PDIP Berikan Peringatan Keras Kepada Dewan Kolonel Loyalis Puan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berikan peringatan keras kepada Dewan Kolonel, yakni gerakan dari loyalis Puan Maharani di Fraksi DPR RI. Dalam hal ini, PDIP mengatakan bahwa pembentukan dewan tersebut tak ada dalam AD/ART partai.

Dilansir dari Detik, surat peringatan keras DPP PDIP ke Dewan Kolonel tertanggal pada 5 Oktober 2022. Dalam surat tersebut tertulis ‘PERINGATAN KERAS DAN TERAKHIR’. Isi surat menjelaskan jika pembentukan Dewan Kolonel tidak dikenal dalam AD/ART ataupun peraturan partai.

Surat tersebut juga menegaskan tak ada struktur militer dalam PDIP. Terdapat penekanan dalam surat tersebut jika pencapresan merupakan kewenangan dari Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri berdasarkan hasil Kongres V PDIP.

Baca Juga Sempat Sebut Siap Capres 2024, Ganjar saat Ini Serahkan Keputusan ke PDIP

PDIP menyebutkan bahwasanya pembentukan Dewan Kolonel melanggar dan akan diberi sanksi disiplin terhadap organisasi untuk kader yang melanggar. Surat tersebut ditandatangani Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun.

Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa anggota DPR RI Fraksi PDIP yang tergabung dalam forum Dewan Kolonel untuk mendukung Ketua DPR RI, Puan Maharani membuat Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri kaget.

"Tapi semua dimulai dari Komisi I sampai XI. Apa yang bisa kita lakukan setiap komisi kita lakukan di dapil juga. Kalau bahasanya Pacul kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing," kata Koordinator 'Dewan Kolonel' Trimedya Panjaitan [1].

Baca Juga Pertemuan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri, Lobi Dukungan Puan Maharani Capres 2024?

Berikut elite PDIP di 'Dewan Kolonel' berdasarkan penuturan Trimedya Panjaitan:

-Pencetus 'Dewan Kolonel': Johan Budi S Prabowo (kabarnya tidak diberi surat peringatan)
-Koordinator 'Dewan Kolonel': Trimedya Panjaitan
-Komisi I: Dede Indra Permana, Sturman Panjaitan
-Komisi II: Junimart Girsang
-Komisi III: Trimedya Panjaitan
-Komisi IV: Riezky Aprilia
-Komisi V: Lasarus
-Komisi VI: Adi Satriyo Sulistyo
-Komisi VII: Dony Maryadi Oekon
-Komisi VIII: My Esti Wijayati
-Komisi IX: Abidin Fikri
-Komisi X: Agustin Wilujeng
-Komisi XI: Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu