Isu Reshuffle Menteri, PSSI Tolak Rekomendasi hingga Ganjar Capres

Beberapa isu dalam artikel seminggu terakhir telah dirangkum poltara.com. Diantaranya adalah terdapat dorongan menteri NasDem di-reshuffle usai deklarasi Anies Baswedan capres 2024, PSSI yang tolak rekomendasi TGIPF, hingga Ganjar Pranowo yang siap jadi capres 2024. Berikut rangkumannya.

1.Usai Deklarasi Anies, Ketum Sebut Ada Desakan NasDem Keluar Koalisi

Diketahui bahwa Partai NasDem telah mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjadi calon presiden (capres) 2024 mendatang. Namun usai deklarasi tersebut, terdapat isu reshuffle yang akan dilakukan Presiden Jokowi terhadap menteri NasDem.

Hal tersebut dijelaskan Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai NasDem. Ia menyebutkan bila ada pihak tertentu yang menginginkan NasDem keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi. Dirinya menilai hal tersebut adalah tantangan yang dihadapi.

"Inilah kita, ada yang menyatakan supaya mendesak kita, meminta kepada Presiden keluarkan NasDem dari koalisi pemerintahan, itu adalah tantangan, itu yang kita hadapi," kata Surya Paloh [1].

Baca Juga Narasi Nasdrun Usai Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024

Kendati terdapat dorongan untuk presiden melakukan reshuffle terhadap menteri NasDem, Ketum NasDem menegaskan bahwa pihaknya tak akan merubah komitmen awalnya, yakni mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf hingga Pemilu 2024.

"Tapi apakah sifat kita berubah? Apakah komitmen kita berubah? Untuk tetap mendukung administratif pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sampai pemilu 2024, saya katakan kita tidak pernah berubah saudara-saudara," ujarnya.

Ia mencontohkan tindakan yang membuktikan komitmen NasDem terhadap pemerintahan Jokowi, yakni partainya menyetujui dan mendukung kebijakan menaikkan BBM. Pihaknya menilai bahwa kebijakan tersebut sudah tepat.

2.Kominfo Bentuk Satgasus Untuk Pemilu 2024, Apa Tugasnya?

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan diselenggarakan kurang dari dua tahun lagi membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan bekerjasama dengan lembaga lain untuk membentuk satuan tugas khusus (satgasus) Pemilu 2024.

Adapun tujuan Kominfo membentuk satgasus, yakni untuk mengawasi sejumlah platform digital. "Juga tadi kita berdiskusi apabila terjadi pelanggaran ruang digital yang berkaitan dengan pemilu perlu dibentuk satu satuan tugas khusus untuk mengawal ruang digital," ucap Johnny G Plate [1].

Menurut Menteri Kominfo, hal tersebut dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan kolaborasi. Langkah tersebut sejalan dengan amanat aturan perundang-undangan. Perihal pengawasannya, akan berkolaborasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP, Depdagri, TNI-Polri, BIN, BSSN dan PAN-RB.

"Jangan sampai melampaui atau tidak sejalan dengan aturan UU yang ada, tidak saja UU ITE, tetapi juga UU yang terkait dengan pemilu. Kita juga mencatat bahwa masa kampanye di UU Pemilu saat ini sangat singkat waktunya sekitar 75 hari," jelas Johnnt G Plate.

Baca Juga Usai Deklarasi Anies, Ketum Sebut Ada Desakan NasDem Keluar Koalisi

3.Jokowi Bertemu Presiden FIFA di Istana Negara Tanpa PSSI, Kenapa?

Diketahui pertemuan Presiden Jokowi dengan Gianni Infantino, tak dihadiri dengan satu pun perwakilan Federasi Sepak Bola Indonesia, termasuk Ketua Umum (Ketum) PSSI, Mochamad Iriawan. Terdapat beberapa pihak yang bertanya tentang hal tersebut.

Dalam hal tidak hadirnya PSSI dampingi Jokowi bertemu Presiden FIFA, mantan Walikota Solo itu membeberkan alasannya. Ia mengatakan bahwa pertemuan tersebut memang dikhususkan untuk pemerintah dan FIFA.

“PSSI nanti urusannya FIFA. Tadi urusan FIFA dengan pemerintah,” ucap Jokowi singkat kepada awak media selepas pertemuan [1].

Baca Juga Rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan: Ketua Umum PSSI dan Exco Wajib Mundur, jika Tidak, Ini Konsekuensinya

Presiden Jokowi tak mengungkapkan lebih lanjut mengenai ketidakhadiran perwakilan PSSI. Diketahui bahwa PSSI secara garis besar merupakan organisasi di bawah naungan FIFA. Kedatangan Gianni Infantino merupakan surat balasan kepada Jokowi yang disampaikan sebelumnya oleh Erick Thohir.

4.Ganjar Siap Capres 2024, PAN Apresiasi, NasDem Sebut Rival Sepadan Anies

Ganjar Pranowo belum lama ini menyatakan siap jadi calon presiden (capres) 2024 dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024 demi bangsa dan negara. Pernyataan tersebut mendapatkan tanggapan dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem).

"Kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap," kata Ganjar dalam sebuah wawancara Pada Selasa 18 Oktober 2022.

Menurut Viva Yoga Mauladi selaku Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN, partainya mengapresiasi pernyataan Ganjar soal siap jadi capres 2024. Hal itu menurutnya bisa membuat banyak pilihan bagi masyarakat dalam memilih pemimpin.

Baca Juga Ganjar Pranowo Siap jadi Capres 2024, Ada Tokoh Kuat di Balik Pernyataan Ini?

"PAN mengapresiasi atas kesediaan Mas Ganjar Pranowo maju sebagai capres 2024. Hal ini akan mewarnai mozaik pilpres, semakin banyak calon akan semakin banyak alternatif pilihan masyarakat dalam menentukan pimpinan nasional," kata Viva [1].

NasDem Sebut Kabar Baik

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya menyebutkan bila Ganjar jadi capres 2024, merupakan rival yang sepadan untuk bakal capres Partai NasDem Anies Baswedan di Pilpres 2024. "Mereka sama-sama aktivis dan sama-sama pernah menjabat sebagai kepala daerah," tutur Willy.

5.PSSI Tolak Rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan

Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan mengeluarkan rekomendasi pada 14 Oktober 2022, yakni jajaran Exco termasuk Ketua Umum (Ketum) PSSI, Mochamad Iriawan untuk mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Tak hanya itu, rekomendasi TGIPF tragedi Kanjuruhan juga meminta PSSI menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan yang memiliki integritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas konflik kepentingan.

Dalam hal ini, Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Ahmad Riyadh menyatakan bahwa permintaan TGIPF tragedi Kanjuruhan soal KLB, hanya bisa datang dari anggota yang menjadi pemilik suara, sehingga bukan berasal dari pemerintah atau pihak lainnya.

Baca Juga Rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan: Ketua Umum PSSI dan Exco Wajib Mundur, jika Tidak, Ini Konsekuensinya

“Yang berhak meminta KLB itu anggota PSSI, para ‘voter’. Pemerintah tidak bisa mencampuri hal itu,” ujar Ahmad Riyadh [1]. Menurut Ahmad itu hanya sebatas anjuran yang dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

6.Mahfud MD Singgung Perppu KPK, DPR Sarankan Revisi UU

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa Presiden Jokowi sempat ingin menerbitkan perppu untuk mencabut UU KPK hasil revisi pada tahun 2019 silam.

Namun, diketahui bahwa rencana tersebut gagal karena presiden mendapatkan ancaman dari DPR. Mahfud MD mengatakan jika perppu dikeluarkan, KPK dan pegawainya masih bisa seperti yang lama sesuai UU KPK sebelumnya.

"Sudah mau dia (Jokowi) dulu ngeluarin perppu. Tapi begitu perppu dikeluarkan, Arsul Sani (anggota Komisi III DPR) dan kawan-kawan di DPR, 'kalau perppu dikeluarkan nanti kita tolak'. Ini kan sudah jalan, tapi ditolak, kan kacau," kata Mahfud dalam diskusi bersama Rocky Gerung di RGTV Channel ID.

Baca Juga Rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan: Ketua Umum PSSI dan Exco Wajib Mundur, jika Tidak, Ini Konsekuensinya

DPR RI Sarankan Revisi UU KPK Lagi

Adapun Mahfud MD yang mengungkit soal proses politik terkait revisi UU KPK saat ini, merupakan sesuatu yang sia-sia. Ia menyarankan Menko Polhukam untuk menginisiasi kembali revisi UU KPK jika dinilai hal tersebut melemahkan.

"Lebih baik Pak Mahfud MD menginisiasi RUU baru untuk merevisi UU KPK 19/2019 kalau dianggap melemahkan, daripada memutar kembali jarum jam ke belakang kan?" Katanya.