Wacana Pilkada Lewat DPRD Dihidupkan, Ketua MPR: Demokratis

Baru-baru ini terdapat wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga tidak dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu, kembali mencuat. Usulan tersebut diketahui datang dari para pimpinan MPR dan Wantimpres.

Wacana Pilkada Lewat DPRD Dihidupkan Kembali

Dalam hal ini, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo atau kerap disapa Bamsoet membahas tentang evaluasi sistem pilkada sembari menyoroti peningkatan kasus korupsi oleh kepala daerah yang akhir-akhir ini meningkat.

Baca Juga DPW PPP Usung Ganjar Pranowo Capres 2024, PDIP Sarankan untuk Sabar

Sehingga langkah untuk mengembalikan Pilkada dilakukan di tingkat DPRD, menurutnya sah-sah saja untuk dilakukan. "Mengembalikan pemilihan melalui DPRD, juga sebenarnya demokratis, karena sesuai dengan semangat sila keempat Pancasila," imbuhnya [1].

Ketua MPR khawatir bila penyelenggaraan pilkada langsung, menyebabkan masyarakat semakin sengsara karena ruang korupsi semakin terbuka. Adapun Ketua Wantimpres Wiranto mengatakan bahwa pertemuan dengan MPR juga membahas persiapan Indonesia menghadapi krisis.

"Perbincangan kami juga banyak menyangkut persiapan kita sebagai bangsa. Untuk sikapi itu sesuai keinginan presiden bahwa harus kita hadapi bersama, hadapi krisis unpredictable," kata Wiranto.

Pilkada Lewat DPRD Dikritik Berbagai Pihak

Gagasan tentang pilkada lewat DPRD, mendapat kritik dari berbagai pihak. Elemen masyarakat sipil melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyatakan bahwa kebijakan tersebut malah membuat lebih sempit kedaulatan rakyat.

"Pemilihan Kepala Daerah lewat DPRD itu bentuk penyempitan ruang kedaulatan rakyat karena warga negara tidak bisa menentukan sendiri siapa pemimpinnya," kata Pengacara publik LBH Jakarta Teo Reffelsen.

Baca Juga Pemilu 2024 Diprediksi akan Didominasi Gen Z dan Milenial, Berikut Karakteristiknya

Tak hanya itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa juga melontarkan kritik. Dirinya mengatakan bahwa politik ‘daging sapi’ bisa muncul jika pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui mekanisme oleh DPRD.

Dirinya mengatakan bahwa anggapan pilkada langsung yang memunculkan praktik korupsi di daerah, belum bisa dibuktikan. Di sisi lain, pilkada melalui DPRD juga menurutnya tak menjamin akan bebas dari politik transaksional.

"Apakah ada jaminan lewat DPRD tidak ada yang namanya money politics? Jangan-jangan yang muncul ada oligarki juga di sana kan. Jadi money politics di situ bukan lagi put buying, tapi lebih kepada dagang sapi," kata Saan.