Imbas Bjorka Bocorkan Data Pribadi Pejabat, Jokowi Bentuk Tim

Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini terdapat isu kebocoran data salah satu perusahaan besar yang diklaim merupakan hasil pekerjaan dari hacker Bjorka. Bahkan data pribadi para pejabat pun ikut disebar dan dibocorkan oleh Bjorka.

Merespon apa yang dilakukan Bjorka, Presiden Jokowi telah membentuk tim khusus untuk menangani serangan siber yang dilakukan Bjorka. Tim tersebut dibentuk setelah pemerintah menggelar rapat di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dijelaskan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), ia mengatakan bahwa Indonesia perlu ada tim yang menangani kasus urgensi perihal penjagaan data, tata kelola data, yang bisa membuat tingkat kepercayaan publik terjaga.

Baca Juga Hacker Bjorka, Bocorkan Data Pejabat Hingga Bantah Pengalihan Isu Ferdy Sambo

"Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data, tata kelola data, yang baik di Indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, dikutip dari CNN Indonesia [1], 13 September 2022.

Menteri Kominfo mengatakan bahwa tim penanganan hacker Bjorka tersebut akan terdiri dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Kominfo, Pihak Kepolisian, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Kendati demikian, ia tak menjelaskan kapan tim itu mulai bekerja.

Johnny G Plate juga tidak menjawab perihal tugas dan fungsi dari tim tersebut. Dirinya memilih untuk meninggalkan wartawan saat pertanyaan diberikan. Tak hanya itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga meninggalkan lokasi wawancara.

Baca Juga Diduga Kebocoran 1,3 Miliar Data SIM Card Bocor, Kominfo dan Kemendagri Buka Suara

Perlu diketahui bahwa hacker Bjorka tak hanya membocorkan data pribadi para pejabat, namun ia juga mengambil data dari beberapa situs pemerintahan dan menjual data tersebut dalam situs tertentu. Bjorka juga mengklaim memiliki data yang dianggap konfidensial.

Data tersebut adalah surat-surat dari Badan Intelijen Negara (BIN) untuk Presiden Jokowi dalam periode waktu beberapa tahun terakhir. Kendati demikian, klaim tersebut dibantah oleh BIN. Jubir BIN, Wawan Purwanto mengatakan bahwa data pihaknya masih aman.

"Hoaks itu. Dokumen BIN aman terkendali, terenkripsi secara berlapis, dan semua dokumen pakai samaran," ujar Juru Bicara BIN Wawan Purwanto pada 9 September 2022.