Menteri BPN Tambah Atribut Tongkat Komando dan Baret, Dikritik PKS

Baru-baru ini Menteri ATR BPN, Hadi Tjahjanto menambahkan artibut baru terhadap jajarannya, yakni tongkat komando dan baret untuk pegawai PNS di lingkungan Kementeriannya. Hal ini mendapatkan kritik dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.

Menurut Mardani Ali Sera, penggunaan aksesoris baret dan tongkat komando bisa menjauhkan para pegawai di lingkungan Kementerian ATR BPN, jauh dari semangat melayani masyarakat. Dirinya menjelaskan justru atribut bergaya militer harus dijauhkan dari pakaian PNS.

"Pertama aksesoris malah bisa menjauhkan aparat ATR/BPN dari semangat melayani. Gaya militer yang kuat unsur komandonya malah mesti dijauhi," kata Mardani Ali Sera, dikutip dari CNN Indonesia [1], 28 Juli 2022.

Baca Juga Polisi Tangkap 30 Tersangka Mafia Tanah, Modus Memalsukan Akun Pejabat BPN

Anggota Komisi II DPR RI tersebut berujar bahwa seharusnya yang perlu dibangun dan ditingkatkan PNS Kementerian ATR BPN, seharusnya semangat melayani masyarakat, ia pun meminta agar Hadi Tjahjanto selaku Menteri ATR BPN untuk fokus mencapai target yang telah ditentukan.

"Justru semangat melayani yang perlu dibangun. Kedua, fokus saja pada target kinerja," katanya.

Kendati demikian, Mardani Ali Sera mengapresiasi Kementerian ATR BPN dalam hal yang telah dilakukan, yakni banyak turun ke bawah untuk mendengar dan mendapat masukan dari masyarakat. Tak hanya itu, dirinya pun meminta ATR BPN agar fokus memberantas mafia tanah."(Ini) harus terus digaungkan," katanya.

Sebelumnya, Hadi Tjahjanto menambahkan atribut baru kepada para PNS di lingkungan Kementerian ATR BPN, yakni tongkat komando dan baret. Penambahan tersebut diluncurkan pada Rakernas di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Selasa, 26 Juli 2022.

Baca Juga Perkembangan Kasus Mafia Tanah yang Rugikan Nirina Zubir, Ada Tersangka Baru

"Saya mengumpulkan seluruh pejabat pusat dan daerah Kementerian ATR/BPN, kurang lebih 1.000 orang, termasuk seluruh Kakanwil dan Kakantah, untuk diberikan arahan sekaligus merapatkan barisan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat," ujar Hadi Tjahjanto.

Adapun alasan Menteri ATR BPN menambahkan atribut tersebut, agar para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) lebih percaya diri dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebelumnya, ia pun telah meminta para Kakanwil dan Kakantah masuk dalam Forkopimda ke kepala daerah.

"Kementerian ATR/BPN memerlukan keikutsertaan para gubernur, kepolisian, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, untuk menciptakan suatu performance dan koordinasi yang baik," ucapnya.