Tiga Majelis PPP Klaim Suharso Monoarfa Dicopot dari Ketum

Menurut Tiga Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pihaknya telah mencopot Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum (Ketum) PPP. Adapun keputusan tersebut diambil dalam forum musyawarah Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan.

Usman M Tokan selaku Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan PPP menjelaskan bahwa musyawarah dilakukan sebagai upaya menindaklanjuti surat desakan mundur Suharso Monoarfa yang tidak direspons pada 22 dan 24 Agustus 2022.

"Sehingga pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan berat hati pimpinan 3 Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan fatwa Majelis yakni memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani," ujar Usman, dikutip dari Sindo [1], 5 September 2022.

Baca Juga Polemik Ketum PPP Soal Amplop Kiai, Pengaruhi Suara Pemilu 2024?

Selanjutnya, dirinya menjelaskan bahwa tiga pimpinan Majelis DPP PPP meminta pendapat hukum dari Mahkamah Partai sesuai dengan AD/ART PPP. Dirinya menjelaskan bahwa Majelis juga meminta pengurus harian DPP PPP laksanakan rapat untuk menetapkan Plt Ketum.

Namun, dirinya juga mengimbau agar seluruh jajaran pengurus PPP agar tetap melanjutkan kerja-kerja organisasi dan kerja elektoral, seperti program sekolah politik dan bedah dapil. Ia juga berharap agar seluruh harapan PPP bisa terwujud.

"Silakan lanjutkan Program Sekolah Politik dan Bedah Dapil agar target perjuangan bisa terwujud. Ikhtiar politik terus kita lakukan semoga Allah meridhoi perjuangan kita, Amin," ucapnya. 

Baca Juga Polemik Uang Pensiunan DPR Seumur Hidup, Netizen Singgung Orba

Terlebih lagi, Usman menghargai pandangan, fatwa, dan nasihat dari Ketua Majelis Syariah, KH Mustofa Aqil Siraj yang memutuskan Suharso Monoatfa mundur dari jabatan pimpinan PPP. Adapun fatwa tersebut harus diikuti oleh seluruh kader, simpatisan, dan pengurus.

"Karena di tangan para kiai, para ulama dan habaib inilah yang melahirkan PPP dalam rangka turut serta membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini," tutur Usman. 

"Selaku Ketua Majelis Syari’ah dalam arahannya meminta agar persoalan ini harus segera dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka kemaslahatan umat, bangsa dan negara, sesuai kaidah dan aturan organisasi PPP yg berazaskan Islam ini," tutupnya.