PKS Respon Isu Ditawari Uang dan Kursi Menteri Demi Jegal Anies

Muhammad Kholid selaku Juru Bicara (Jubir) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespon pandangan Said Didu dalam Twitter yang mengatakan terdapat isu soal pengusaha batu bara yang menawarkan dana besar agar tak mendukung Anies Baswedan sebagai capres.

PKS Respon Isu Ditawari Uang

Diketahui saat ini, PKS, Demokrat, dan NasDem sedang menjajaki koalisi untuk kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang. "Saya kira narasi Pak Said Didu dkk ini on mission ingin mengganggu proses pembentukan koalisi. Saya kira itu tidak baik," ujar Kholid [1].

Said Didu yang merupakan mantan Sekretaris Kementerian BUMN menuliskan bahwa PKS ditawari dana besar oleh seorang pengusaha batu bara agar menarik dukungan dari penjajakan koalisi yang akan dibangun bersama NasDem dan Demokrat.

Baca Juga AHY Siap jadi Cawapres Anies Baswedan, NasDem Condong ke Khofifah Indar Parawansa?

Cuitan tersebut mengutip akun @maspiyuaja yang mencantumkan lirik disertai judul  "Beredar Kabar PKS Ditawari 2 Menteri, Untuk Gagalkan Koalisi Anies?". 

"Dan kabar lain juga, bahwa salah satu pengusaha barubara sudah "ditugaskan" memberikan dana besar agar menarik dukungan (dari koalisi)," tulis @msaid_didu.

Jubir PKS mengatakan bahwa pihaknya sudah terbiasa menerima berbagai tawaran, termasuk jatah menteri di kabinet. Sebelumnya, PKS sempat mendapat tawaran masuk ke dalam pemerintahan pada periode pertama dan awal periode kedua pemerintahan Jokowi.

"Saya kira hal biasa aja ya tawaran-tawaran seperti itu. Dulu pas periode pertama dan awal periode kedua kami juga ditawari. Tapi kami Alhamdulilah konsisten memilih di luar pemerintahan," papar Kholid.

Baca Juga AHY Siap jadi Cawapres Anies Baswedan: Ingin Menang!

Namun keputusan tersebut menurut Jubir PKS, sesuai dengan hasil Musyawarah Majelis Syuro (MMS) yang menjadi keputusan tertinggi di internal PKS. Keputusa MMS tersebut memutuskan untuk PKS tetap di luar pemerintahan atau oposisi.

"Faktualnya kami tetap sebagai oposisi. Keputusan MMS tetap di luar pemerintahan. Ada atau pun tidak ada tawaran, keputusan MMS VII mengikat semua [bagi] pimpinan dan anggota bahwa PKS tetap di luar pemerintahan," tegasnya.

Saat ini PKS, Demokrat, dan NasDem sedang menjalin komunikasi intensif dalam hal penjajakan koalisi. Adapun Partai NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024 yang akan bersaing dalam pilpres 2024 mendatang.

PKS sempat mengajukan kadernya, yakni mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan untuk menjadi cawapres. Partai Demokrat juga mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi cawapres mendampingi Anies. Namun, belum ada deklarasi terkait cawapres dan ketiga partai tersebut.