Demokrat Usul Kapolri Dinonaktifkan Sementara, Ini Tanggapan Gerindra

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman mengusulkan untuk menonaktifkan sementara Kapolri Jenderal Listyo Sigit saat rapat bersama ketua Kompolnas sekaligus Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam RI) Mahfud MD pada 22 Agustus 2022.

Namun, usulan terhadap penonaktifan sementara Kapolri Sigit guna mengusut kasus lainnya yang diduga dilakukan Irjen Ferdy Sambo, tidak disetujui oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa. Ia merasa bahwa penonaktifan Kapolri belum tentu membuat keadaan lebih baik.

"Pembenahan kan tidak bicara person. Kita lihatlah, apakah dengan diganti Kapolri semakin baik, kan belum tentu juga," kata Desmond Mahesa, dikutip dari CNN Indonesia [1], 23 Agustus 2022.

Baca Juga Ketua DPR Puan Maharani Jelaskan Soal Wacana Harga BBM Naik

Desmond J Mahesa melihat bahwa Kapolri Sigit memiliki keseriusan dalam pengusutan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J yang juga menyeret mantan Kadiv Propam, Irjen Ferdy Sambo. Pasalnya, ia merasa bahwa penggantian Kapolri belum tentu membuat semuanya lebih baik.

"Ya kalau saya pribadi apapun ini luar biasa, kalau saya jujur aja saya apresiasi. Kalau diganti orang baru, apakah sama seperti yang sudah berjalan hari ini? Kan ada pertanyaan," ujar dia.

Adapun dirinya yang tidak setuju dengan usulan Benny K Harman soal penonaktifan atau penggantian Kapolri Sigit, ia justru mempertanyakannya. Pasalnya saat ini, perkembangan kasus-kasus yang ditangani oleh Polri, menurutnya telah menuju ke arah perbaikan.

"Kalau saya sih tidak terlalu setuju kalau diganti atau bahasa lain selama menuju ke arah perbaikan, kenapa Pak Sigit diganti? Jangan-jangan yang mengusulkan Pak Sigit diganti agar ini tidak terbuka, malah bisa begitu kan," kata dia.

Baca Juga PDIP Perkirakan Presiden Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet pada 2023

Benny K Harman sebelumnya mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit diberhentikan sementara dan kasus penembakan Brigadir J hingga tewas, diambil alih oleh Kemenko Polhukam. Hal tersebut diutarakannya karena ia merasa bahwa publik sudah tidak percaya dengan Polri.

Perihal ketidakpercayaan publik terhadap kasus Brigadir J karena saat pertama kali, Polri menjelaskan bahwa Brigadir J tewas karena terlibat baku tembak dengan Bharada E di rumah dinas mantan Kadiv Propam, Irjen Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022 silam.

"Mestinya Kapolri diberhentikan sementara diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan," kata Benny K Harman.

"Kita enggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan publik. Publik ditipu juga kita kan. Kita tanggapi ternyata salah jadi publik dibohongi oleh polisi," sambungnya.