Mantan Pimpinan KPK Khawatir Pemilu 2024 Mirip 2019

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto mengkhawatirkan Pemilu 2024 menelan ratusan korban seperti Pemilu 2019, sehingga ia mempertanyakan jaminan Pemilu 2024 tak menimbulkan korban jiwa.

Mantan Pimpinan KPK Khawatir Pemilu 2024 Mirip 2019

Saat pemilu 2019, ratusan korban yang berjatuhan, dinilai Bambang Widjojanto hal tersebut tak pernah terjadi "Peristiwa itu tidak mungkin dihapus di jejak digital, 894 petugas pemungutan suara meninggal dan 15 ribu orang sakit, sebagian besarnya petugas pemungutan suara Pemilu 2019," ujarnya [1].

"Pertanyaannya adalah ketika nanti pemilu dilakukan secara serentak 2024 dengan komplikasi yang begitu dahsyat, apa jaminannya tragedi kematian itu [pada Pemilu 2019] tidak akan terulang lagi," imbuh dia.

Baca Juga Pertemuan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri, Lobi Dukungan Puan Maharani Capres 2024?

Dirinya mengatakan bahwa berdasarkan penelusuran Kementerian Kesehatan di 28 provinsi di Indonesia, menyatakan bahwa sebagian besar korban meninggal dunia merupakan penderita gagal jantung, stroke, dan penyakit lainnya.

"Salah satu jalan keluarnya mungkin adalah apakah proses pemilihan petugas-petugas penyelenggaraan pemilu sudah sungguh-sungguh memperhitungkan alasan kesehatan serta kompetensi soal kemampuannya dia," katanya.

Baca Juga Pemilu 2024 Diprediksi akan Didominasi Gen Z dan Milenial, Berikut Karakteristiknya

Ketua MK Sebut Ikut Merasa Berdosa

Diketahui bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengaku ikut merasa berdosa karena ia ikut andil dalam pengambilan keputusan pemilu dilakukan secara serentak. Dirinya mengklaim bahwa Pemilu 2019 merupakan yang tersulit di dunia.

"Saya merasa ikut berdosa karena saya ikut memutuskan. Kalau tidak salah sudah 45 orang petugas KPPS dan 15 orang polisi yang meninggal dunia (saat pemilu)," ujar Anwar Usman.

Adapun alasan MK memutuskan pemilu serentak adalah untuk efisiensi waktu dan anggaran, namun dalam pelaksanaannya, ternyata lebih besar dari perkiraan awal dan mencapai Rp35 triliun. Kendati demikian, ia mengaku tak menyesal dengan peraturan tersebut.

"Tapi sudah lah, ini sudah terjadi. Ini bahan evaluasi ke depan. Tugas berat masih menanti kami, saya terus terang selalu berharap mudah-mudahan pemilu ini, terutama pilpres tidak bermuara ke MK," ujarnya.