Imbas Santri Gontor Tewas Dianiaya, DPR Desak Menag Sahkan Peraturan

Sebelumnya, terdapat kabar bahwa santri di Pondok Pesantren Gontor meninggal dunia, diduga akibat penganiayaan. Adapun korban merupakan santri asal Palembang, Sumatera Selatan dengan inisial AM yang berusia 17 tahun.

Menurut Juru Bicara Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Noor Syahid, ia menuturkan jika terduga pelaku penganiayaan terhadap AM adalah dua orang santri kakak kelas korban yang duduk di kelas 6 atau 12 SMA. Saat ini pihaknya telah mengeluarkan keduanya dari ponpes.

Berkaitan dengan hal tersebut, Luqman Hakim selaku anggota Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk mengesahkan peraturan Menteri Agama tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan pada Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Baca Juga Anies Baswedan Dipanggil KPK Soal Formula E, Ada Netizen Duga Upaya Penjegalan Politik

Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut menjelaskan bahwa Permenag tersebut sangat penting untuk dijadikan pedoman lembaga pendidikan agama dan keagamaan untuk mencegah tindak pidana kekerasan yang terjadi.

"Segera mengesahkan Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan pada Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan," kata Luqman, dikutip dari CNN Indonesia [1], 8 September 2022.

Dirinya meyakini bahwa Menag Yaqut memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan praktik kehidupan berbasis keagamaan yang moderat dan anti kekerasan. Serta dirinya mengapresiasi ponpes Gontor yang telah mengeluarkan dua santri yang diduga sebagai pelaku.

Baca Juga Tiga Majelis PPP Berhentikan Suharso Monoarfa dari Ketua Umum

Pihak Ponpes Gontor yang telah mengatakan permohonan maaf terhadap keluarga dan masyarakat secara terbuka, menandakan bahwa lembaga pendidikan tersebut memiliki tekad untuk menghindari peristiwa serupa terulang ke depannya.

Luqman Hakim juga meminta masyarakat mendukung seluruh ponpes di Indonesia, hal tersebut menurutnya akan berdampak positif terhadap proses pendidikan yang berlangsung di dalam ponpes dan menempatkan pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis keswadayaan masyarakat.

"Sehingga, ponpes akan menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem kemandirian pendidikan masyarakat. Interaksi sosial yang kohesif di dalam ekosistem pendidikan pesantren ini, di antara manfaatnya adalah akan menjadi sistem dan kultur yang membentengi kemungkinan terjadinya tindak pidana kekerasan dan pelanggaran norma sosial, agama dan negara di dalam ponpes," ucapnya.