Kaesang Maju jadi Cawalkot Depok
Rabu, 28 Juni 2023
|
Ada Upaya Anies Baswedan ‘Dijegal’ KPK Jelang Pilpres 2024?
Senin, 26 Juni 2023
|