PRO KONTRA: Kritik Rocky Gerung untuk Jokowi
Senin, 07 Agustus 2023
|
Suharso Monoarfa, Ketum PPP yang Diklaim Diberhentika Tiga Majelis Partai./Instagram @dpp.ppp
Syaifullah Tamliha selaku Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah memberikan surat klarifikasi kepengurusan PPP ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Surat klarifikasi diberikan pada Kamis 8 September 2022.
Adapun surat klarifikasi yang diberikan oleh PPP ke Kemenkumham, sebagai upaya merespon langkah kepengurusan PPP yang diketuai oleh Muhammad Mardiono. "Kami DPP PPP sudah menyerahkan klarifikasi dengan Menkumham kemarin," kata Tamliha, dikutip dari CNN Indonesia [1].
Menurutnya, surat klarifikasi yang dilayangkan pihaknya, berdasarkan sistem PPP serta telah sesuai dengan koridor partai. "Kami bekerja berdasarkan sistem, bukan tergantung pada keberadaan fisik seorang ketua umum," ujarnya.
Perlu diketahui bahwa PPP mengalami konflik internal. Hal tersebut terjadi setelah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang memberhentikan Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum partai berlogo Ka'bah tersebut.
Baca Juga Polemik Ketum PPP Soal Amplop Kiai, Pengaruhi Suara Pemilu 2024?
Dalam mukernas tersebut, telah menunjuk Mardiono sebagai Plt ketua umum menggantikan Suharso Monoarfa. Kendati demikian, Suharso Monoarfa tidak menerima keputusan tersebut, ia mengaku bahwa dirinya masih menjabat sebagai ketua umum PPP.
Menurut kubu Suharso Monoarfa, kubu Mardiono tidak sah secara AD/ART partai. Namun pihak Mardiono jalan terus. Pihaknya mendaftarkan diri ke Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan dan legalitas dari negara.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengkaji terkait dengan pendaftaran kepengurusan PPP hingga sekarang. Perlu diketahui bahwa kepengurusan sah PPP yang tercatat oleh pemerintah adalah kepengurusan Suharso Monoarfa.
Baca Juga Tiga Majelis PPP Berhentikan Suharso Monoarfa dari Ketua Umum
"Sedang kita kaji. Ya (akan diproses sesuai aturan)," kata Yasonna di Istana Kepresidenan Jakarta
Plt Ketum Mardiono berharap adanya konflik di tubuh partai bisa berakhir dengan islah, menurutnya, perdamaian bisa terwujud pada saat Suharso Monoarfa menerima keputusan partai yang mencopot dirinya dari jabatan Ketum PPP.
"Islah itu agar beliau itu bisa menyadari bahwa ini adalah keinginan organisasi, bukan keinginan orang per orang. Itulah yang saya maksudkan kita harus islah," kata Mardiono pada Kamis 8 September 2022.
Berita Terbaru |
PRO KONTRA: Kritik Rocky Gerung untuk Jokowi
Senin, 07 Agustus 2023
|
Prabowo Subianto Didukung PKB Capres 2024: Tambahan Kekuatan
Senin, 31 Juli 2023
|
Pilpres 2024: Keberlanjutan Ganjar, Prabowo atau Perubahan Anies?
Senin, 24 Juli 2023
|
PRO KONTRA: RUU Kesehatan Disahkan?
Senin, 17 Juli 2023
|
Prabowo Subianto Temui Cak Imin, Soal Pilpres 2024?
Senin, 10 Juli 2023
|
Dito Ariotedjo Diperiksa Kejagung Sebagai Saksi Kasus Korupsi di Kominfo
Selasa, 04 Juli 2023
|
PRO KONTRA: SBY buat Buku Tentang Pilpres 2024 dan Cawe-cawe?
Jumat, 30 Juni 2023
|
PRO KONTRA: Wacana Kaesang Maju jadi Cawalkot Depok
Rabu, 28 Juni 2023
|
Ada Upaya Anies Baswedan ‘Dijegal’ KPK Jelang Pilpres 2024?
Senin, 26 Juni 2023
|