Usai Deklarasi Anies, Ketum Sebut Ada Desakan NasDem Keluar Koalisi

Diketahui bahwa Partai NasDem telah mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjadi calon presiden (capres) 2024 mendatang. Namun usai deklarasi tersebut, terdapat isu reshuffle yang akan dilakukan Presiden Jokowi terhadap menteri NasDem.

Ketum Sebut Ada Desakan NasDem Keluar Koalisi Usai Deklarasi Anies

Hal tersebut dijelaskan Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai NasDem. Ia menyebutkan bila ada pihak tertentu yang menginginkan NasDem keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi. Dirinya menilai hal tersebut adalah tantangan yang dihadapi.

"Inilah kita, ada yang menyatakan supaya mendesak kita, meminta kepada Presiden keluarkan NasDem dari koalisi pemerintahan, itu adalah tantangan, itu yang kita hadapi," kata Surya Paloh [1].

Baca Juga Narasi Nasdrun Usai Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024

Kendati terdapat dorongan untuk presiden melakukan reshuffle terhadap menteri NasDem, Ketum NasDem menegaskan bahwa pihaknya tak akan merubah komitmen awalnya, yakni mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf hingga Pemilu 2024.

"Tapi apakah sifat kita berubah? Apakah komitmen kita berubah? Untuk tetap mendukung administratif pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sampai pemilu 2024, saya katakan kita tidak pernah berubah saudara-saudara," ujarnya.

Ia mencontohkan tindakan yang membuktikan komitmen NasDem terhadap pemerintahan Jokowi, yakni partainya menyetujui dan mendukung kebijakan menaikkan BBM. Pihaknya menilai bahwa kebijakan tersebut sudah tepat.

"Saya mau memberikan ilustrasi kepada sauadara, baru berapa puluh hari yang lalu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf mengambil kebijakan strategis yang luar biasa. Untuk apa? Untuk mengambil faedah yang lebih berarti bagi kontinuniti pembangunan bangsa ini. Mengurangi subsidi BBM, itu artinya menaikkan harga. Apa yang ada dipikiran NasDem? Tepat kah itu? NasDem menganggap itu kebijakan yang tepat," katanya.

Baca Juga Anies Baswedan Diusung Capres 2024 oleh NasDem, Ada Potensi Reshuffle 3 Menteri

"Karena dianggap kebijakan yang tepat, NasDem memberikan dukungan yang setulusnya-setulusnya, sepenuhnya, tapi aneh bin ajaib kalau di sidang dewan sana ada 9, ada 7 fraksi partai koalisi pemerintahan hanya ada 1 fraksi yang menyatakan jalan terus kenaikan BBM ini. Artinya apa? Artinya partai-partai atau fraksi lain menyatakan tidak tepat," lanjut dia.

Ketum NasDem mengatakan bahwa hal tersebut sebuah bentuk loyalitas terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf. "Saya sambil bercanda bilang sama Pak Jokowi, Bapak Presiden kita punya tujuh fraksi koalisi pemerintahan ini ini kebijakan kenaikan BBM, enam fraksi tidak sepakat hanya satu fraksi yang sepakat, ini kalau tidak fraksi yang paling tolol atau paling loyalis tidak mungkin begini," tegasnya.

"Jadi terjemahkan saja NasDem ini apakah partai tolol atau paling loyalis pada Jokowi, silahkan terjemahkan," tutur Paloh.