DPR dan KPK Gelar Rapat Tertutup, Bahas Dugaan Korupsi Kebijakan Negara

Penulis: Rizky Fajar Ramadhan
Tanggal Terbit: Jumat, 01 Juli 2022

Ilustrasi DPR RI yang Gelar Rapat./Instagram @dpr_ri

Komisi III DPR RI menggelar rapat secara tertutup dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 30 Juni 2022. Adapun tujuan rapat tersebut membahas penindakan kasus dugaan korupsi berkaitan dengan kebijakan negara, sehingga menurut Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, publik tak boleh mengetahuinya.

"Karena kan menyangkut juga buka banyak kasus. Kasus-kasus yang kita buka itu di sini kan kebijakannya yang terhadap negara kan. Kita kan bicara politiknya, kalau beliau [KPK] kan teknis pelaksanaan hukumnya," kata Bambang, dikutip dari CNN Indonesia [1], 1 Juli 2022.

Perihal publik yang tidak boleh mengetahui isi rapat tersebut menurutnya dikhawatirkan masyarakat salah mengartikan proses penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK, yang nantinya keributan di kalangan masyarakat terjadi.

Saat gelaran rapat dengan KPK tersebut, Bambang menuturkan jika pihaknya sedang mencari titik tengah dari dua sudut pandang yang berbeda, yakni hukum dan politik.

"Jadi, kalau kinerja itu tidak boleh, kalau kinerja yang normal ya boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya ini kan soal penindakan, penindakan tindak korupsi. kalau penindakan tindakan korupsi kan enggak bisa diewer-ewer," kata Bambang.

KPK Tak Tahu Alasan Rapat Digelar Tertutup

Menurut Firli Bahuri selaku Ketua KPK, dirinya mengaku tak mengetahui perihal alasan yang dipilih DPR RI untuk menggelar rapat secara tertutup. KPK hanya menghadiri undangan dari DPR.

"Kalau terkait tertutup atau tidak, kan itu putusan rapat, bukan saya," ujar Firli [2].

Adapun kegiatan rapat antara DPR dan KPK tersebut tidak hanya membahas kasus dugaan korupsi kebijakan negara, melainkan terdapat juga pembahasan mengenai kinerja KPK tahun 2021 dan semester pertama pada tahun 2022.

Bagikan: