Jelang Pemilu 2024 Muncul Isu WNA Membuat E-KTP Palsu, Ini Kata Kemendagri

Pemilihan Umum (pemilu) 2024 tahapannya akan berlangsung sebentar lagi, yakni direncanakan pada akhir tahun 2022 hingga hari berlangsungnya pemilu, 14 Februari 2024.

Adapun syarat utama pemilu adalah kepemilikan E-KTP yang menandakan sudah memiliki usia di atas 17 tahun pada saat pencoblosan.

Namun, baru-baru ini terdapat isu di mana para Warga Negara Asing (WNA) Tiongkok telah memiliki E-KTP palsu dan diduga akan digunakan dalam pemilu 2024 untuk memilih pasangan calon tertentu.

Berkaitan dengan hal ini, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa pihaknya memberikan E-KTP terhadap WNA yang telah memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

Hal tersebut telah sesuai sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Adminduk, bahwasanya setiap yang memiliki KITAP, diberikan E-KTP.

Kendati demikian, penerbitan E-KTP dari Dinas Dukcapil terhadap WNA yang berada di Indonesia, harus memenuhi syarat yang sangat ketat.

"Jadi syaratnya sangat ketat, harus punya KITAP yang diterbitkan oleh Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM baru diterbitkan KTP-el oleh Dinas Dukcapil," ujarnya, dikutip dari Media Indonesia, 2 Juni 2022.

Saat ini menurut Zudan, sebanyak 13.056 Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia yang telah mengurus kepemilikan E-KTP.

Perihal asal negaranya, pihak Kemendagri menjelaskan jika WNA yang paling banyak memiliki E-KTP adalah berasal dari Negara Korea Selatan, Jepang, Australia, Belanda, Tiongkok, Amerika Serikat, India, Inggris, Jerman, dan Malaysia.

Terkait dengan jumlah yang sedang mengurusi E-KTP, WNA yang berada di Indonesia dan berasal dari Korea Selatan  sebanyak 1.227 orang. WNA asal Jepang 1.057, Australia 1.006, Belanda 961, Tiongkok 909, AS sebanyak 890, Inggris 764, India 627, Jerman 611 dan Malaysia 581.