PSSI Tolak Rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan

Diketahui bahwa Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan mengeluarkan rekomendasi pada 14 Oktober 2022, yakni jajaran Exco termasuk Ketua Umum (Ketum) PSSI, Mochamad Iriawan untuk mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Tak hanya itu, rekomendasi TGIPF tragedi Kanjuruhan juga meminta PSSI menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan yang memiliki integritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas konflik kepentingan.

PSSI Tolak Rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan

Dalam hal ini, Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Ahmad Riyadh menyatakan bahwa permintaan TGIPF tragedi Kanjuruhan soal KLB, hanya bisa datang dari anggota yang menjadi pemilik suara, sehingga bukan berasal dari pemerintah atau pihak lainnya.

Baca Juga Rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan: Ketua Umum PSSI dan Exco Wajib Mundur, jika Tidak, Ini Konsekuensinya

“Yang berhak meminta KLB itu anggota PSSI, para ‘voter’. Pemerintah tidak bisa mencampuri hal itu,” ujar Ahmad Riyadh [1]. Menurut Ahmad itu hanya sebatas anjuran yang dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menilai bahwa pemerintah Indonesia dan TGIPF telah mengetahui batasan sampai mana batas mereka masuk ke kepentingan PSSI. “Menpora sempat menyampaikan sesuatu tentang itu. Presiden juga bersikap jelas. Urusan PSSI diserahkan kepada mekanisme PSSI,” kata Ahmad Riyadh.

Statuta PSSI menyatakan bahwa hanya terdapat dua pihak yang bisa meminta digelarnya KLB, yakni Exco dan anggota PSSI. Untuk anggota KLB, akan dilaksanakan jika 50 persen atau 2/3 dari jumlah total anggota PSSI yang mengajukan permohonan tersebut.

Baca Juga Tragedi Kanjuruhan Menelan Korban 125 Jiwa saat Arema FC vs Persebaya, Mahfud MD Buat TGIPF

Adapun jika nantinya telah memenuhi syarat tersebut namun KLB belum bisa berlangsung, anggota PSSI dapat meminta bantuan FIFA. Agenda KLB, berikut tempat dan tanggal, akan diberitahukan 30 hari sebelum diadakannya KLB tersebut.

PSSI sejatinya akan melangsungkan KLB pada tahun 2023 untuk memilih kepengurusan baru lantaran masa kerja pengurus periode kepengurusan 2019-2023 sudah berakhir. Namun, sebelum itu, akan digelar Kongres Biasa pada awal tahun 2023.

“KLB memang akan berjalan tahun depan dan kami berharap semua sesuai jadwal,” kata Ahmad Riyadh.