Plt Ketum PPP, Anies Siap jadi Capres 2024, hingga Isu Jokowi Cawapres

Polemik yang terjadi di dalam internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada minggu lalu, banyak dibicarakan oleh publik hingga isu Presiden Jokowi yang akan menjadi cawapres 2024. Berikut merupakan rangkuman artikel seminggu terakhir oleh poltara.com.

1. Terima SK Kemenkumham Plt Ketum Baru, PPP Siap Sambangi KPU

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) rencananya akan didatangi oleh partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) perihal kepengurusan partai yang baru.

Adapun hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PPP Achmad Baidowi. Namun dirinya tidak memberi tahu kapan PPP akan mendatangi KPU. Dikabarkan PPP akan mengunjungi KPU untuk melakukan audiensi dan silaturahmi.

"Ya rencana begitu, kita akan melakukan audiensi dan bersilaturahmi sekaligus memberitahukan kepada KPU terkait adanya SK Menkumham yang baru," kata Ahmad Baidowi, dikutip dari Kompas [1], 12 September 2022.

2. Imbas Bjorka Bocorkan Data Pribadi Pejabat, Jokowi Bentuk Tim

Merespon apa yang dilakukan Bjorka, Presiden Jokowi telah membentuk tim khusus untuk menangani serangan siber yang dilakukan Bjorka. Tim tersebut dibentuk setelah pemerintah menggelar rapat di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dijelaskan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), ia mengatakan bahwa Indonesia perlu ada tim yang menangani kasus urgensi perihal penjagaan data, tata kelola data, yang bisa membuat tingkat kepercayaan publik terjaga.

Baca Juga Hacker Bjorka, Bocorkan Data Pejabat Hingga Bantah Pengalihan Isu Ferdy Sambo

"Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data, tata kelola data, yang baik di Indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, dikutip dari CNN Indonesia [1], 13 September 2022.

3. Farhan Anggota Komisi I DPR RI Respon Kecaman Prajurit TNI

Muhammad Farhan selaku Anggota Komisi I DPR RI Fraksi NasDem menjelaskan bahwa pihaknya tidak ingin TNI dianggap bisa menakut-nakuti sesama warga negara Indonesia (WNI). Ia menyampaikan hal itu atas respon video KSAD yang memerintahkan prajurit TNI ultimatum Effendi Simbolon.

"Jangan sampai TNI kemudian dianggap bisa digunakan untuk menakuti-nakuti sesama WNI saat menyampaikan hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi," kata Farhan, dikutip dari CNN Indonesia [1], 15 September 2022.

Adapun Farham menyarankan agar prajurit TNI yang tidak terima dengan pernyataan Effendi Simbolon, bisa menempuh jalur hukum. Farhan menilai bahwa personel TNI tak boleh menyampaikan ancaman yang menghadirkan rasa takut.

"Jika memang personel TNI tidak bisa menerima pernyataan keras dan tidak sesuai dengan fakta yang mereka tahu, maka gunakanlah jalur hukum bukan dengan ancaman-ancaman yang menimbulkan rasa takut," ujarnya.

4. AHY Singgung Bantuan Langsung Tunai: Dulu Dihina, Sekarang?

Sindiran terhadap BLT tersebut disampaikan AHY dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat tahun 2022 yang telah diselenggarakan di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat pada Kamis 15 September 2022.

"Dulu dihina-hina BLT kita. 'Apa itu BLT, hanya untuk menghamburkan uang negara?' Dibilang kita tak punya cara lain. Padahal itulah cara yang bijaksana untuk membantu rakyat miskin," kata AHY, dikutip dari CNN Indonesia [1], 16 September 2022.

Lalu AHY melanjutkan tanggapannya perihal BLT, dirinya mengatakan bahwa BLT merupakan sesuatu yang bagus untuk dilanjutkan. "Sekarang BLT?... It's okay. Sesuatu yang bagus kalau dilanjutkan, kan tidak apa-apa, tidak usah malu juga," imbuhnya.

5. Jokowi Soal Isu jadi Cawapres 2024: Bukan Saya Lho Ya

Presiden Jokowi belum lama ini menjelaskan perihal wacana dirinya yang bisa maju kembali menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada pilpres 2024. Kendati demikian, Presiden Jokowi mempertanyakan siapa yang menyebarkan isu tersebut.

"Ini yang menyampaikan bukan saya lho ya, urusan 3 periode sudah saya jawab, begitu sudah saya jawab muncul lagi yang namanya perpanjangan, juga sudah saya jawab," kata Jokowi, dikutip dari Detik [1].

Dirinya merasa heran sekaligus mempertanyakan perihal pihak yang menyampaikan bahwa ia akan kembali mengikuti ajang pemilihan presiden (pilpres) pada 2024 sebagai cawapres. "Ini muncul lagi jadi wapres, itu dari siapa?" tanya dia.

Kendati demikian, Presiden Jokowi enggan menjawab perihal wacana dirinya yang diisukan kembali maju menjadi cawapres, pasalnya isu tersebut menurutnya tidak datang darinya. "Kalau dari saya, saya terangkan. Kalau nggak dari saya, saya ndak mau nerangin. Itu saja," tegas Jokowi.

Baca Juga Presiden Dua Periode Maju jadi Cawapres? Ini Kata KPU

6. Anies Baswedan Siap jadi Capres 2024, PKS Singgung Peluang

Gubernur DKI Jakarta yang sebentar lagi usai masa jabatannya, Anies Baswedan mengaku bahwa dirinya siap menjadi calon presiden dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres 2024) mendatang. Ia meminta agar masyarakat menilai dirinya dari rekam jejak sebagai gubernur.

Kendati demikian, Anies Baswedan banyak mendapat kritikan usai memenangkan pilkada 2017 silam yang dianggap dibantu oleh kelompok islam garis keras yang diduga melakukan agitasi selama berbulan-bulan terhadap lawannya.

"Dulu, orang berasumsi tentang saya dan apa yang saya perjuangkan dan apa yang akan saya lakukan di kantor," kata Anies Baswedan, dikutip dari CNN Indonesia [1].

Baca Juga Anies Baswedan Dipanggil KPK Soal Formula E, Ada Netizen Duga Upaya Penjegalan Politik

"Sekarang, saya telah menjabat selama lima tahun, jadi nilailah saya berdasarkan kenyataan dan rekam jejak," tambahnya.