Diduga Kebocoran 1,3 Miliar Data SIM Card Bocor, Kominfo dan Kemendagri Buka Suara

Setelah sebelumnya terdapat dugaan kebocoran data pelanggan Indihome dan PLN, saat ini terdapat isu perihal 1,3 miliar data kartu registrasi sim prabayar yang diduga bocor. Adapun kebocoran data sejumlah 1.304.401.300.

Data tersebut diunggah oleh akun bernama Bjorka dalam forum Breached.to. Adapun data sebesar 87 GB yang diduga bocor, diklaim berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor ponsel, provider telekomunikasi, dan tanggal registrasi. 

Menurut pengamat keamanan siber dan chairman lembaga riset siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) Pratama Persadha menyebutkan bahwa pengunggah data berikan sampel sebanyak 1,5 juta data dan menjual senilai Rp700 juta menggunakan uang kripto.

"Jika diperiksa, sampel data yang diberikan tersebut memuat sebanyak 1.597.830 baris berisi data registrasi SIM card milik masyarakat Indonesia. isinya berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan), nomor ponsel, nama provider, dan tanggal registrasi," jelasnya, dikutip dari CNBC Indonesia [1].

"Penjual juga mencantumkan harga sebesar 50.000 dollar AS atau sekitar 700 juta rupiah dan transaksi hanya menggunakan mata uang kripto" tambahnya.

Baca Juga Kominfo Blokir Steam cs Karena Peraturan PSE Privat, Tagar #BlokirKominfo Naik

Data Registrasi SIM-nya Valid

Pengamat keamanan siber dan Vaksincom Alfons Tanuwijaya menjelaskan bahwa data nomor ponselnya benar dan telah dilakukan pengecekan. "Data registrasi SIM-nya valid, nomornya valid dan sudah di crosscheck ke beberapa nomor," kata Alfons.

Kominfo Buka Suara

Terkait dengan kebocoran data 1,3 miliar data yang bocor, membuat Menteri Kominfo, Johnny G Plate membantah bahwa tuduhan dugaan kebocoran tersebut berasal dari Kominfo. Nantinya pihak Kominfo menurut Johnny, akan melakukan penelusuran.

"Yang pasti bahwa data itu tidak ada di Kominfo. Data itu tidak ada di Kominfo. Tapi atas mandat peraturan dan perundangan, Direktorat Jenderal dan Dirjen Aptika harus melakukan audit dan data itu sebenarnya apa statusnya," kata Menteri Kominfo [2].

Pasalnya Johnny G Plate mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menduga-duga, sehingga pihak Kominfo akan melakukan audit. "Menteri tak boleh duga, harus pasti. Untuk pasti harus audit dulu. Kapan? Tergantung kebocorannya kalau ada," ucap Menteri Kominfo. 

Telkomsel dan XL Buka Suara

Beberapa operator terkemuka seperti Telkomsel dan XL menanggapi soal dugaan kebocoran data 1,3 miliar. VP Corporate Communications Telkomsel, Saki Hamsat menjelaskan bahwa perihal kebocoran data bukan berasal dari pihaknya.

"Telkomsel secara konsisten telah menjalankan operasional sistem perlindungan dan keamanan data pelanggan dengan prosedur standard operasional tersertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di industri telekomunikasi di Indonesia," kata Saki.

Provider XL mengklaim bahwa pihaknya memiliki penerapan sistem IT yang solid, memanfaatkan hardware atau software sesuai teknologi baru serta menerapkan ISO ISO 27001 dan mematuhi aturan serta perundangan yang berlaku di pemerintah. 

"Untuk perlindungan terhadap potensi gangguan keamanandata termasuk data pelanggan, XL Axiata sudah mengantisipasi melalui penerapan sistem IT yang solid, dengan memanfaatkan dukungan perangkat hardware ataupun software yang sudah disesuaikan dengan perkembangan teknologi terbaru yangmemungkinkan untuk meminimalisasi resiko keamanan yang muncul," kata dia.

"Namun kalau kita melihat sample data yang datanya dari semua operator maka seharusnya cuma Kominfo yang bisa mempunyai data ini, Tapi kita perlu pastikan dulu," kata Pratama.

Kemendagri Buka Suara

Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga turut menanggapi perihal adanya dugaan kebocoran data 1,3 miliar SIM Card. Dijelaskan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, ia membantah jika kebocoran data berasal dari kementeriannya.

"Dari pengamatan pada sistem milik Ditjen Dukcapil, tidak ditemukan adanya Log akses, Traffic, dan akses anomali yang mencurigakan," kata Dirjen Zudan [3].

Kendati dirinya menjelaskan bahwa dugaan kebocoran data 1,3 miliar SIM Card bukan berasal dari kementeriannya, ia akan melakukan hal yang sama dengan Kominfo, yakni melakukan penelusuran lebih lanjut atas apa yang terjadi soal kebocoran data.

"Ditjen Dukcapil Kemendagri akan menelusuri lebih lanjut terkait dengan berita adanya dugaan kebocoran data registrasi pengguna SIM prabayar," jelas Zudan.

DPR Desak Kominfo

Pihak legislatif juga mendorong agar kominfo menjelaskan secara terbuka perihal informasi kebocoran data yang diduga sebanyak 1,3 miliar SIM Card. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Meutya Hafid.

"Karena jika betul terjadi kebocoran, subjek data wajib diberi tahu. Jika tidak ada, juga perlu klarifikasi tidak benar agar tidak terjadi kepanikan," kata Meutya Hafid.

Baca Juga Pemilu 2024 Diprediksi akan Didominasi Gen Z dan Milenial, Berikut Karakteristiknya

Menurutnya, program registrasi kartu SIM prabayar merupakan bagian dari Kominfo, sehingga adanya dugaan kebocoran data pendaftaran kartu SIM prabayar, perlu dijelaskan secara mendalam oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Pemerintah perlu mencari tahu segera sumber kebocoran agar dapat diberikan tindakan terhadap pihak-pihak yang membocorkan dan melakukan transaksi jual beli data," ujar Meutya Hafid.

Hasil Analisis Kazee

Diagram Isu yang Sering Dibahas./Kazee Media Monitoring

Media sosial kembali dihebohkan oleh berita terkait kebocoran data, yakni diduga sebanyak 1,3 miliar data SIM Card prabayar, alami kebocoran. Sebanyak 90 persen perhatian tertuju kepada warganet yang mempertanyakan apakah Kominfo akan memanggil dirinya sendiri.

Pasalnya, pada saat sebelumnya, pihak Kominfo melakukan pemanggilan terhadap PLN dan Indihome yang diduga terdapat kasus kebocoran dalam aspek data pelanggannya. Sedangkan saat ini, isu kebocoran data diduga berasal dari Kominfo.

*disclaimer: terdapat data yang tidak ditampilkan.

Grafik Pergerakan Data./Kazee Media Monitoring

Periode data 27 Agustus hingga 1 September, terdapat sebanyak 755 data perihal kebocoran data 1,3 miliar SIM Card yang terdiri dari Twitter sebanyak 503 data dan media pemberitaan sebanyak 252 data. Adapun puncak data terjadi pada 1 September 2022.

Persentase Analsisis Sentimen./Kazee Media Monitoring

Dugaan kebocoran data 1,3 miliar Sim Card tersebut mendapatkan sentimen negatif sebesar 66 persen, sentimen positif sebesar 32 persen, dan sentimen netral sebesar 1 persen. Pada umumnya isu tersebut mendapat sorotan karena sebelumnya juga terdapat isu soal kebocoran data.

Baca Juga Polemik Uang Pensiunan DPR Seumur Hidup, Netizen Singgung Orba

Sampel Tweet Warganet di Twitter./Kazee Media Monitoring

Terdapat warganet yang mempertanyakan perihal dugaan kebocoran data yang kembali terjadi. Dirinya juga menyayangkan terhadap pemerintah yang belum optimal dalam memperbaiki dan menjaga sistem agar kebocoran data tidak terjadi.

Adapun warganet yang merasa bahwa dirinya merupakan korban kebocoran data. Hal tersebut karena banyak nomor yang tidak dikenal dan menelepon dirinya, setelah dicek melalui salah satu aplikasi, terdapat anjuran untuk tidak diangkat.

Kata Kunci Sesuai Topik Pemberitaan./Kazee Media Monitoring

Kata kunci yang paling banyak digunakan dalam topik ini adalah menkominfo, cyber, bocor, kebocoran, Johnny G Plate, aplikasi, administratif, dan auditor.

Baca Juga Harga BBM Naik Karena Subsidi Tak Tepat Sasaran? Erick Thohir Usul Gunakan PeduliLindungi

Hashtag Sesuai Topik Pemberitaan./Kazee Media Monitoring

Tagar atau hashtag yang paling banyak dalam topik ini adalah Blokir Kominfo.

Diagram Tokoh Terpopuler. Kazee Media Monitoring

Tokoh terpopuler dalam topik ini adalah.

1. Johnny G Plate (Menteri Kominfo) sebesar 50 persen.
2. Zudan Arif (Dirjen Dukcapil Kemendagri) sebesar 20 persen.
3. Meutya Hafid (Ketua Komisi I DPR RI) sebesar 17 persen.

*disclaimer: terdapat data yang tidak ditampilkan.

Diagram Organisasi Terpopuler./Kazee Media Monitoring

Organisasi terpopuler dalam topik ini adalah sebagai berikut.

1. Kementerian Kominfo sebesar 27 persen.
2. PLN sebesar 16 persen.
3. Telkom sebesar 15 persen.
4. Partai NasDem sebesar 10 persen.
5. Komisi I DPR RI sebesar 10 persen.

Kesimpulan 

Kembali terdapat isu terkait dugaan kebocoran data SIM Card sebanyak 1,3 miliar pelanggan prabayar yang telah terunggah dalam forum Breached.to. Klaim pengunggah bahwa data tersebut sebesar 87 GB berisikan NIK, nomor ponsel, provider telekomunikasi, dan tanggal registrasi.

Hal tersebut membuat warganet heran, pasalnya pada saat sebelumnya juga telah terdapat isu mengenai kebocoran data pelanggan Indihome dan PLN. netizen berharap pemerintah ke depannya dapat menjaga sistem agar kebocoran data tidak terjadi jika isu tersebut benar terjadi.

Dalam hal ini, Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), provider XL, dan Telkomsel membantah bahwa pihaknya yang alami kebocoran data 1,3 miliar SIM Card. Namun pihak Kominfo dan Kemendagri akan melakukan audit terkait hal tersebut.