Ganjar Pranowo Klarifikasi Soal Isu Dilarang ke Luar Kota

Isu terkait larangan Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah (Jateng) ke luar kota dibantah olehnya, menurutnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak pernah melarangnya untuk pergi ke luar kota. "Enggak, enggak dilarang (keluar daerah)," ucap Ganjar Pranowo, dikutip, RMOL [1], 25 Juli 2022.

Adapun terkait Ganjar Pranowo yang melakukan bepergian ke luar kota, hal tersebut sifatnya hanya merupakan koordinasi, karena dirinya ditugasi untuk fokus merawat Jateng. "Untuk berkoordinasi saja, karena pasti saya akan ditugaskan konsentrasi mengurus Jawa Tengah," jelas Ganjar.

Kendati demikian, Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa dirinya sebelum pergi ke luar kota, akan meminta izin terlebih dahulu. "Hormati aturan itu. Saya kira betul. Kalau dilarang, enggak. Biasanya kalau saya pergi, saya izin, enggak apa-apa," ucap Ganjar Pranowo.

Bantahan atas isu dirinya dilarang untuk pergi ke luar kota, langsung dibuktikan oleh Ganjar Pranowo yang pada 24 Juli 2022 mengikuti ajang lomba lari dan marathon bersama istrinya di Kota Bandung.

Baca Juga BRIN Batalkan Rencana Renovasi Ruangan Megawati Soekarnoputri cs Senilai Rp6 M

Pernyataan Sekjen PDIP

Terkait dengan isu larangan Ganjar Pranowo ke luar kota, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa di dalam peraturan partai, terdapat mekanisme penugasan. Dirinya menjelaskan bahwa saat hadir ke Taruna Merah Putih, diwajibkan membawa surat tugas dari DPP Partai PDIP.

"Dalam partai kami ada mekanisme penugasan, saya datang ke Taruna Merah Putih hari ini itu membawa surat tugas dari DPP partai, sehingga jelas mandatnya," ujar Hasto Kristiyanto [2].

Baca Juga Elektabilitas Ganjar Pranowo di Jateng Capai 71 Persen, Kalahkan Prabowo

Tak hanya dilakukan oleh Ganjar Pranowo, menurut Hasto, hal tersebut juga ditujukan kepada Tri Rismaharini saat menjabat sebagai Walikota Surabaya. Hal tersebut bertujuan agar dapat membangun dan fokus dalam membangun prestasi terhadap daerah yang dipimpinnya.

"Ini yang dilakukan dan ini bukan hanya pada Pak Ganjar. Ketika Bu Risma di Surabaya, kami dorong Bu Risma untuk membangun prestasi setinggi-tingginya bagi kota Surabaya. Karena yurisdiksinya seperti itu," ungkap Hasto.

Kendati demikian, terdapat pihak yang keliru dalam memahami surat penugasan partai yang mekanismenya sudah ada sejak lama. "Itu bukan larangan, hanya saja ada yang menyalahartikan ketika kami menyebutkan surat tugas. Itu adalah suatu mekanisme yang built in yang selama ini berlaku di partai," katanya.