Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Datangi KPK Jumat Siang

Bahlil Lahadalia yang merupakan seorang Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Jumat 24 Juni 2022 siang mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi bersama jajarannya. Adapun tujuannya mendatangi KPK untuk mendapatkan penguatan terkait integritas.

Menurut Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati menjelaskan jika pihaknya akan menggelar executive briefing untuk Penyelenggara Negara (PN) seusai shalat Jumat.

Tak hanya Bahlil Lahadalia, kunjungan ke KPK tersebut turut mengundang Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Plt Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.

Baca Juga Jelang Pemilu 2024, Masih Terdapat Narasi Cebong-Kampret dan Politik Identitas

Adapun pembekalan antikorupsi guna memperkuat integritas, akan diisi oleh Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar beserta jajaran.

"Pembekalan antikorupsi akan disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar bersama jajaran pada Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK," ujar Ipi, dikutip dari RMOL [1].

Dalam acara yang bertajuk PAKU Integritas tersebut, akan ada dua kegiatan utama, yakni pembekalan antikorupsi dan diklat pembangunan integritas. Acara ini juga akan dilangsungkan dalam sembilan rangkaian yang melibatkan 17 kementerian/lembaga atau pemda.

Baca Juga Mahathir Mohamad Sebut Malaysia Harus Klaim Singapura dan Kepulauan Riau

"Ke-17 kementerian/lembaga ini mewakili fokus area KPK tahun ini yang meliputi sektor Sumber Daya Alam (SDA), Aparat Penegak Hukum (APH), tata niaga, politik, dan pelayanan publik," pungkas Ipi.

Usai KLHK dan Kementerian Investasi/BKPM, selanjutnya akan diberikan untuk jajaran Kementerian ATR/BPN, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, MA, dan Kemendagri. Lalu tujuh Pj Gubernur, yakni Pj Gubernur Aceh, Babel, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulbar, Papua Barat, dan Kemenkeu.