Dirasa Mampu Merawat Sungai dan Jalan, Ketua DPRD DKI Jakarta Minta 13 Ruas Dikelola Pemerintah Daerah

Pemerintah Pusat diketahui banyak mengelola jalan dan sungai di DKI Jakarta dalam hal pemeliharaannya.

Namun saat ini, Pemerintah Pusat akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Hal tersebut membuat Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi memberikan usul agar 13 sungai dan ruas jalan protokol kewenangannya dilimpahkan ke Pemerintah Daerah.

Menurut Ketua DPRD DKI Jakarta, saat ini Pemerintah Daerah memiliki anggaran dan alat untuk merawat sungai dan jalan.

“Sungai dan jalan protokol itu dikelola pemerintah pusat. Pertanyaannya, kalau jalan itu rusak, yang disalahkan siapa? Pemerintah daerah, nah lebih baiknya, dengan adanya rencana pindah ibu kota negara (IKN), serahkan saja kepada DKI,” kata Prasetyo Edi, dikutip dari Tempo.

Adapun ketiga belas sungai yang diinginkan pengelolaannya oleh Ketua DPRD DKI terhadap Pemerintah Daerah adalah Sungai Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Baru Barat, Mookevart, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung. Salah satu jalan protokol di DKI Jakarta adalah Jalan Sudirman-Thamrin.

Dalam hal ini, Ketua DPRD DKI Jakarta meminta agar Kementerian PUPR berikan pengelolaan sungai dan jalan protokol kepada Pemerintah Daerah.

Sehingga menurut Prasetyo Edi, nantinya akan dicarikan solusi terhadap permasalahan di DKI Jakarta, yakni macet dan banjir.

“Bagaimana cari solusinya? Pasti beres. Jadi jangan saling menyalahkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini kan ga bagus juga,” sebutnya.

Mengenai permintaan pelimpahan wewenang pengelolaan sungai dan jalan protokol di DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI pernah menyampaikannya langsung kepada Wakil Menteri.

“Saya pernah mengajukan itu. Saya bicara dengan Wakil Menteri di situ, serahkan saja Jakarta mengenai 13 sungai dan jalan protokol, pasti beres," kata Ketua DPRD DKI itu. “Ini bisa membantu pemerintah pusat untuk konsentrasi IKN,” tandasnya.