Harga BBM Naik Karena Subsidi Tak Tepat Sasaran? Erick Thohir Usul Gunakan PeduliLindungi

Rencana harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan naik telah dihembuskan oleh pemerintah. Hal tersebut sempat diinformasikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) dan meminta kepala daerah melakukan sosialisasi.

"Terkait kemungkinan kenaikan harga BBM, saya minta Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pangdam, Danrem dan seterusnya sosialisasikan untuk memberikan dukungan ini. Ini bukan akan seperti perang dunia ketiga, ini memang dinamika yang seluruh dunia menghadapi," ujarnya [1].

Harga BBM Naik Karena Subsidi Salah Sasaran?

Dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwasanya anggaran subsidi BBM, memang lebih banyak dinikmati atau digunakan oleh orang kaya. Perlu diketahui bahwa besaran anggaran subsidi energi, yakni mencapai Rp502,4 triliun.

"Subsidi BBM ditambah untuk membantu masyarakat, tapi apakah sudah tepat sasaran?" ujarnya melalui akun resmi Instagram @smindrawati pada Sabtu.

Menkeu juga menerangkan bahwa besaran anggaran subsidi energi tersebut tidak adil jika mayoritas penggunanya adalah bukan masyarakat miskin. Justru hal tersebut hanya menambah kemiskinan semakin banyak, apalagi jika subsidi tersebut ditambah.

"Apabila terus dibiarkan, anggaran subsidi dan kompensasi harus ditambah. Namun, masalahnya, siapa yang menikmati anggaran subsidi ini?" katanya.

“Anggaran subsidi jadi salah sasaran dan tidak adil. Bukan mengurangi kemiskinan, tapi justru menciptakan kesenjangan," lanjutnya.

Dirinya pun memprediksi jika kuota BBM bersubsidi yang dianggarkan dalam APBN 2022, diperkirakan akan habis pada Oktober 2022 mendatang. Apalagi harga minyak mentah masih akan naik dan mencapai USD105 per barel pada akhir tahun.

Hal tersebut lebih tinggi dari asumsi makro sebagaimana tertuang dalam Perpres 98/2022, yaitu USD100/barel. Adapun nilai tukar Dolar ke Rupiah, berada pada angka Rp14.700, yang mana lebih tinggi dari asumsi sebelumnya, yakni sebesar Rp14.450.

Pengamat Universitas Gadjah Mada Sebut Alihkan Subsidi akan Berdampak Baik

Menurut pengamat ekonomi energi, Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi merasa bahwa strategi mengalihkan aliran energi bisa berdampak baik terhadap sektor lain. Sebab menurutnya terdapat sektor lain yang lebih membutuhkan.

"Subsidi BBM itu bisa dialihkan ke proyek strategis untuk kepentingan rakyat, pendidikan, pengentasan kemiskinan, hingga bantalan sosial," ujar Fahmy [2].

Jika pemerintah dapat membatasi anggaran subsidi BBM mencapai Rp502 triliun sebagaimana tertulis dalam Perpers 98 tahun 2022, maka terdapat kelebihan dana sebesar Rp190 triliun. Kelebihan dana tersebut menurutnya bisa dialihkan ke kebutuhan yang lebih penting.

"Dana dapat diselamatkan dan ada dana sisa ya harus dialihkan ke kebutuhan yang lebih penting," ujarnya.

Baca Juga

Tak hanya itu, pengamat asal UGM tersebut mengatakan bahwa selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran, hal tersebut terlihat dari data Kementerian Keuangan yang disampaikan Sri Mulyani beberapa waktu lalu, sehingga dana subsidi BBM harus diselamatkan melalui pembatasan.

Ketua Komisi VII DPR RI Ungkap Selama Ini Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

Sugeng Suparwoto selaku Ketua Komisi VII DPR RI menjelaskan bahwa subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati oleh kalangan dengan ekonomi yang kondisinya baik, sehingga menurutnya, subsidi BBM perlu dialihkan.

"Maka dari itu harga BBM harus disesuaikan. Karena subsidi yang selama ini dikeluarkan tidak tepat sasaran atau untuk orang mampu sehingga perlu dialihkan. Sebab kan tidak adil. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya kendaraan? Jadi, subsidi dikurangi dan direlokasi untuk yang tidak punya kendaraan,” katanya [3].

Persentasi BBM subsidi, yakni Pertalite yang digunakan oleh kalangan mampu secara ekonomi adalah mencapai 70 hingga 80 persen. Sehingga porsi pengguna Pertalite bukan sepeda motor atau kendaraan umum yang seharusnya mendapatkan BBM subsidi.

“Keuangan negara harus kita akui jebol. Hari ini dengan kuota 23 juta kiloliter itu asumsinya semua meleset. Indonesian Crude Price (ICP) yang semula dipatok 63 dolar AS/barel meleset menjadi rata-rata 104,9 dolar AS/barel,” ujar Sugeng.

Kendati jika nantinya harga BBM naik, menurutnya perlu diimbangi dengan program bantuan sosial, seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan atau bantuan sejenis lainnya.

"Sebab naiknya harga BBM bisa mempengaruhi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan, dan program bantuan sosial ini untuk mencegah terjadinya inflasi," jelas Sugeng.

Erick Thohir Beri Usul Beli BBM Subsidi Pakai PeduliLindungi

Menteri BUMN mengusulkan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, dibutuhkan konsolidasi satu data, seperti aplikasi PeduliLindungi. Ia mengatakan bahwa pihaknya mendorong konsolidasi satu data sebagai upaya pemberian subsidi yang tepat sasaran.

“Bagaimana kita mengkonsolidasikan data subsidi tepat sasaran. Sebenarnya, kita sudah mendahului dengan Peduli Lindungi yang kemarin sempat tersendat. Ini menjadi suatu dasar bagaimana bisa dilakukan konsolidasi satu data,” ujar Erick Thohir pada 24 Agustus 2022 [4].

Erick Thohir menyebutkan jika konsolidasi satu data telah dilakukan, langkah berikutnya adalah pengembangan aplikasi secara nasional, sehingga penyaluran subsidi bisa tepat sasaran dengan menggunakan sistem satu data tersebut.

“Tinggal ini dikembangkan bagaimana bisa menjadi aplikasi untuk nasional. (Melalui satu data) jangan sampai subsidi ini salah sasaran, kepada orang mampu, tetapi orang yang membutuhkan,” lanjut Erick Thohir.

Harga BBM Naik, Bansos Diturunkan

Menurut Menkeu Sri Mulyani, dirinya dan Menteri Sosial, Risma, diminta Presiden Jokowi untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya pemerintah akan mulai memberikan bantuan sosial atau bansos yang nilai totalnya mencapai Rp24,17 triliun.

“Bapak Presiden meminta supaya kami, saya dalam hal ini bersama dengan Ibu Menteri Sosial, dan Pak Gubernur BI yang juga menceritakan mengenai perkembangan dari inflasi global diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun,” katanya [5].

Hasil Analisis Kazee

Diagram Isu yang Sering Dibahas./Kazee Media Monitoring

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sebut BBM subsidi dinikmati oleh orang kaya, mendapatkan sorotan dari netizen, yakni sebesar 42 persen. Adapun 16 persen merupakan pihak yang fokus terhadap Subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.

Namun terdapat warganet yang merasa bahwa para pembantu presiden telah gagal untuk meminimalisir penggunaan BBM subsidi oleh orang kaya, yakni sebesar 4 persen. Lalu terdapat sebanyak 2 persen yang menginginkan BBM subsidi untuk dihapus.

*disclaimer: terdapat data yang tidak ditampilkan.

Grafik Pergerakan Data./Kazee Media Monitoring

Setelah sebelumnya wacana harga BBM Subsidi naik, saat ini terdapat temuan bahwa BBM Subsidi tidak tepat sasaran, membuat grafik pergerakan data mencapai puncaknya pada 28 Agustus 2022 silam. Perlu diketahui bahwa warganet dan media pemberitaan banyak membahas hal tersebut.

Persentase Analsisis Sentimen./Kazee Media Monitoring

Tidak tepat sasarannya BBM subsidi membuat persentase analisis sentimen positif mencapai 82 persen, sentimen negatif sebesar 16 persen, dan sentimen netral sebanyak 2 persen.

Baca Juga

Sampel Tweet Warganet di Twitter./Kazee Media Monitoring

Data yang ditampilkan oleh Sekretariat Negara dalam Twitter, menyimpulkan bahwa BBM bersubsidi ternyata lebih banyak digunakan atau dinikmati oleh masyarakat yang lebih mampu. Pihaknya juga merasa bahwa subsidi BBM menciptakan kesenjangan.

Terdapat warganet yang merasa bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak pada peningkatan harga komoditas lainnya yang menyebabkan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang menjadi korban. Pengalihan subsidi menurutnya tak bisa menahan jumlah masyarakat miskin.

Namun salah satu warganet merasa bahwa yang perlu dibenahi dalam penggunaan BBM salah sasaran adalah tata kelolanya, sehingga BBM subsidi hanya bisa digunakan masyarakat miskin, bukan malah menaikkan harga BBM sebagaimana rencana yang ada saat ini.

Kata Kunci Sesuai Topik Pemberitaan./Kazee Media Monitoring

Kata kunci yang paling banyak digunakan dalam topik BBM Subsidi salah sasaran adalah BBM, Pertalite, subsidi, solar, Sri Mulyani, keekonomian, Pertamina, Menkeu, dan bersubsidi.

Baca Juga

Diagram Tokoh Terpopuler. Kazee Media Monitoring

Tokoh terpopuler dalam topik ini adalah.

1. Sri Mulyani (Menteri Keuangan) sebesar 56 persen.
2. Jokowi (Presiden RI) sebesar 19 persen.
3. Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Marves) sebesar 7 persen.
4. Arifin Tasrif (Menteri ESDM) sebesar 5 persen.
5. Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) sebesar 4 persen.
6. Erick Thohir (Menteri BUMN) sebesar 3 persen.
7. Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi) sebesar 2 persen.

*disclaimer: terdapat data yang tidak ditampilkan.

Diagram Organisasi Terpopuler./Kazee Media Monitoring

Organisasi terpopuler dalam topik ini adalah sebagai berikut.

Pertamina sebesar 30 persen.

1. DPR RI sebesar 15 persen.
2. Universitas Gadjah Mada sebesar 13 persen.
3. Kementerian Keuangan sebesar 11 persen.
4. Bappenas sebesar 9 persen.

*disclaimer: terdapat data yang tidak ditampilkan.

Kesimpulan 

Setelah sebelumnya terdapat wacana harga BBM naik karena besaran subsidi yang membebani APBN, saat ini terdapat data yang menjelaskan bahwa BBM subsidi salah sasaran atau banyak digunakan oleh masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang baik atau bahkan orang kaya.

Adapun Erick Thohir menyarankan agar BBM subsidi hanya bisa dinikmati oleh masyarakat miskin, pihak yang akan membeli BBM subsidi harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Hal tersebut merupakan representasi dari konsolidasi satu data, sehingga BBM subsidi bisa tepat sasaran.

Namun, terdapat warganet yang berpikiran bahwa seharusnya pemerintah meminimalisir salah sasaran atau BBM Subsidi yang digunakan oleh orang kaya, bukan malah menaikkan harganya. Kendati demikian, peneliti dari UGM mengatakan perlunya pemindahan subsidi BBM untuk sektor lain.