Presiden Dua Periode Maju jadi Cawapres? Ini Kata KPU

Hasyim Asy'ari selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan jika presiden yang sudah menjabat dua periode lalu ingin menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 menurutnya, hal itu bertentangan.

"Dalam hal seseorang telah menjabat sebagai presiden selama dua kali masa jabatan dan kemudian mencalonkan diri sebagai calon wapres, terdapat problem konstitusional sebagaimana ketentuan norma pasal 8 UUD," kata Hasyim [1], 16 September 2022.

Kendati demikian, Ketua KPU mengatakan bahwa seseorang yang telah menjabat sebagai presiden selama dua periode, bisa saja mencalonkan diri sebagai cawapres hingga terpilih, menurutnya hal tersebut tidak dilarang dalam konstitusi.

Baca Juga Bolehkah Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Kampanyekan Capres 2024?

Namun, terdapat ketentuan yang berkaitan pada Pasal 8 UUD 1945. Dalam pasal tersebut, mengatur tentang wakil presiden yang menggantikan posisi presiden jika wapres berhalangan tetap. Hal tersebut yang dianggap permasalahan.

"Bila B sebagai capres terpilih dan dilantik sebagai presiden, dan A dilantik sebagai wapres, maka dalam hal terjadi situasi sebagaimana pasal 8 UUD, maka A tidak dapat menggantikan kedudukan sebagai presiden karena A telah pernah menduduki jabatan selama dua kali masa jabatan sebelumnya," tutur Hasyim.

“Dalam situasi tersebut, A tidak memenuhi syarat sebagai presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 169 huruf n UU 7/2017 tentang Pemilu,” ujarnya menambahkan.

Baca Juga Alasan di Balik Presidential Threshold Parpol Harus 20 Persen, Ini Sebabnya

Pada saat sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menjelaskan bahwa tidak ada larangan dalam konstitusi untuk presiden dua periode jika ingin mencalonkan diri sebagai cawapres.

Tak hanya Jubir MK, pernyataan terkait wacana Jokowi menjadi cawapres dalam pilpres 2024, menurut Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, jika Jokowi akan menjadi cawapres dan Prabowo Subianto jadi capres, menurutnya hal itu sah-sah saja.

Kendati demikian, beberapa pakar hukum tata negara menyatakan bahwa presiden dua periode tidak bisa menjadi wakil presiden dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) selanjutnya.