Perkiraan PDIP Deklarasi Capres 2024, Tahun Depan?

Setelah beberapa partai politik (parpol) mendeklarasikan calon presiden (capres 2024) salah satunya adalah NasDem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024, publik mulai mempertanyakan kapan PDIP deklarasi capres.

Perkiraan PDIP Deklarasi Capres 2024, Tahun Depan?

Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP mengungkapkan momentum untuk partainya mengumumkan siapa capres yang akan diusung pada 2024 nanti. Ia membahas saat-saat Jokowi pada masa lalu diusung PDIP dan diumumkan oleh Megawati Soekarnoputri.

Sehingga menurut Hasto, jika merujuk kepada pengalaman tersebut, PDIP akan mengumumkan siapa sosok capres 2024 yang akan diusung pada Juni tahun 2023 mendatang. Pada bulan tersebut juga bertepatan dengan Bung Karno umumkan capres.

Baca Juga Pertemuan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri, Lobi Dukungan Puan Maharani Capres 2024?

"Kalau kita lihat pengalaman, Pak Jokowi diumumkan pada 6 Maret 2014 oleh Ibu Mega. Dan pemilunya pada bulan Juni. Sehingga kalau analoginya itu, ya kira-kira Juni tahun depan, pas bulan Bung Karno (Proklamator dan Presiden pertama RI Sukarno), di situ (umumkan calon presiden)," kata Hasto [1].

PDIP Usung Siapa dalam Capres 2024?

Terkait dengan PDIP yang akan mendukung sosok siapa dalam kontestasi capres 2024 mendatang, ia menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan dari Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Diketahui bahwa dari kalangan internal PDIP, setidaknya terdapat dua nama yang mencuat untuk menjadi capres 2024 untuk Pemilu 2024, diantaranya adalah Puan Maharani, anak dari Megawati Soekarnoputri dan Ganjar Pranowo.

Baca Juga Pertemuan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri, Lobi Dukungan Puan Maharani Capres 2024?

Komitmen PDIP

Sekjen PDIP mengatakan bahwa pada 2024, partainya berkomitmen untuk mengusung sosok yang mampu membawa Indonesia menjadi pemimpin bangsa-bangsa di dunia, sehingga pemimpin tersebut memiliki jiwa ideologis, teknokratis, dan rekam sejarah yang baik.

"Itu yang kami persiapkan, merancang satu gabungan partai politik agar pemerintahannya efektif dan juga mayoritas dukungan Presiden dari rakyat 50 persen plus 1 tercermin juga di parlemen," kata Hasto.

"Itu perlu negosiasi, itu perlu jalan-jalan sehat, perlu naik kuda bersama dan sebagainya. Sekarang perlu naik perahu karena Jakarta banjir," sambungnya.