Polemik Nadiem Makarim Usai Sebut Shadow Organization di Kemendikbud, Lelah dengan ASN?

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim mengatakan dalam forum yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwasanya ia memiliki tim bayangan dengan anggotanya sebanyak 400 orang.

Shadow Organization atau tim bayangan yang terdiri dari 400 orang, menurutnya, terdiri dari manajer produk hingga ilmuan data. "Kami sekarang memiliki 400 manajer produk, insinyur perangkat lunak, ilmuwan data yang bekerja sebagai tim yang melekat untuk Kementerian," kata Nadiem [1].

Nadiem Makarim Sebut Ketua Tim Setara Dirjen

Kendati demikian, Mendikbud Ristek mengatakan bahwa tim bayangan tersebut bukanlah vendor yang bekerja untuk Kementerian yang dinahkodai Nadiem Makarim. Dirinya juga mengatakan bahwa ketua tim Shadow Organization itu, setara dengan Dirjen yang ada di Kementerian.

"Tim yang beranggotakan 400 orang, bukanlah vendor untuk Kementerian. Setiap product manager dan ketua tim posisinya hampir setara dengan direktur jenderal yang beberapanya hadir di sini," ungkap Nadiem Makarim.

Mendikbud Ristek Salah Sebut Shadow Organization

Setelah dirinya menyebut Shadow Organization, Nadiem mengaku salah dengan istilah tersebut. Dalam rapat bersama DPR RI, dirinya mengatakan bahwa sebutan yang benar adalah mirroring, yakni pihak yang bekerja sama membuat kebijakan melalui platform teknologi.

"Ada satu kesalahan dalam menggunakan kata 'shadow organization', yang saya maksud itu organisasi 'mirroring' terhadap Kementerian kami. Artinya, setiap Dirjen yang menyediakan layanan bisa menggunakan tim yang bekerja sama untuk mendorong dan menerapkan kebijakan melalui platform teknologi," ujar Nadiem pada 26 September 2022. 

Baca Juga Anies Baswedan Ungkap Soal Pilpres 2024, Bagaimana Popularitasnya?

Penjelasan Shadow Organization

Menurut Nadiem Makarim, Shadow Organization adalah tim GovTechEdu yang merupakan vendor dari PT Telkom Indonesia. Kendati demikian, dirinya menyebutkan bahwa tim GovTechEdu ini tidak bisa diperlakukan sebagai vendor.

"Walaupun mereka vendor mereka tidak diperlakukan sebagai vendor. Walaupun semua keputusan ada di Dirjen-dirjen Kemdikbudristek, baik Dirjen maupun Direktur melihat dan bekerja sama dengan filsafat kemitraan, dengan filsafat gotong royong," jelas Nadiem.

Tak hanya itu, Nadiem Makarim mengklaim bahwa Shadow Organization mendapat pujian dari negara-negara maju di Markas PPB karena kerja sama tim yang beranggotakan 400 orang dengan pihak Kemendikbud Ristek, bukan karena inovasi produknya.

"Itu yang dipelajari negara lain, bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang baru," tutur Nadiem.

DPR RI Tanggapi Nadiem Makarim Soal Shadow Organization

Usai Nadiem Makarim mendapatkan tepuk tangan di forum Internasional PBB, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah menyebutkan bahwasanya tepuk tangan di forum Intenasional, bukan berarti juga didapatkan Nadiem di Indonesia.

 “Terimakasih oleh-oleh cerita dari presentasi di PBB. Saudara menteri boleh bangga mendapatkan tepuk tangan di PBB, tapi saudara menteri belum mendapatkan tepuk tangan dari masyarakat Indonesia di dunia pendidikan, ini kan juga miris,” kata dia [2] pada 25 September 2022.

Sedangkan Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly mempertanyakan asal muasal Shadow Organization tersebut yang dibangga-banggakan oleh Nadiem saat berada dalam forum Internasional PBB di New York.

“Kenapa baru disampaikan hari ini? Bapak yang sampaikan tadi itu terbaik, penjelasan bapak itu paling runut paling ilmiah paling jelas, tapi apa yang 400 orang itu (anggota tim bayangan) tidak terdeteksi di Komisi X, termasuk rancangan RUU Sisdiknas,” ucap dia.

Johar Arifin Pertanyakan Dasar Hukum Shadow Organization

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Johar Arifin mempertanyakan dasar hukum yang digunakan dalam pembentukan Shadow Organization oleh Kemendikbud. Ia juga menyinggung soal penggunaan dan asal muasal anggarannya.

“Kita tidak pernah dengar ini. Kita tidak pernah diberitahu. Keppres mana? Kepmen mana sebagai dasar hukumnya, karena ini kan pakai anggaran? Anggarannya ini dari mana,” kata Johar.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru Serta Muhammadiyah Sarankan Audit oleh BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak oleh Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) agar memeriksa dana yang digunakan Mendikbud Ristek untuk menggaji sebanyak 400 orang dari Shadow Organization sebagaimana yang disampaikan sebelumnya.

Zanatul Haeri selaku Kepala Bidang Advokasi P2G mempertanyakan apakah dana untuk menggaji 400 orang tim bayangan tersebut, bersumber dari APBN atau bukan. Menurutnya, sumber dana tersebut wajib dibuka ke publik demi transparansi.

"P2G mendesak BPK merespons ini, harus diperiksa saya rasa dari segi anggarannya," katanya [3] pada 26 September 2022.

Shadow Organisasi Pengaruhi Posisi ASN Kemendikbud Ristek

Adapun menurut Kepala Bidang Diklat dan Peningkatan Kompetensi Guru P2G, Fauzi Abdillah menyoroti posisi Aparatur Sipil Negara (ASN), structural ataupun fungsional di Kemendikbud Ristek. Ia menilai bahwa kehadiran Shadow Organization, mempengaruhi posisi ASN.

"Kami melihat justru keberadaan mereka akan menggoyahkan birokrasi internal Kemdikbudristek. Sebab jumlahnya tak sedikit 400 orang," ucap Fauzi.

Dirinya juga mengkhawatirkan tim bayangan tersebut dapat merusak tatanan birokrasi di internal Kemendikbud Ristek. Bahkan ia mengatakan bahwa terdapat kemungkinan ASN di sana mengalami demotivasi dalam kinerjanya sehari-hari.

"Apa boleh buat jika Mas Menteri lebih yakin dan percaya kepada kinerja 'shadow team' ini ketimbang ASN di internal Kemdikbudristek, meskipun ini preseden tidak baik dalam konteks tata kelola lembaga," kata dia.

Tak hanya itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti juga mendorong agar BPK melakukan audit terhadap Shadow Organization. Ia berujar bahwa tim bayangan bentukan Nadiem Makarim tak efisien jika diterapkan dan memunculkan pemikiran praktik kolusi.

"Tim bayangan itu adalah sebuah inefisiensi. Keuangan negara sedang tidak baik-baik saja. Tim bayangan itu bisa mengundang interpretasi adanya kolusi. BPK dapat melakukan audit untuk memastikan tidak ada uang negara yang disalahgunakan," tulis Abdul dalam akun Twitter pribadinya, Senin (26/9).

Ia juga mengatakan bahwa kehadiran istilah Shadow Organization, baru pertama kali ada dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia. Padahal, menurutnya, secara struktural di kementerian, terdapat pejabat yang jumlahnya ribuan dari level Sekjen hingga staf.

Baca Juga Nadiem Makarim Miliki 400 Anggota Tim Khusus, Ombudsman Sebut Ini

Hasil Analisis Kazee

Diagram Isu yang Sering Dibahas./Kazee Media Monitoring

Tim bayangan bentukan Nadiem Makarim yang terdiri dari 400 orang, menimbulkan polemik, khususnya di media sosial Twitter. Sorotan pertama pada umumnya mempertanyakan tujuan pembentukan Shadow Organization, padahal di dalam internal Kemendikbud Ristek, terdapat ASN.

Ada juga pihak yang menyoroti soal Shadow Organization sebagai penentu dalam kebijakan yang berkaitan dengan Kemendikbud Ristek. Tak hanya itu, terdapat warganet yang menduga bahwasanya Nadiem Makarim sudah lelah dengan ASN.

*disclaimer: terdapat data yang tidak ditampilkan.

Grafik Pergerakan Data./Kazee Media Monitoring

Sejak Nadiem Makarim mengunggah video tentang Shadow Organization dalam Instagram pribadinya pada 20 September 2022 saat dirinya sedang dalam forum Internasional PBB. Namun media pemberitaan dan Twitter, banyak membahasnya dan mencapai puncaknya pada 23 September 2022.

Persentase Analsisis Sentimen./Kazee Media Monitoring

Pada umumnya, sentimen positif terhadap topik ini adalah penjelasan Nadiem Makarim yang mengatakan bahwa tim tersebut bukanlah Shadow Organization, melainkan mirroring. Sedangkan Sentimen negatif, banyak membahas tentang 400 anggota tim bayangan, seolah tak percaya ASN.

Baca Juga SBY Menduga Pilpres 2024 Tidak Adil dan Tidak Jujur, Disindir PDIP

Sampel Tweet Warganet di Twitter./Kazee Media Monitoring

Terdapat warganet yang menduga bahwa Shadow Organization dibentuk karena di internal Kemendikbud Ristek tidak fleksibel dan tidak efisien. Kendati demikian, terdapat netizen yang mengatakan bahwa tim seperti itu, banyak dibentuk oleh kementerian lainnya.

Kata Kunci Sesuai Topik Pemberitaan./Kazee Media Monitoring

Kata kunci yang paling banyak digunakan dalam topik ini adalah Shadow Organization, Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim, Kemendikbud Ristek, dan tim bayangan.

Baca Juga Mahfud MD Ungkap Kuatnya Mafia Hukum, Singgung Kasus Hakim Agung

Diagram Tokoh Terpopuler. Kazee Media Monitoring

Tokoh terpopuler dalam topik ini adalah.

1. Nadiem Makarim (Mendikbud Ristek) sebesar 64 persen.
2. Jokowi (Presiden RI) sebesar 12 persen.
3. Erick Thohir (Menteri BUMN) sebesar 8 persen.
4. Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) sebesar 3 persen.
5. Dede Yusuf (Wakil Ketua Komisi X DPR RI) sebesar 2 persen.
6. Abdul Mu’ti (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah) sebesar 1 persen.

*disclaimer: terdapat data yang tidak ditampilkan.

Diagram Organisasi Terpopuler./Kazee Media Monitoring

Organisasi terpopuler dalam topik ini adalah.

1. DPR RI sebesar 35 persen.
2. Kemendikbud Ristek sebesar 22 persen.
3. PBB sebesar 12 persen.
4. Telkom Indonesia sebesar 4 persen.

*disclaimer: terdapat data yang tidak ditampilkan

Kesimpulan 

Shadow Organization yang dibentuk oleh Nadiem Makarim di Kemendikbud Ristek, menuai polemik dari beberapa pihak. Ada netizen yang menganggap bahwa tim tersebut hadir karena Mendikbud Ristek merasa lelah dengan ASN Kemendikbud Ristek.

Kendati demikian, terdapat warganet di Twitter yang mengatakan bahwa sebenarnya tim seperti Shadow Organization atau tim bayangan, ada di beberapa kementerian, bahkan menurutnya, termasuk dalam internal kepresidenan. 

Namun, Nadiem Makarim saat rapat dengan DPR RI, ia menjelaskan bahwa istilah Shadow Organization adalah keliru, yang tepat adalah mirroring. Dirinya juga menjelaskan bahwa penggabungan tim bayangan dengan pemerintahan, mendapat apresiasi dari dunia Internasional.

Perihal sumber dana yang diberikan untuk menggaji 400 anggota tim bayangan, dipertanyakan oleh beberapa pihak, salah satunya adalah Muhammadiyah. Pihaknya juga meminta BPK untuk melakukan audit perihal sumber dana untuk Shadow Organization.