Relawan Jokpro 2024 Dorong Presiden Jokowi Tiga Periode

Wacana jabatan presiden tiga periode kembali didukung oleh Relawan Jokpro. Dalam hal ini, Sekretaris Jenderal Jokpro 2024, Timothy Ivan Triyono mendesak agar MPR RI segera untuk membahas amandemen UUD 1945 perihal jabatan presiden tiga periode.

Hal tersebut disampaikan Sekjen Jokpro 2024 setelah Presiden Jokowi didukung para relawan dalam musyawarah rakyat (musra) untuk kembali maju sebagai calon presiden (capres) 2024 mendatang. Adapun dukungan tersebut menurutnya merupakan energi positif terhadap gerakan Jokowi tiga periode.

“Tentu dukungan Pak Jokowi 3 periode yang kembali muncul dan disuarakan saat musra hari ini di Bandung merupakan energi positif dan sekaligus mengaminkan apa yang selama ini Jokpro perjuangkan," kata Timothy, dikutip dari Tribun [1], 29 Agustus 2022.

Baca Juga Effendi Simbolon Politisi PDIP Setuju Jokowi Diperpanjang Masa Jabatannya

Adapun dirinya melihat bahwa tanggapan Presiden Jokowi terhadap wacana jabatan presiden tiga periode yang mengalami metamorfosa. Pasalnya Presiden Jokowi sempat mengatakan terhadap pihak yang mengusulkan jabatan presiden tiga periode, menjerumuskan dan menampar muka.

Namun menurutnya, Jokowi saat ini terbuka soal wacana jabatan presiden tiga periode dengan catatan tidak diperbolehkan untuk anarkis dalam menyampaikan aspirasi. "Sesungguhnya, ini sudah tanda alam yang sangat jelas dan paling terang benderang bahwa Jokowi 3 periode akan segera terwujud,” ujarnya.

Sehingga Sekjen Jokpro 2024 tersebut mendesak MPR RI agar segera melakukan pembahasan amandemen konstitusi terkait jabatan presiden. "Saya mendesak MPR untuk segera memulai pembahasan amandemen ini jika ingin mengikuti kehendak rakyatnya," ucapnya.

Baca Juga Reshuffle Kampanye, Zulkifli Hasan Pernah Dukung Penundaan Pemilu

Tanggapan Presiden Jokowi soal Wacana Tiga Periode

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa wacana jabatan presiden tiga periode merupakan hal yang diperbolehkan. Pasalnya menurut Presiden Jokowi, hal tersebut masih berbentuk wacana, seperti halnya penyampaian Jokowi untuk mundur.

“Jangan sampai ada yang baru ngomong 3 periode kita sudah ramai. Itu kan tataran wacana kan. Kan boleh saja orang menyampaikan pendapat, orang kalau ada yang ngomong ganti presiden kan juga boleh, ya ndak. Jokowi mundur, kan juga boleh,” kata Presiden Jokowi [2].

“Ini katanya negara demokrasi. Ya kan. Dan itu kan tataran wacana engga apa apa. Yang paling penting sekali lagi saya ingatkan dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi, jangan anarkis,” ujarnya.