Polarisasi Terjadi Karena Presidential Threshold? Ini Kata Muhammadiyah

Diketahui bahwa saat ini terdapat beberapa pihak yang melihat jika politik di Indonesia terdapat polarisasi. Menurut Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah, polarisasi politik terjadi karena aturan ambang batas pencalonan presiden (capres) dalam kontestasi pilpres.

"Penyebab polarisasi terindikasikan akibat sistem salah kaprah ambang batas pencalonan presiden (presidential nomination threshold)," kata Ketua LHKP Muhammadiyah, Agus HS Reksoprodjo, dikutip dari CNN Indonesia [1], 19 September 2022.

Menurutnya, aturan presidential threshold menyebabkan praktik politik transaksional dan oligarkis. Tak hanya itu, presidential threshold dijelaskan olehnya bahwa hal itu menutup kesempatan masyarakat luas untuk menjadi kandidat secara setara dan adil.

Baca Juga Alasan di Balik Presidential Threshold Parpol Harus 20 Persen, Ini Sebabnya

Padahal, Agus berpandangan jika seluruh pihak bersepakat untuk memberikan kesempatan yang adil untuk rakyat dengan tujuan menghadirkan calon yang beragam dan terhindar dari politik pecah belah. Adapun jika polarisasi politik terus terjadi, Indonesia dimungkinkan alami kemunduran demokrasi.

Sehingga LHKP Muhammadiyah mendukung agar presidential threshold dihapus dan mendesak para partai polirik memberikan pilihan pasangan capres dan cawapres yang beragam, sehingga tidak mengalami benturan di kalangan masyarakat.

Baca Juga Jelang Pemilu 2024, Masih Terdapat Narasi Cebong-Kampret dan Politik Identitas

"LHKP Muhammadiyah mendukung penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan mendesak partai politik untuk memberikan pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lebih beragam serta tidak menimbulkan benturan di masyarakat melalui antitesis 2 pasangan calon seperti halnya Pemilu 2014 dan Pemilu 2019," tuturnya.

Terlebih lagi, Agus berharap untuk saat ini, Pemilu serentak dan Pilkada serentak yang berlangsung pada 2024, bisa berjalan lancar dan lebih bermartabat. Sehingga perlunya penguatan nilai karakter dan integritas untuk para calon pemimpin nasional.

Terlebih lagi, ia menjelaskan bahwa tahapan pemilu 2024, harus berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan terlaksana sesuai dengan tata kelola pemilu. "Yang mampu menghasilkan kepemimpinan yang kuat dan visioner, dengan menempatkan kepentingan bangsa sendiri sebagai nilai utama bagi jalannya pemerintahan," ucap Agus.