Kabareskrim Diisukan Terlibat Tambang Ilegal, Diusut Sejak Ferdy Sambo jadi Kadiv Propam

Terdapat video klarifikasi yang viral di media sosial, yakni pensiunan anggota Polri yang bertugas di Polresta Samarinda, Kalimantan Timur, Aiptu Ismail Bolong yang mengatakan bahwa dirinya menyetorkan uang sebesar Rp6 miliar ke Kabareskrim, Komjen Agus Andrianto.

Adapun uang tersebut diduga berasal dari hasil tambang ilegal yang ada di Kalimantan Timur (Kaltim) yang disetorkan sebanyak tiga kali sejak September 2021 hingga November 2021 dengan nilai Rp2 miliar per sekali transaksi.

"Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim, Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali. Yaitu pada bulan September 2021 sebesar Rp2 miliar. Kemudian bulan Oktober 2021 sebesar Rp2 miliar dan bulan November 2021 sebesar Rp2 miliar," kata Ismail Bolong pada 6 November 2022 [1].

Tak hanya kepada Kabareskrim, dirinya mengaku bahwa bantuan juga diberikan ke Polres Bontang senilai Rp200 juta pada Agustus 2021."Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Kasat Reskrim Polres Bontang, AKP Asriadi di ruangan beliau," kata dia. 

Ismail Bolong Sebut Penyataan Itu Atas Tekanan Hendra Kurniawan

Usai pernyataannya viral di media sosial, Ismail Bolong mengaku bahwa dirinya membuat pernyataan soal memberi uang ke Kabareskrim total sebesar Rp6 miliar, karena ditekan dan diancam oleh mantan Karo Paminal Mabes Polri, Brigjen Hendra Kurniawan.

Hal tersebut dikatakan Ismail Bolong dalam video klarifikasi. Namun, terdapat sebuah nama yang disebut olehnya, yakni Tan Paulin."Saya mengenal saudara dan Tan Paulin yang pernah menjual batu bara ilegal yang telah saya kumpulkan kepada saudari Tan Paulin sejak bulan Juni 2020 sampai bulan Agustus tahun 2021," katanya. 

Dirinya menjelaskan bahwa ada penambangan batu bara ilegal di Kalimantan Timur, yaitu di daerah Marangkayu, Kukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak Juli 2022 hingga November 2021 silam. Ia juga mengaku bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi ilegal.

"Bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin, dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin di daerah Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kukar, wilayah hukum Polres Bontang," ucapnya. 

Diusut Propam Era Ferdy Sambo

Dilansir dari VIVA, penambangan ilegal yang dimaksud tersebut diduga dibekingi oleh anggota Polri dan Pejabat Utama Polda Kaltim. Penambangan ilegal tersebut diduga telah diproses oleh Divisi Propam saat Ferdy Sambo menjadi Kadiv Propam dan Hendra Kurniawan sebagai Karo Paminal.

Laporan hasil penyelidikan tersebut diserahkan ke Brigjen Hendra Kurniawan kepada Irjen Ferdy Sambo dengan surat nota dinas bernomor R/ND-137/III/WAS.2.4/ 2022/RoPaminal yang ditujukan untuk Kapolri (tertanggal 7 April 2022).

Dalam laporan tersebut terdapat kesimpulan bahwa terdapat fakta-fakta di wilayah Polda Kalimantan Timur soal penambangan batubara ilegal yang tidak dilengkapi izin usaha penambangan (IUP). Namun taka da upaya tindakan hukum dari Polsek Polres, Polda, dan Bareskrim Polri.

Polda Kaltim Buka Suara

Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan bahwa pihaknya telah mengetahui perihal adanya video yang viral di media sosial tersebut. Adapun pihaknya sedang mendalami video viral tersebut. "Ya, kami tahu (video viral Ismail Bolong)," kata Yusuf Sutejo pada 6 November 2022.

"Kami akan dalami video itu. Video itupun beredar baru kemarin," lanjutnya.

Baca Juga Jokowi Tegaskan Pencabutan TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967, Ada Netizen Singgung Partai Komunis Indonesia

Menko Polhukam Mahfud MD Singgung ‘Perang Bintang’

Pernyataan Ismail Bolong disoroti juga oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Ia menyinggung seolah terdapat isu perang bintang yang menyeruak. Dirinya mengatakan bahwa hal itu harus diredam.

"Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf. Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya," kata Mahfud MD kepada wartawan, Minggu 6 November 2022.

Terkait dengan dugaan adanya pelanggaran di dunia tambang, Mahfud MD mengaku akan koordinasi dengan KPK. "Nanti saya akan koordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi dan mafia di pertambangan, perikanan, kehutanan, pangan, dan lain-lain," ujar Mahfud [2].

Kabareskrim Dilaporkan ke Propam

Setelah viralnya video Ismail Bolong di media sosial yang mengaku telah memberikan sejumlah uang kepada Kabareskrim, meskipun telah dibantah oleh Ismail, hal tersebut membuat Kabareskrim dilaporkan ke Divisi Propam.

"Kami memohon kepada Kepala Kadiv Propam Mabes Polri agar mengusut tuntas dugaan pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh anggota Polri demi menjaga citra serta nama baik institusi Polri," kata Iwan di gedung Bareskrim pada 7 November 2022 [3].

Hasil Analisis Kazee

Diagram Isu yang Sering Dibahas./Kazee Media Monitoring

Dengan adanya isu soal Kabareskrim yang diberi sejumlah uang oleh pensiunan Polri dan kasus tersebut sempat diselidiki Ferdy Sambo saat bertugas di Divisi Propam, banyak disoroti oleh netizen di media Twitter dan media pemberitaan.

Adapun Ferdy Sambo yang enggan menanggapi soal pernyataan Ismail Bolong yang mengaku memberikan sejumlah uang ke Kabareskrim, cukup menjadi sorotan dalam Twitter. Ada juga yang mengatakan bahwa lokasi tambang di Kaltim yang saat ini banyak disebut, bernilai triliunan.

Grafik Pergerakan Data./Kazee Media Monitoring

Pernyataan Ismail Bolong soal Kabareskrim yang diduga terlibat dalam tambang ilegal, dua kali alami kenaikan data. Awalnya, pernyataan tersebut yang membuat banyaknya pembahasan terkait hal tersebut di media sosial, lalu pelaporan Kabareskrim ke Propam, juga banyak dibahas.

Persentase Analsisis Sentimen./Kazee Media Monitoring

Kabareskrim yang disebut Ismail Bolong mendapatkan sejumlah uang bernilai fantastis dari tambang ilegal di Kalimantan Timur, banyak menyumbang terhadap sentimen negatif di media sosial dan media pemberitaan meskipun ia mengaku ditekan Hendra Kurniawan untuk membuat video itu.

Sampel Tweet Warganet di Twitter./Kazee Media Monitoring

Isu adanya keterkaitan antara tambang ilegal di Kaltim dengan Kabareskrim dinilai salah satu warganet merupakan tamparan untuk instansi Polri. DPR yang meminta dibentuk tim, dinilai dirinya merupakan langkah yang menarik.

Bahkan ada netizen yang mencuit bahwa diduga terdapat dua kelompok pemain tambang yang bermuara kepada Kabareskrim. Kabar mengenai pendalaman kasus tambang ilegal di Kaltim oleh Irjen Ferdy Sambo saat menjadi Kadiv Propam juga menjadi sorotan.

Kata Kunci Sesuai Topik Pemberitaan./Kazee Media Monitoring

Kata kunci yang paling sering digunakan adalah Kabareskrim, Komjen Agus Andrianto, Propam, Ismail Bolong, Paminal, isu, pengakuan, Karopaminal, menyetor, dan Polri.

Baca Juga Ketua KPK Firli Bahuri Datangi Lukas Enembe, Warganet Singgung Langgar Hukum

Hashtag atau Tagar Sesuai Topik Pemberitaan./Kazee Media Monitoring

Hashtag yang paling sering digunakan dalam topik ini adalah Ismail Bolong, Kabareskrim, tambang, tambang ilegal, KPK, dan isu mafia tambang.

Baca Juga Gibran Tolak Pengadaan Mobil Dinas Listrik, Rocky Gerung Singgung Mulai Paham, Netizen Sebut Pembangkang

Diagram Tokoh Terpopuler. Kazee Media Monitoring

Tokoh yang terkait dengan topik ini adalah

Ismail Bolong (pensiunan Polri) disebut sebanyak 1.878 kali dalam media pemberitaan, sedangkan Komjen Agus Andrianto selaku Kabareskrim, disebutkan sebanyak 991 kali. Hendra Kurniawan mantan Karo Paminal Propam di-mention sebanyak 610 kali.

Mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo 385 kali, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebanyak 339 kali, Menko Polhukam Mahfud MD 301 kali, dan Sugeng Teguh Santoso selaku Ketua Indonesia Police Watch (IPW) sebanyak 168 kali.

Tokoh di atas merupakan beberapa nama yang banyak disebut dalam media pemberitaan terkait dengan topik yang sedang dibahas. Adapun tindakan yang seharusnya diambil para tokoh tersebut, bisa ditentukan berdasarkan hasil Kazee media monitoring.

*disclaimer: terdapat data yang tidak ditampilkan.          

Diagram Organisasi Terpopuler./Kazee Media Monitoring

Organisasi terpopuler dalam topik ini adalah sebagai berikut.

1. Polri sebesar 40 persen.
2. KPK sebesar 9 persen.
3. Bareskrim sebesar 5 persen.
4. Komisi III DPR RI sebesar 4 persen.
5. TNI sebesar 3 persen.

*disclaimer: terdapat data yang tidak ditampilkan.

Kesimpulan 

Pernyataan Ismail Bolong soal Kabareskrim yang menerima uang koordinasi dari tambang ilegal di Kaltim total senilai Rp6 miliar, membuat riuh di media sosial dan media pemberitaan. Beberapa pihak termasuk warganet, berkomentar soal hal ini.

Terdapat warganet yang menilai bahwa isu ini merupakan tamparan untuk instansi Polri. Ia juga menilai bahwa yang menjadi menarik adalah instruksi pembentukan tim untuk mengusut dugaan keterlibatan Kabareskrim tersebut, berasal dari DPR RI.

Perihal hasil laporan dari Propam yang telah ditandatangani Ferdy Sambo saat menjadi Kadiv Propam, juga menjadi sorotan salah satu warganet di Twitter. Dalam hal ini, Ketua IPW meminta agar Polri mengusut hal tersebut.

"Ada dokumen yang sebetulnya, Div Propam itu ada dokumen hasil pemeriksaan dan laporan Ferdy Sambo terkait kasus ini. Jadi ini harus didalami supaya tidak menjadi fitnah," ujar Sugeng [4].