Kominfo Bentuk Satgasus Untuk Pemilu 2024, Apa Tugasnya?

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan diselenggarakan kurang dari dua tahun lagi membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan bekerjasama dengan lembaga lain untuk membentuk satuan tugas khusus (satgasus) Pemilu 2024.

Kominfo Bentuk Satgasus Untuk Pemilu 2024, Apa Tugasnya?

Adapun tujuan Kominfo membentuk satgasus, yakni untuk mengawasi sejumlah platform digital. "Juga tadi kita berdiskusi apabila terjadi pelanggaran ruang digital yang berkaitan dengan pemilu perlu dibentuk satu satuan tugas khusus untuk mengawal ruang digital," ucap Johnny G Plate [1].

Menurut Menteri Kominfo, hal tersebut dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan kolaborasi. Langkah tersebut sejalan dengan amanat aturan perundang-undangan. Perihal pengawasannya, akan berkolaborasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP, Depdagri, TNI-Polri, BIN, BSSN dan PAN-RB.

"Jangan sampai melampaui atau tidak sejalan dengan aturan UU yang ada, tidak saja UU ITE, tetapi juga UU yang terkait dengan pemilu. Kita juga mencatat bahwa masa kampanye di UU Pemilu saat ini sangat singkat waktunya sekitar 75 hari," jelas Johnnt G Plate.

Baca Juga Usai Deklarasi Anies, Ketum Sebut Ada Desakan NasDem Keluar Koalisi

"Dengan aturan-aturan yang ada selama masa kampanye tetapi proses politik menjelang pemilu sudah berlangsung jauh sebelumnya mulai sekarang, karenanya kita perlu menjaga dan mengawal agar dinamisnya demokrasi kita bisa berjalan dengan baik, itulah yang dibahas tadi," sambungnya.

Dijelaskan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong, ia mengatakan satgas ini dibentuk untuk mengawasi dan membersihkan ruang digital dalam Pemilu 2024.

Platform digital yang dimaksud adalah Instagram, Twitter, Tiktok, YouTube, dan Facebook. Dia menyampaikan bahwa kampanye digital sudah dilakukan sejak tahun 2019. Ia menjelaskan bahwa pengawasan perlu dilakukan karena rawan polarisasi.

"Pengawasan ini perlu, karena sangat rawan terjadinya polarisasi kalau ruang digital, bisa dikotori dengan hoaks, dan disinformasi," ujar Usman.

Tak hanya itu, Menteri Kominfo juga menjelaskan bila jelang Pemilu 2024, akan dilakukan penetration test atau uji penetrasi terhadap sistem elektronik kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Termasuk melakukan penetration test, untuk menguji kehandalan-handalannya. Sehingga dia lebih punya daya tahan yang baik pada saat menghadapi pemilu," ujar Plate.

Baca Juga Popularitas dan Elektabilitas Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024

Ke depan. data pemilih yang berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan diserahkan Dukcapil ke KPU. Hal ini yang membuat Kominfo akan bersama-sama menguji sistem keamanan mereka sebelum kontestasi Pemilu 2024 dimulai.

"Tadi juga kita bicarakan karena ini berkaitan dengan data. Secara khusus pemilu ini kan berbasis dengan NIK, data pemilih dari Dukcapil yang diserahkan kepada KPU maka kita minta juga dan bersepakat bersama-sama sistem elektronik yang ada di Dukcapil dan sistem elektronik yang ada di KPU secara khusus itu bisa dijaga dengan baik dari sisi cyber security," jelas Plate.

"Kita inginkan pemilu serentak kali ini yang ditandai dengan situasi dunia yang lagi penuh tantangan, yang ditandai dengan keserentakan pemilu bahkan bisa disebut dengan pemilu kolosal yang kita lakukan pertama kali, maka ruang digitalnya harus kita jaga dengan baik agar dia bisa memberikan sumbangsih yang baik untuk proses demokratisasi yang lebih berkualitas di Indonesia," sambungnya.