Anggaran Pemilu 2024 Belum Cair Sepenuhnya, KPU Legowo

Usulan anggaran Pemilu 2024 untuk kebutuhan tahapan di 2022 belum disetujui pemerintah. Dalam hal ini, Komisioner KPU, Yulianto Sudrajat mengaku bahwa pihaknya legowo dengan keputusan pemerintah yang belum mencairkan seluruh anggaran usulan KPU.

Kendati anggaran Pemilu 2024 belum cair 100 persen, pihaknya mengaku akan tetap mengoptimalkan anggaran yang dimilikinya saat ini, terlebih lagi KPU memahami terkait kondisi keuangan negara yang sedang membutuhkan dana untuk proyek strategis nasional.

Baca Juga Jelang Pemilu 2024, Masih Terdapat Narasi Cebong-Kampret dan Politik Identitas

"KPU memahami kondisi keuangan negara yang sedang membutuhkan proyek strategis nasional 
lainnya, sehingga KPU akan mengoptimalkan anggaran pemilu yang telah dialokasikan pada 2022 ini, walaupun belum maksimal sesuai usulan kebutuhan KPU," ujar Sudrajat dikutip dari Tempo [1].

Perlu diketahui bahwa total anggaran yang diusulkan KPU untuk tahapan pemilu dan persiapan pada 2022, adalah sebesar Rp8,06 triliun. Namun DIPA KPU 2022 yang telah teralokasi adalah sebesar Rp2,45 triliun, sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp5,6 triliun, namun Kemenkeu hanya setujui tambahan Rp1,24 triliun.

Sehingga total alokasi anggaran KPU tahun anggaran 2022 yang disetujui hanya Rp3,69 triliun atau 48,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan, yakni sebesar Rp8,06 triliun. Kendati demikian, KPU berharap agar pemerintah dapat membantu KPU untuk menyewakan bangunan untuk kantor KPU dan aktivitas lainnya.

Baca Juga Banyak CPNS yang Mengundurkan Diri, Berikut Analisis Beritanya

"Karena dukungan sarana prasarana yang disetujui baru 17 persen, kami berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membantu peminjaman atau hibah tanah dan bangunan yang layak kepada KPU untuk digunakan menjadi kantor maupun gudang, sebagai bagian dari solusi agar penyelenggaraan pemilu tetap berjalan dengan baik," ujar Yulianto Sudrajat.

Adapun anggaran Pemilu yang belum cair membuat pengadaan bidang IT, yakni laptop dan komputer ditunda. "Jadi kami pending dulu untuk pengadaan komputer, laptop di provinsi dan kabupaten/kota. Sementara ini kami optimalkan anggaran yang 17 persen itu sesuai skala prioritas," ujar Yulianto Sudrajat.