Anggaran Pemilu KPU Belum Cair 100 Persen, Eks Ketua Sindir Pemerintah

Saat ini anggaran pemilu 2024 untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pemerintah belum cair sepenuhnya. Hal tersebut membuat eks Ketua KPU, Ramlan Surbakti merasa bahwa seolah KPU mengemis-ngemis kepada pemerintah. Ia menjelaskan seharusnya pemerintah langsung mengirimkan anggaran tersebut.

"Kalau KPU sudah mengusulkan program anggaran, disetujui oleh DPR dan pemerintah, maka pemerintah harus men-drop anggaran itu ke rekening KPU," tutur Ramlan saat ditemui wartawan di KPU, dikutip dari CNN Indonesia [1], 4 Agustus 2022.

Mantan Ketua KPU itu menyayangkan sikap pemerintah yang belum menurunkan anggaran pemilu 2024 kepada KPU secara penuh. Pasalnya, pembahasan anggaran telah disepakati oleh DPR dan pemerintah, sehingga secepatnya pemerintah harus mencairkan anggaran tersebut.

"Toh nanti ada pertanggungjawaban, akan diaudit oleh BPK. Tidak seperti sekarang dicicil-cicil, itu seperti KPU ngemis gitu," lanjutnya.

Baca Juga Bharada E Dijerat Pasal 338 Jo Pasal 55 dan 56 KUHP, Ancaman 15 Tahun

Sebelumnya, pada 3 Agustus 2022, Ramlan dan beberapa mantan anggota KPU mengunjungi kantor KPU Pusat. Kunjungan tersebut bertujuan untuk berkomunikasi dengan para pengurus aktif KPU seraya memberikan dukungan kepada pihak yang sedang menjabat.

Tak hanya itu, dirinya pun menyinggung Komisi II DPR RI perihal konsultasi peraturan KPU yang dirasa ditunda-tunda, sehingga menurutnya, hal tersebut seharusnya tidak terjadi, sehingga agenda KPU sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

"Ini juga imbauan kepada DPR komisi II agar konsultasi peraturan KPU itu jangan ditunda-tunda oleh Komisi II supaya tahapan itu sesuai dengan jadwal," kata Ramlan.

Baca Juga Ini Partai Politik yang Sudah Daftar Peserta Pemilu 2024 ke KPU

"(Soal) anggaran itu, jangan buat KPU itu (seperti) pengemis. Sudah disetujui kok, anggaran sekian. Jangan ditunda-tunda, karena pekerjaan KPU itu beda dengan pekerjaan kementerian," lanjutnya.

Perlu diketahui bahwa pagu anggaran tahapan pemilu 2024 di 2022 yang disetujui oleh DPR dan Kementerian Keuangan mencapai Rp8,06 triliun. Namun hingga saat ini, pemerintah baru mencairkan anggarannya sebesar Rp3,69 triliun atau 45,87 persen yang terbagi dua kali pencairan.

Dalam pertemuan itu, mantan Ketua KPU juga membahas beberapa topik yang berkaitan dengan KPU dan pelaksanaan pemilu 2024, diantaranya adalah peningkatan kualitas pegawai KPU, transparansi anggaran, keterbukaan informasi, hingga kredibilitas hasil pemilu.