MK Tolak Legalisasi Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III DPR RI Bilang Begini

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan orangtua yang memiliki anak cerebral palsy, yakni legalisasi ganja untuk medis. Dijelaskan oleh Arsul Sani selaku Anggota Komisi III DPR RI, agar para penggugat tak kecewa dengan putusan MK yang menolak gugatan legalisasi ganja untuk medis. Menurutnya, masih ada harapan melalui mekanisme yang lain, yakni legislatif review.

“Harapan itu selalu ada. Jangan kecewa karena ada jalan lain menuju Roma. Jalan lainnya itu ada legislatif review, yang ditolak itu kan Judicial review,” sebutnya, dikutip dari Merdeka [1], 20 Juli 2022.

Anggota Komisi III DPR RI itu menjelaskan bahwa MK tak memutuskan Pasal 8 ayat 1 UU Narkotika tidak bisa diubah, tetapi dikembalikan kepada instansi yang membuat Undang-Undang, yakni DPR RI.

Dalam Pasal 8 ayat 1, berbunyi Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Baca Juga Beda BNN dengan MUI Seputar Legalisasi Ganja untuk Medis

“Tidak berarti pasal 8 ayat 1 gak bisa diubah. Karena MK berpendapat itu kebijakan hukum yang terbuka artinya dikembalikan ke pembuat UU dalam hal ini DPR,” ujarnya.

Arsul Sani menuturkan bahwa hampir seluruh fraksi menyepakati untuk melegalkan penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Bahkan, Panja untuk revisi akan langsung membahas hal tersebut pada tahun sidang berikutnya.

“Yang kami usulkan pasalnya kira-kira seperti ini, narkotika golongan 1 dapat dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam satu peraturan perundangan,” terangnya.

“Nanti perlu ada peraturan pelaksanaan nah tentu bayangan saya peraturan pelaksanaannya itu mengatur juga soal riset atau penelitian ganja untuk keperluan medis,” tambah Arsul.

Baca Juga Legalisasi Ganja untuk Medis, Wapres Minta MUI Membuat Fatwa, DPR akan Kaji

MK menolak gugatan legalisasi ganja untuk medis, amar putusan dibacakan ketua MK saat persidangan berlangsung.

"Satu, menyatakan permohonan pemohon V dan VI tidak dapat diterima. Dua, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan amar putusan di ruang sidang MK, Rabu, 20 Juli 2022.

Salah satu pertimbangan MK menolak gugatan legalisasi ganja untuk medis karena belum adanya bukti kajian dan penelitian yang mendetail secara ilmiah terhadap jenis narkotika golongan I tersebut.