Data 105 Juta Penduduk Milik KPU Diduga Bocor, Akan Gandeng Polri

Viral di media sosial tentang dugaan kebocoran data penduduk Warga Negara Indonesia yang dijual ke Breached Forums yang diduga berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tertera dalam website tersebut, yakni lebih dari 105 juta data dijual oleh Bjorka.

Dalam website tersebut, anggota forum bernama Bjorka di laman tersebut berjudul Indonesia Citizenship Database From KPU 105 M. Dirinya juga mencantumkan logo KPU dalam situs tersebut serta mengklaim bahwa memiliki 105.003.428 data penduduk Indonesia.

Data yang dimiliki Bjorka, meliputu Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umur, dan lain-lain. Adapun data tersebut dijual seharga US$5 ribu (sekira Rp74 juta). Data tersebut disimpan dalam file 20 dan 4 GB.

Akun Bjorkan sebelumnya juga diduga membocorkan 1,3 miliar data registrasi kartu SIM dengan kapasitas 87 GB dijual di situs gelap tersebut. Pada saat itu, dirinya menjual dengan harga US$50 ribu (sekira Rp744 juta) sambil memberikan sampel sebesar 2GB data.

Baca Juga Diduga Kebocoran 1,3 Miliar Data SIM Card Bocor, Kominfo dan Kemendagri Buka Suara

KPU Tanggapi Kebocoran 105 Juta Data Penduduk

Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), pihaknya menyebutkan bahwa kebocoran dan penjualan 105 juta data WNI di sebuah forum Breached, bukan berasal dari KPU. Hal tersebut dikarenakan pihaknya selalu melakukan pengecekan pada setiap elemen data tersebut.

"Sehubungan dengan beredarnya informasi tentang data yang kabarnya diperjualbelikan di publik, KPU sudah melakukan pengecekan terhadap setiap isi dari elemen data di forum underground tersebut, dan menyatakan bahwa data tersebut bukan bersumber dari KPU," kata Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos, dikutip dari Detik [1], 8 September 2022.

Baca Juga Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak, Netizen Tak Setuju Pakai APBN

Komisioner KPU tersebut mengatakan bahwa KPU selalu menjaga ketat soal data yang dimiliki pihaknya, salah satunya termasuk data pemilih. "Data yang dikelola KPU adalah data yang dijaga dari sisi otentitas, keamanan, dan kerahasiaannya, termasuk dalam hal ini, data pemilih," kata Betty.

Kendati demikian, guna menindaklanjuti dugaan kebocoran data KPU tersebut, pihaknya akan bekerja sama dengan siber Polri untuk menemukan pelakunya. Ia menjelaskan bahwa penyelidikan akan dilakukan dari beberapa sisi.

"Sebagai tindak lanjut terkait hal di atas, KPU akan bekerjasama dengan Kepolisian RI khususnya siber polri untuk mengusut pelaku tersebut. Pengusutan dan penelusuran dilakukan baik dari sisi penjual ataupun orang yang dengan sengaja membuat seolah-olah merupakan data pemilih Pemilu 2019," tuturnya.