Gibran Tolak Pengadaan Mobil Dinas Listrik, Rocky Gerung Singgung Mulai Paham, Netizen Sebut Pembangkang

Walikota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka mengaku siap untuk diberikan sanksi hingga pemecatan soal penghapusan anggaran pengadaan mobil dinas listrik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solo tahun 2023.

"Saya siap ditegur, siap disanksi, saya siap dipecat," kata Gibran pada Kamis 3 November 2022 [1].

Dirinya juga mengaku keputusan tersebut diambil tanpa berkonsultasi kepada sang ayah, Presiden Jokowi. Meskipun presiden telah menginstruksikan pengadaan mobil dinas listrik, sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2022.

Gibran Sebut Kebijakan Tersebut Belum Tepat

Meski demikian, Gibran mengatakan bahwa dirinya tak menolak ketentua soal mobil dinas listrik tersebut, namun ia mengungkapkan jika kebijakan tersebut belum tepat jika diterapkan saat ini, karena dananya bisa difokuskan untuk infrastruktur lainnya.

"Saya tidak menolak, sudah saya anggarkan tapi saya lihat ini bukan sesuatu yang urgent, saya hapus saja," ucapnya.

"Membangun pasar tradisional, mengembangkan UMKM untuk membangun taman cerdas. Saya kita itu lebih orioritas dan bermanfaat untuk warga," imbuhnya.

Pada saat sebelumnya, Walikota Solo itu juga mengatakan bahwa penghapusan pengadaan kendaraan dinas karena kemampuan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Solo yang terbatas, serta menurutnya, harga mobil listrik saat ini masih mahal.

"Mobil listrik itu mahal lho. Sekitar Rp800 juta, dan itu yang paling murah," tuturnya.

Baca Juga Presiden Jokowi Dukung Prabowo Subianto Sejak Awal, Soal Pilpres 2024?

DPRD Sebut Anggaran Mobil Dinas Belum Masuk RAPBD 2023

Menurut Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, anggaran mobil dinas listrik untuk Gibran Rakabuming dan wakilnya, Teguh Prakosa tak masuk dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD 2023.

"Belum ada anggaran untuk pengadaan mobil listrik. Jadi itu usulannya di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), usulan tambahan prioritas TAPD. Jadi kalau ada bahasanya menolak itu belum kita anggarkan kok," kata Budi pada 3 November 2022 [2].

Namun Budi juga membenarkan perihal adanya usulan soal pengadaan mobil dinas listrik karena berdasarkan pertimbangan Inpres Nomor 7 Tahun 2022. Adapun usulan anggaran mobil listrik tersebut sekitar Rp2 miliar.

Di sisi lain terdapat defisit anggaran sekitar Rp105 miliar, sehingga pemda masih menyelesaikan program-program yang masuk dalam prioritas pada tahun 2023 dan memilih untuk tidak menganggarkan mobil dinas listrik.

"Ada defisit cukup banyak yang akhirnya itu tidak jadi kita masukkan di pembahasan di Badan Anggaran. Kita anggarkan terutama untuk masyarakat Kota Solo," jelasnya.

Rocky Gerung Katakan Gibran Mulai Paham

Pengadaan mobil dinas listrik yang ditolak Gibran Rakabuming, membuat pengamat politik Rocky Gerung buka suara. Dirinya mempertanyakan mengapa Walikota Solo menolak kebijakan yang dibuat Presiden Jokowi soal mobil dinas listrik.

"Masa anak Presiden menolak? Apa disuruh bapaknya untuk dapat kontroversi?" Kata Rocky Gerung [3].

Ia merasa jika Gibran sudah mulai memahami prinsip keseimbangan informasi, yakni publik yang telah memahami soal pentingnya Indonesia memiliki industri yang ramah lingkungan. Namun dirinya menilai bahwa dalam industri tersebut, ada pihak yang mencari keuntungan.

"Di mana Wali Kota Solo ini kelihatannya mulai memahami apa yang disebut sebagai prinsip keseimbangan informasi, dan ia tahu bahwa publik menginginkan Indonesia tumbuh di industri yang ramah lingkungan" Ujar Rocky Gerung.

"Dia juga tahu bahwa di belakang industri itu, ada pasukan-pasukan yang berubah untuk ambil kesempatan walaupun ketersediaan infrastruktur belum lengkap,” tandasnya.

Rocky dalam hal ini menilai bahwa kebijakan yang diambil soal penolakan mobil dinas listrik untuk saat ini, merupakan langkah yang benar, karena mobil bertenaga listrik tersebut belum tentu bisa terawat dengan baik tanpa infrastruktur pendukung lainnya.

"Tapi apapun dibelakang semua analisis, tetap rasional Gibran juga benar. Problem terjadi, belum tersedia fasilitas yang memungkinkan mobil-mobil mahal ini terawat dengan baik dan diasuh kebutuhan energi listriknya" Ujar Rocky Gerung.

Hasil Analisis Kazee

Diagram Isu yang Sering Dibahas./Kazee Media Monitoring

Penolakan Gibran soal pengadaan mobil dinas listrik untuk saat ini dan ia yang mengaku siap diberikan hukuman, mendapat sorotan dari warganet di Twitter. Ia juga menilai bahwa kebijakan tersebut diambil karena lebih mementingkan infrastruktur lainnya.

Meski demikian, dirinya juga dianggap sebagai pembangkang karena telah menolak kebijakan yang dibuat oleh sang ayah, Presiden Jokowi. Gibran Rakabuming juga mengaku siap jika terdapat pihak yang akan melakukan protes kepadanya melalui nomor telepon yang disebar dalam profil Twitter.

*disclaimer: terdapat data yang tidak ditampilkan.

Grafik Pergerakan Data./Kazee Media Monitoring

Langkah Gibran Rakabuming Raka yang menolak pengadaan mobil dinas listrik, sempat menjadi fokus dalam media sosial dan pemberitaan. Meski demikian, topik tersebut lebih banyak dibahas dalam Twitter dibandingkan oleh news.

Persentase Analsisis Sentimen./Kazee Media Monitoring

Meski kebijakan yang diambil oleh Gibran saat ini bertolak belakang dengan peraturan yang dibuat oleh Presiden Jokowi, hal tersebut justru menjadi sentimen positif terhadap Walikota Solo tersebut. Adapun data diambil berdasarkan media pemberitaan dan cuitan warganet.

Baca Juga Pertemuan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri, Lobi Dukungan Puan Maharani Capres 2024?

Sampel Tweet Warganet di Twitter./Kazee Media Monitoring

Sikap mendukung kebijakan Gibran soal penolakan pengadaan mobil dinas listrik untuk saat ini, mendapatkan pujian dalam media sosial Twitter. Pasalnya salah satu warganet merasa bila anggaran mobil dinas listrik tersebut bisa diubah untuk pembangunan yang memberi dampak kepada warga.

Dirinya pun berharap agar langkah Gibran dalam kebijakan ini bisa diterapkan oleh beberapa kepala daerah agar kesejahteraan terhadap rakyatnya cepat untuk bisa diwujudkan. Meski demikian, terdapat warganet yang menilai sikap Gibran merupakan bentuk pembangkangan.

Kata Kunci Sesuai Topik Pemberitaan./Kazee Media Monitoring

Kata kunci yang paling banyak digunakan dalam topik ini adalah Gibran Rakabuming, presiden, Jokowi, Kijang Innova, disanksi, inpres, dan prioritas.

Baca Juga Kabar Koalisi Partai NasDem, Bersatu dengan Demokrat dan PKS Usung Anies Baswedan?

Diagram Tokoh Terpopuler. Kazee Media Monitoring

Tokoh yang paling sering disebut dan berkaitan dengan topik ini adalah.

Gibran Rakabuming Raka sebesar 51 persen, ia di-mention sebanyak 244 kali oleh media pemberitaan berdasarkan data yang diperoleh dari Kazee media monitoring. Adapun Presiden Jokowi mendapatkan mention sebanyak 111 kali.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mendapatkan mention di media pemberitaan sebanyak 19 kali. Sedangkan Bima Arya selaku Walikota Bogor di-mention sebanyak 17 kali dalam media pemberitaan.

Deretan tokoh terpopuler merupakan beberapa orang yang namanya paling banyak disebut oleh media pemberitaan atau news yang berkaitan dengan topik atau isu berdasarkan sistem yang dimiliki Kazee media monitoring.

*disclaimer: terdapat data yang tidak ditampilkan.

Diagram Organisasi Terpopuler./Kazee Media Monitoring

Organisasi terkait dengan topik ini adalah.

1. Toyota sebesar 23 persen.
2. Kementerian Perhubungan sebesar 5 persen.
3. APEKSI sebesar 4 persen.
4. DPRD Kota Solo sebesar 3 persen

Diketahui Toyota menjadi organisasi atau merek yang paling banyak disebut dalam media pemberitaan dan Twitter karena Gibran yang mengatakan bahwa ia masih ingin menggunakan Toyota Kijang Innova sebagai mobil dinas Walikota Solo.

*disclaimer: terdapat data yang tidak ditampilkan

Kesimpulan 

Gibran Rakabuming Raka selaku Walikota Solo yang memilih untuk tak menganggarkan pengadaan mobil dinas bertenaga listrik karena menurutnya bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur lainnya, mendapat dukungan dari warganet di media sosial Twitter.

Bahkan ada salah satu warganet yang berharap agar kebijakan tersebut diterapkan oleh kepala daerah lain dengan harapan kesejahteraan terhadap masyarakatnya bisa terwujud lebih cepat. Namun, terdapat warganet yang menilai bahwa langkah Gibran adalah pembangkangan.

Adapun menurut Rocky Gerung, kebijakan yang diambil Gibran merupakan bentuk dari merasionalisasi kebijakan. Ia menilai bahwa pengadaan mobil dinas bertenaga listrik, harus ditunjang dengan infrastruktur pendukung lainnya.