SBY Duga Pilpres 2024 Akan Berjalan Tidak Adil

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku mantan presiden RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, menjelaskan bahwa terdapat dugaan tindakan tidak jujur dan tidak adil dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

Ketidakadilan yang dimaksud SBY adalah dalam kontestasi pilpres 2024, ia menduga hanya akan diikuti oleh dua pasangan capres dan cawapres yang dikehendaki. Hal tersebut dikatakan oleh SBY pada saat rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Demokrat pada 15 September 2022.

Awal mulanya, SBY mengatakan bahwa terdapat tanda-tanda Pemilu 2024 akan berlangsung secara tidak jujur dan tidak adil. Lantasia menyebutkan bahwa akan turun gunung untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang.

Baca Juga Plt Ketum PPP, Anies Siap jadi Capres 2024, hingga Isu Jokowi Cawapres

"Para kader mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024, saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY, dikutip dari Detik [1], 19 September 2022.

Selanjutnya, SBY juga mengatakan terkait dugaan adanya skenario capres dan cawapres yang hanya diikuti oleh dua pasangan, sebab menurut SBY, kedua pasangan tersebutlah yang dikehendaki oleh mereka agar oposisi tidak mengajukan capres dan cawapresnya.

"Konon akan diatur dalam pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya," ucapnya.

Baca Juga Presiden Dua Periode Maju jadi Cawapres? Ini Kata KPU

Mantan Presiden RI ke-6 tersebut menilai bahwa langkah yang diduga akan diterapkan pada pemilu 2024 merupakan hal yang jahat. Dirinya juga mengungkapkan bahwa hal tersebut sesuatu yang batil dan belum pernah dilakukan Demokrat selama menjabat di pemerintahan.

"Jahat bukan? Menginjak injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil, itu bukan hak mereka, Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, yang berdaulat juga rakyat. Dan ingat selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan Pemilu, selama Pilpres Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," ujarnya.