Instruksi Jokowi Soal Mobil Dinas Listrik, Gibran: Lebih Baik Bangun...

Gibran Rakabuming Raka selaku Walikota Solo, Jawa Tengah telah menghapus anggaran pengadaan mobil listrik dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solo tahun 2023. Diketahui bahwa pengadaan mobil dinas listrik merupakan instruksi Presiden Jokowi.

Pengadaan mobil dinas listrik di lingkungan aparat pemerintah daerah (pemda), tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2022. Dalam hal ini, Gibran mengaku siap jika disanksi karena dinilai mengabaikan pengadaan mobil listrik yang diinstruksikan Jokowi.

Walikota Solo mengatakan bahwa dirinya memprioritaskan kepentingan rakyatnya lebih dulu. "Ya enggak apa-apa. Kita siap disanksi. Yang penting warga dulu. Aku ngko (nanti) gampang. Aku paling terakhir," kata Gibran Rakabuming Raka [1].

Soal mobil dinas, Gibran mengaku masih akan mempertahankan mobil dinas Kijang Innova yang dipakainya sejak awal pertama kali menjabat sebagai Walikota Solo, yakni pada tahun 2021 silam. Sementara pengadaan mobil listrik untuk kendaraan dinas Walikota Solo dan wakilnya, dihapus.

Baca Juga PAN Usul Ganjar Ridwan Kamil jadi Capres dan Cawapres 2024, Kang Emil Singgung Takdir, Sekjen PDIP Sebut Ini

"Harusnya tahun depan (pengadaan mobil listrik), tapi kita hapus," kata putra sulung Jokowi itu.

Gibran Sebut Lebih Baik Membangun Pasar

Alasan Gibran menghapus pengadaan kendaraan dinas karena kemampuan aspek anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Solo yang terbatas. Pasalnya ia juga menjelaskan bahwa harga mobil listrik saat ini masih terbilang mahal.

"Mobil listrik itu mahal lho. Sekitar Rp800 juta, dan itu yang paling murah," tuturnya.

Tak hanya itu, Gibran Rakabuming Raka mengaku ingin memfokuskan anggaran pada beberapa program prioritas, seperti pembangunan sejumlah pasar yang sudah tua, diantaranya adalah Pasar Jongke dan Pasar Kabangan.

"Timbage tuku mobil, nggo mbangun pasar wae (Ketimbang untuk beli mobil, lebih baik buat membangun pasar)," kata Gibran.

Baca Juga Gibran Rakabuming Raka Temui Rocky Gerung, Ini Yang Dibahas

Menhub Sebut Kendaraan Listrik untuk Dinas agar Ramah Lingkungan

Mobil listrik untuk dinas tersebut menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat energi, meminimalisir pengeluaran anggaran daerah, menghemat biaya operasional, dan perawatan.

"Penggunaan kendaraan listrik diupayakan dimulai dari instansi kementerian dan hal tersebut sebagai contoh kepada instansi lainnya dan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan kendaraan listrik," kata Budi Karya Sumadi.