PPP Dianggap Ikut Campur Urusan Ketum Golkar, Ini Kata Politisinya

Arsul Sani selaku Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu Partai Golkar untuk mencabut pencalonan sang ketua umum, Airlangga Hartarto dalam Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan olehnya saat Arsul Sani ditanyai alasan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang tak kunjung mengumumkan sosok capres 2024. Diketahui bahwa KIB terdiri dari Partai Golkar, PPP, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Menurut Arsul, Partai Golkar saat ini masih terikat dengan keputusan Munas untuk memajukan Airlangga Hartarto. "Kita tahu bahwa posisi Partai Golkar masih terikat dengan hasil Munasnya yakni mengusung Pak Ketum Airlangga jadi capres," kata Arsul Sani pada 4 Oktober 2022 [1].

"Itu tentu harus ada mekanisme di Partai Golkar yang disepakati semua kalau misalnya diusung bukan Pak Airlangga," ujarnya menambahkan.

Baca Juga Ganjar Pranowo Diusung PSI Capres 2024, Netizen Soroti Cuitan Giring: Singkirkan Bahasan Politik

PPP Dianggap Ikut Campur Urusan Ketum Golkar

Pernyataan Arsul Sani dinilai politisi Partai Golkar, Maman Abdurrahman merupakan sesuatu yang mengarah ke ‘ikut campur’ masalah pencalonan Ketum Airlangga Hartarto. Ia menyarankan agar Arsul fokus urusi masalah internal PPP.

"Pak Arsul mendingan fokus urus internal saja, enggak usah masuk urusan internal partai orang lain. Golkar sudah ada keputusan dan rekomendasi, begitu juga dengan PAN sudah mengeluarkan rekomendasi, untuk apa ikut-ikutan cawe-cawe internal Golkar," kata Maman.

Baca Juga Mamat Alkatiri Dilaporkan Hillary Lasut, Singgung Upaya Cabut LP

Dirinya khawatir jika Arsul Sani yang juga menjabat sebagai wakil ketua MPR, dicap kurang kerjaan karena dianggap mengurusi masalah internal partai lain. "Jangan sampai dianggap orang kurang kerjaan sampai-sampai urusan internal rumah tangga orang pun diurus," katanya.

Ia juga menyampaikan komitmen soal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang menyatakan bahwa seluruh parpol yang menjadi bagian dari koalisi, boleh mengeluarkan rekomendasi capres 2024 untuk nantinya dibahas lebih lanjut.

"Saya pikir semua sudah mengerti adat isti adatnya, yaitu silakan masing-masing partai mengeluarkan rekomendasi dan usulan yang tentunya setelah itu akan dibahas sesama perwakilan dan ketua umum partai masing-masing di KIB," ujarnya.