SBY dan AHY Diminta Bujuk Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan bahwa dirinya berharap Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membujuk kadernya, Lukas Enembe penuhi panggilan KPK.

"Jadi saya berharap pak SBY dan AHY memberikan himbauan kepada pak Lukas segera memenuhi panggilan KPK,"kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dikutip dari Suara [1], 28 September 2022.

"Dari level partai karena pak Lukas itu dari Partai Demokrat ya, saya mohon ketua umum partai demokrat AHY dan pembina Partai Demokrat artinya yang dituakan betul dan dihormati di Partai Demokrat adalah SBY," imbuhnya

Harapan Boyamin Saiman terhadap AHY dan SBY untuk membujuk Lukas Enembe, tak terlepas dari seluruh dukungan dari elemen masyarakat untuk lembaga antirasuah dalam pemberantasan korupsi. Diketahui bahwa KPK telah memanggil Gubernur Papua sebanyak dua kali.

Baca Juga Gubernur Papua Lukas Enembe Tersangka Kasus Dugaan Korupsi, KPK Tawarkan SP3

Namun, Lukas Enembe tak kunjung memenuhi undangan dari KPK dengan alasan sakit. Sebelumnya, Presiden Jokowi menghimbau agar Gubernur Papua, Lukas Enembe mengikuti proses hukum yang telah berjalan di KPK.

"Saya berharap dari semua pihak juga. Kalau kemarin dari pemerintahan presiden sudah, level tertinggi menghimbau (Lukas Enembe ikuti proses hukum)," ungkapnya

Sehingga Boyamin meminta agar Lukas segera memenuhi panggilan dari KPK untuk diperiksa. Adapun jika Lukas Enembe dalam kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, nantinya KPK akan memberikan fasilitas yang dibutuhkan untuk membantu penyembuhan.

"Prinsipnya semua untuk memberikan dukungan kepada KPK dengan memberikan himbauan-himbauan untuk mematuhi segala hal terkait dengan KPK melakukan pemanggilan," imbuhnya.

Baca Juga Polemik Nadiem Makarim Usai Sebut Shadow Organization di Kemendikbud, Lelah dengan ASN?

Mahfud MD Minta Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Pada saat sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD meminta agar Gubernur Papua memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK. Diketahui bahwa KPK telah menetapkan Lukas sebagai tersangka dugaan kasus korupsi.

"Kasus Lukas Enembe bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol (partai politik) atau pejabat tertentu, tetapi merupakan temuan dan fakta hukum," kata Mahfud MD pada 19 September 2022 silam.