PKS Sambagi NasDem, Surya Paloh Sebut Belum Ada Koalisi

Partai Nasional Demokrat (NasDem) kedatangan rombongan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) guna mengkomunikasikan perihal pemilu pada 2024.

Dijelaskan oleh Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai NasDem, kemungkinan partainya akan berkoalisi dengan PKS pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 nanti.

Pernyataan tersebut dijelaskan pada saat Partai NasDem disambangi Partai PKS, termasuk Presiden PKS, Ahmad Syaikhu juga turut hadir.

"Kemungkinan itu ada, itu jelas itu. Kita belum tahu kapannya. Kita enggak tahu," kata Surya Paloh, dikutip dari CNN Indonesia [1], 23 Juni 2022.

Baca Juga Rakernas Partai PDIP, Netizen Soroti Ganjar Pranowo Salami Bambang Pacul

Namun, Parta NasDem menjelaskan jika pihaknya dengan PKS belum secara resmi berkoalisi untuk pilpres 2024. Kali itu, keduanya masih menjajaki satu sama lain dan membuka komunikasi.

Surya Paloh menuturkan jika NasDem dan PKS masih mencari kesamaan satu sama lain untuk menyatukan keduanya dalam sebuah sistem koalisi.

"Yang jelas belum ada koalisi, tetapi dengan komitmen kedekatan perasaan saja itu merupakan modal awal yang baik saya pikir itu," katanya.

Kendati demikian, menurut Surya Paloh, terdapat kesamaan antara NasDem dengan PKS, yakni memiliki pandangan bahwa persoalan bangsa ini, tidak dapat diselesaikan oleh satu partai politik saja, melainkan harus bekerja sama anara satu dengan yang lainnya.

Baca Juga Presiden Jokowi Sentil PLN dan Pertamina: Berharap Terus pada Subsidi

"Yang tidak kalah pentingnya kami mendekatkan menempatkan dan menumbuhkan nilai-nilai komitmen ideologi Pancasila di atas kepentingan kedua partai," kata Surya Paloh.

Perlu diketahui bahwa saat ini, PKS maupun Partai NasDem belum tergabung dengan koalisi partai politik manapun untuk menyongsong pilpres 2024.

Adapun Partai NasDem dan PKS harus memiliki koalisi dengan partai lain, jika ingin mengusung calon presiden pada 2024. Hal tersebut dikarenakan suara kedua partai tersebut belum cukup jika mencalonkan presiden tanpa koalisi.

Saat ini, untuk pencalonan presiden, harus memiliki suara di atas 20 persen atau presidential threshold, sehingga partai politik yang persentase suaranya belum mencukupi, harus menjalani kerja sama antara satu partai politik dengan yang lainnya.