Dubes Ukraina Wanti-wanti Presiden Jokowi Soal Tawaran Rusia, Ini Kata TB Hasanuddin

Belum lama ini Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia, dirinya bertemu dengan kedua presiden negara tersebut, yakni Volodymyr Zelensky dan Vladimir Putin. Diketahui Vladimir Putin mengajak Indonesia untuk kerja sama dalam beberapa sektor.

Namun, Duta Besar (Dubes) Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin mewanti-wanti terhadap Indonesia perihal pernyataan Vladimir Putin yang menawarkan kerja sama pembangunan IKN baru dan pengembangan energi nuklir. Mneurutnya, hal tersebut adalah seperti penyuapan.

"Itu metode yang sangat umum dipakai Rusia sepanjang waktu. Tapi itu seperti penyuapan. Itu seperti mencoba membujuk bahwa Rusia masih hebat. Tapi Anda tahu tidak, masalahnya adalah Rusia tidak mampu memproduksi apa pun, kecuali mungkin gas," katanya, dikutip dari Detik [1], 6 Juli 2022.

Baca Juga Viral Pesawat Presiden Jokowi Berputar 360 Derajat di Turki Sebelum Landing

Dubes Ukraina untuk Indonesia menjelaskan jika Rusia ingin terlihat lebih penting dan dirinya menduga jika Rusia ingin terlihat memiliki peran penting dari negara lain untuk Indonesia.

"Mereka mencoba membuktikan mereka lebih penting untuk Indonesia dibanding Ukraina. Itu mencoba untuk membuktikan Rusia lebih penting untuk Indonesia dibanding seluruh dunia, dari Amerika Serikat, Eropa, Australia dan negara-negara lain seperti mendukung Ukraina sekarang," ujar Vasyl.

Anggota Komisi I DPR RI Berikan Pandangan Terkait Kerja Sama dengan Rusia

Setelah Dubes Ukraina untuk Indonesia mewanti-wanti Indonesia agar waspada dalam menerima tawaran bantuan dari Rusia, Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menjelaskan bahwa Indonesia sudah banyak pengalama dengan negara lain dan prinsip kehati-hatian selalu diterapkan.

"Saya kira kalau kehati-hatian dalam membuat keputusan, pemerintah Indonesia sudah punya banyak pengalaman. Jadi jangan khawatir. Soal tawaran nuklir untuk energi juga sudah ada aturannya," kata TB Hasanuddin.

Baca Juga Presiden Jokowi Bertemu Vladimir Putin, Inginkan Perang Dihentikan

Terkait dengan tawaran bantuan Vladimir Putin untuk membangun IKN, menurutnya, bisa diterima selama tidak ada aturan yang bersifat mengikat dan diarahkan kepada pembangunan infrastrukturnya.

"Menyangkut bantuan terhadap pembangunan IKN ya diterima saja, selama bantuan itu tidak mengikat. Tapi sebaiknya diarahkan misalnya untuk membangun infrastruktur jalan atau listrik," ujarnya.