Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak, Netizen Tak Setuju Pakai APBN

Terdapat perkiraan bahwa biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) akan kembali membengkak. Dalam hal ini, pihak China meminta agar pemerintah Indonesia menanggung biaya kekurangannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun perihal pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo bahwasanya terdapat cost overrun (pembengkakan biaya).

"Beberapa waktu lalu disampaikan adanya cost overrun. Tentang cost overrun ini setahu saya masih dibahas. Karena ada permintaan cost overrun ini agar di-cover oleh pemerintah Indonesia," sebut Wahyu Utomo [1].

Perihal keputusan pemerintah Indonesia untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung sebagaimana permintaan China menggunakan APBN, menurutnya, hal ini masih diperhitungkan oleh Kementerian Keuangan.

"Terkait hal ini, teman-teman dari Kemenkeu baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kita untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost of run," jelas Wahyu Utomo.

Baca Juga Effendi Simbolon Politisi PDIP Setuju Jokowi Diperpanjang Masa Jabatannya

Kendati demikian, pihaknya bersama Kementerian Kemaritiman dan Investasi, terus melakukan monitoring secara berkala dan ketat perihal proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Adapun sebagian besar, pengerjaan konstruksi sudah selesai dikerjakan.

"Jadi, memang kereta cepat pernah kami tinjau dan lihat, konstruksinya sebagian besar selesai. Mungkin sekarang yang sedang dikerjakan adalah di deponya. Stasiun-stasiun juga sudah mulai dikerjakan," ujarnya.

Pemerintah Indonesia optimis bahwa proyek KCJB ini bisa dioperasikan pada 2023 mendatang. "Tapi kami yakin, komitmen dari pemerintah Indonesia, bahwa kereta cepat ini harus segera dioperasikan. Mudah-mudahan di tahun 2023 (bisa dioperasikan)," kata Wahyu.

Kemenkeu Belum Terima Laporan Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang Membengkak

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata, pihaknya belum menerima laporan soal pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebagaimana yang telah diberitakan saat ini.

"Cost overrun itu belum sampai ke saya. Ini di Kementerian Keuangan yang ada di front runner untuk menguji bersama BUMN, Kemenko Marves, itu di DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)," katanya pada Kamis 4 Agustus 2022 [2].

Kementerian BUMN Sebut Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Ditambal Utang

Pada saat sebelumnya, pihak Kementerian Badan Urusan Milik Negara (BUMN) dalam hal ini Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan jika terdapat rencana bahwa cost overrun atau pembengkakan biaya akan ditambal menggunakan instrumen utang.

Untuk jumlah besaran pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, diperkirakan mencapai USD 1,176 miliar atau sekira Rp16,8 triliun. Sehingga total biaya yang dibutuhkan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mencapai Rp118 triliun. 

Dirinya menjelaskan bahwa untuk menambal kekurangan atas pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, dilakukan melalui mekanisme konsorsium pemegang saham atau lewat pinjaman. Ia juga menjelaskan jika 25 persen dari biaya tambahan ditanggung konsorsium BUMN dan China.

"Buat cost overrun ini akan dibagi nanti diperkirakan 25 persen itu masing-masing akan chip in, BUMN Indonesia akan chip in BUMN China akan chip in sesuai dengan komposisinya," ujar Arya Sinulingga pada 3 Agustus 2022.

Perihal detail persentase pembayarannya, sebesar 40 persen dari total Rp4 triliun, akan ditanggung konsorsium China, sedangkan 75 persen sisa kebutuhan dana tambahan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, akan diusahakan melalui utang.

"Rp 4 triliun di konsorsium BUMN Indonesia, Rp 3 triliun BUMN China, sisanya loan dari KCJB. Nanti yang 75 persen kita akan cari, cari dari perbankan mana, dari China atau dari mana. Ini tetap B to B ini penyertaan modal negara," pungkas Arya Sinulingga.

Presiden Jokowi Pernah Janji Tak Pakai APBN untuk Proyek KCJB Sebelum Pandemi

Saat sebelum pandemi Covid-19, Presiden Jokowi maupun pejabat lainnya, berulang kali menjelaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah murni dilakukan oleh BUMN dengan skema B to B (business to business), sehingga tidak ada biaya dari APBN di dalamnya. 

Biaya investasi Kereta Cepat Jakarta Bandung, sepenuhnya berasal dari modal anggota konsorsium dan pinjaman dari China, serta dimungkinkan juga berasal dari penerbitan obligasi perusahaan. Hal tersebut sempat dijelaskan Presiden Jokowi pada 15 September 2015.

"Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi," kata Presiden Jokowi dikutip dari Kompas [3].

Baca Juga Syahrul Yasin Limpo Sebut Harga Mie Instan Akan Naik

Kelompok konsorsium yang dimaksud adalah PT Kereta Cepat Indonesia China atau PT KCIC. Konsorsium ini melibatkan sembilan perusahaan dan empat BUMN, yakni Wijaya Karya, Jasamarga, Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). 

Sedangkan Konsorsium dari China adalah China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp. 

"Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN," kata Jokowi menegaskan.

Ahli Ekonomi Sebut China Enggak Pernah Rugi

Ahli Ekonomi atau Ekonom senior, Faisal Basri menduga bahwa China tidak pernah rugi akibat pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang jika ditotalkan biaya proyek seluruhnya mencapai Rp118 triliun tersebut.

Hal tersebut disebabkan oleh Indonesia yang tetap membayar pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga yang sangat tinggi setiap tahunnya. Ia menjelaskan bahwa 75 persen nilai proyek dibiayai dari pinjaman China Development Bank.

Sedangkan 25 persen sisanya, berasal dari ekuitas konsorsium China dan Indonesia."China enggak pernah rugi karena kita tiap tahun bayar bunga yang dari 75 persen. Pinjaman yang bunganya 20 kali lebih tinggi kalau dari Jepang. Inilah ongkos yang harus kita bayar," ujar Faisal Basri [4].

Dari 25 persen ekuitas tersebut, 60 persen berasal dari konsorsium Indonesia dan 40 persen dari China. Sehingga pembengkakan biaya akan ditanggung oleh kedua negara sesuai dengan besaran masing-masing konsorsium. "Peningkatan dana ini dibagi 60-40 kan. 60 Indonesia, 40 China," ujar Faisal Basri.

Baca Juga Anggaran Pemilu 2024 Belum Cair Sepenuhnya, KPU Legowo

Kendati demikian, Faisal Basri melihat bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang mencoba melakukan negosiasi dengan pihak China agar konsorsium Indonesia menanggung 40 persen dan konsorsium China menanggung 60 persen.

Namun, dirinya juga menjelaskan bahwa China tidak bersikap agresif dalam pembiayaan proyek KCJB ini, dirinya juga menilai bahwa cost overrun harus ditanggung oleh pemerintah. Pasalnya jika China menanggung semua biayanya, bisa menimbulkan stigma seolah Indonesia dijajah China.

"Kalau semua kekurangan pembiayaan cost overrun 100 persen China, marah lagi orang Indonesia, (bilang) kita dijajah china. Mau diserahkan semua 100 persen? Nanti manajemennya semua dia, kan nanti marah lagi kita," ujar Faisal Basri.

PKS Dorong Pembentukan Pansus Hak Angket Kereta Cepat Jakarta Bandung

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini memiliki usul untuk pembentukan Pansus Hak Angket terhadap pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, ia berujar dan menduga bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tersebut terindikasi memiliki banyak masalah.

"Karena proyek kereta cepat ini menuai banyak kritik dan indikasi persoalan dan masalah, maka kami fraksi PKS mengusulkan dibentuknya Pansus Hak Angket untuk mendalami tentang proyek kereta cepat ini. Apa sebenarnya yang terjadi kok berubah berubah, sumber dananya berubah dan seterusnya," ujar Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini [4].

Hasil Analisis Kazee

Diagram Isu yang Sering Dibahas./Kazee Media Monitoring

Hasil analisis Kazee dalam platform Twitter, pada umumnya warganet tidak menyetujui soal wacana biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung menggunakan dana APBN, yakni sebesar 33 persen.Adapun 25 persen netizen meminta agar DPR membentuk pansus hak angket.

Sebesar 23 persen warganet menyoroti perihal pernyataan Presiden Jokowi yang menjelaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tidak menggunakan APBN, 9 persen soroti perihal pembengkakan total proyek KCJB sebesar Rp118 triliun.

Sedangkan 6 persen netizen menginginkan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung ingin segera selesai dan mencobanya, serta 4 persen menyesalkan Kereta Cepat Jakarta Bandung yang tidak sampai ke Kota Bandung, melainkan hanya sampai ke Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

*disclaimer: terdapat data yang tidak ditampilkan.

Grafik Pergerakan Data./Kazee Media Monitoring

Berdasarkan pergerakan data periode 1 hingga 11 Agustus 2022, topik mengenai biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung yang membengkak, alami puncaknya pada 4 Agustus 2022. Hal tersebut karena topik China meminta Indonesia menanggung cost overrun menggunakan APBN, banyak dibahas media dan netizen.

Persentase Analsisis Sentimen./Kazee Media Monitoring

Analisis sentimen mengenai topik terkait biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang membengkak, mendapatkan sentimen positif 25 persen, sentimen negatif sebesar 57 persen, dan sentimen netral sebesar 18 persen.

Baca Juga Diduga Irjen Ferdy Sambo Ambil CCTV, Mahfud MD: Tidak Profesional

Sampel Tweet Warganet di Twitter./Kazee Media Monitoring

Sampel Tweet mengenai topik biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang bengkak pun beragam, terdapat warganet yang menginginkan kereta cepat tersebut selesai pembangunannya dan tidak sabar ingin segera mencobanya.

Untuk sampel tweet dengan sentimen netral, terdapat warganet yang menduga bahwa netizen yang melakukan kritik dan komentar terhadap proyek kereta cepat, pada akhirnya akan mencoba Kereta Cepat Jakarta Bandung yang telah dikomentari sebelumnya.

Sedangkan sampel Tweet dengan sentimen negatif, dirinya merasa heran bahwa proyek di Indonesia yang sering kali tidak sesuai perencanaannya, minim sekali pembahasan yang menurutnya hal tersebut banyak dilakukan oleh beberapa pihak.

Kata Kunci Sesuai Topik Pemberitaan./Kazee Media Monitoring

Kata kunci dalam topik proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang biayanya membengkak adalah Jakarta-Bandung, pembengkakan, KCJB, menteri, overrun, Jokowi, APBN, menanggung, G20, cost, pengerjaan, dan konstruksi.

Baca Juga Bambang Soesatyo Dilaporkan ke MKD Karena Diduga Komen Bela Sambo

Diagram Tokoh Terpopuler. Kazee Media Monitoring

Berikut merupakan tokoh terpopuler beserta pernyataannya terkait topik Kereta Cepat Jakarta Bandung.

1. Jokowi (Presiden RI) sebesar 20 persen.

"Kereta cepat tidak menggunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi," katanya pada September 2015 [5].

2. Slamet Riyadi (Direktur Utama PT KCIC) sebesar 17 persen.

"Jadi kemungkinan ada potensi penambahan lagi Rp 2,3 triliun eksposur pajak atas transaksi itu. Di mana nanti akan menimbulkan PPN dan PPh," sebutnya pada 21 Juni 2022 [6].

3. Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan) sebesar 13 persen.

"Dengan beroperasinya KCJB diharapkan bisa meningkatkan konektivitas dari pergerakan dinamis masyarakat serta didukung pemerataan ekonomi di berbagai wilayah," tandasnya pada 5 Agustus 2022 [7].

4. Joni Martinus (VP Public Relations PT KAI) sebesar 12 persen.

"KAI akan terus berkoordinasi dengan para stakeholder untuk pencairan PMN, sekaligus mengelola dengan akuntabel, transparan dan bertanggung jawab sehingga dapat mewujudkan transportasi kereta cepat dengan tepat waktu," ucapnya pada 4 Agustus 2022 [8].

5. Erick Thohir (Menteri BUMN) sebesar 11 persen.

“Kereta cepat sama (dengan Mass Rapid Transit/ MRT Jakarta), kalau kereta cepat ini terus ditunda, harga pembangunannya tahun depan akan lebih mahal lagi. Artinya, harus segera diselesaikan,” tandasnya pada 3 Agustus 2022 [9].

6. Sri Mulyani (Menteri Keuangan) sebesar 4 persen.

"Sebetulnya proyek ini jalan berdasarkan pinjaman dari CDB (China Development Bank) dan dia mencairkan. Sampai suatu titik tertentu enggak bisa dicairkan karena tidak ada ekuitas yang mendukungnya atau ekuitasnya sudah habis. Jadi sekarang ini proyek enggak mungkin bisa jalan either melalui pinjaman," katanya pada 11 November 2021 [10].

7. Jazuli Juwaini (Ketua Fraksi PKS DPR RI) sebesar 3 persen.

"Kita lihat di awal proyek kereta cepat ini dikatakan oleh menteri terkait ini adalah b to b kemudian bergeser menjadi tanggungan pemerintah, Kok bisa?" sebutnya pada 5 Agustus 2022 [11].

8. Ridwan Kamil (Gubernur Jabar) sebesar 3 persen.

"Uji coba satu set saat summit G20 di November, dan kemudian berbagai tes dilakukan setelahnya sampai nanti saat dioperasikan penuh di Juni 2023," katanya pada 9 Agustus 2022 [12].

Diagram Organisasi Terpopuler./Kazee Media Monitoring

Organisasi terpopuler dalam topik ini adalah sebagai berikut.

1. DPR RI sebesar 26 persen.
2. BUMN sebesar 21 persen.
3. PT KAI sebesar 16 persen.
4. Komisi VI DPR RI sebesar 12 persen.
5. PKS sebesar 9 persen.
6. BPK sebesar 4 persen.

*disclaimer: terdapat data yang tidak ditampilkan.

Kesimpulan 

Terkait dengan membengkaknya biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, pada umumnya warganet di Twitter tidak setuju dengan wacana penggunaan APBN untuk menambal kekurangan atas pembengkakan biaya yang terjadi dalam pengerjaan proyek tersebut.

Pasalnya, sebelum pandemi Covid-19, Presiden Jokowi sempat menyatakan bahwa tidak akan menggunakan APBN dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung tersebut karena menggunakan skema B to B (business to business). Namun pada November 2021, pemerintah mulai gunakan APBN.

"Masuknya investasi pemerintah melalui PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemimpin konsorsium (leading consortium) Kereta Cepat Jakarta Bandung bisa mempercepat penyelesaian pengerjaan proyek setelah sempat tersendat akibat pandemi Covid-19," kata Dirut PT KCIC Slamet Riyadi [13].

Kendati demikian, setelah pemerintah gunakan APBN sebesar Rp3,4 triliun pada November tahun lalu, saat ini, China meminta agar pemerintah Indonesia kembali menggunakan APBN untuk menambal cost overrun sebesar Rp16,8 triliun. Dalam hal ini, Kemenkeu masih mengkaji rencana tersebut.