Tiga Majelis PPP Berhentikan Suharso Monoarfa dari Ketua Umum

Suharso Monoarfa selaku Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi diberhentikan dalam masa bakti 2020-2025. Adapun pihak yang memberhentikan dirinya adalah Mahkamah Partai PPP pada akhir pekan lalu.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan tiga usulan Pimpinan Majelis, yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan.Adapun posisinya saat ini digantikan oleh Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas Ketum PPP/

"Mahkamah Partai melakukan rapat dan mengeluarkan Pendapat Mahkamah Partai, bahwa menyepakati usulan 3 Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," ujar Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M. Tokan [1].

Diklaim Pemberhentian Suharso Monoarfa Disepakati 30 DPW

Menurut Arsul Sani selaku Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP, menjelaskan bahwa usulan pemberhentian Suharso Monoarfa, telah disepakati oleh 30 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP dalam Mukernas. Adapun keempat lainnya tidak hadir karena tidak dapat tiket pesawat.

Alasan Suharso Monoarfa Diberhentikan dari Ketum PPP

Arsul Sani menjelaskan bahwa dorongan untuk konsolidasi partai merupakan alasan kuat pencopotan Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum PPP. Keinginan tersebut dilatarbelakangi oleh pernyataan Suharso Monoarfa soai amplop kiai yang memicu polemik internal partai..

"Waktu saya Plt. Ini demi Allah dan Rasul-Nya terjadi. Saya datang ke kiai itu dengan beberapa kawan, lalu saya pergi begitu saja. Ya, saya minta didoain kemudian saya jalan. Tak lama kemudian saya dapat pesan di WhatsApp, Pak Plt, tadi ninggalin apa nggak untuk kiai?" kata Suharso Monoarfa [2].

Kendati demikian, Arsul Sani membantah soal insiden amplop kiai merupakan satu-satunya pemicu pemberhentian Suharso Monoarfa. Menurutnya, sejumlah kader menginginkan reorganisasi yang telah disampaikan jauh hari sebelumnya melalui aksi unjuk rasa.

"Tapi saya kira yang diputuskan tadi malam di Mukernas itu, bukan ya, bukan bagi saya, itu titik kulminasi atau puncak dari katakanlah riak-riak dari Majelis dengan Pak Suharso," kata Arsul Sani.

Dirinya juga menjelaskan bahwa Mukernas merupakan forum yang sah, ia juga menyebutkan bahwa posisi Mardiono berstatus Plt yang akan menghabiskan periode jabatan Suharso Monoarfa hingga 2025 mendatang.

"Kalau kita berpatokan pada AD/ART maka memang Plt meneruskan sisa masa jabatan yang sekarang ini gaya PAW saja ibaratnya," katanya.

Kubu Suharso Monoarfa Tidak Terima

Kendati demikian, Ketua DPP PPP, Syaifullah Tamliha merasa bahwa Mukernas yang memberhentikan Suharso Monoarfa, tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga milik PPP.

"Mukernasnya menyimpang dari proses yang diatur AD/ART," kata Tamliha kepada wartawan saat dihubungi, Senin (5/9).

Ia menyebutkan jika tidak ada forum apapun kecuali Muktamar yang dapat memberhentikan Ketua Umum, sebab, Ketua Umum hanya bisa dipilih melalui mekanisme muktamar.

Baca Juga Polemik Ketum PPP Soal Amplop Kiai, Pengaruhi Suara Pemilu 2024?

"Enggak ada yang bisa mencopot Ketum PPP, sebab yang dipilih oleh muktamirin hanyalah Ketua Umum dan formatur untuk membantu Ketum terpilih menyusun pengurus DPP PPP," katanya.

Hal tersebut dijelaskan dalam AD/ART PPP pasal 11 yang menjelaskan bahwa posisi Ketua Umum bisa diganti karena beberapa sebab, yakni meninggal dunia, menjadi tersangka tindak pidana, dan menjatuhkan nama baik PPP, serta berhalangan tetap karena sakit atau hal yang lain.

KIB Tetap Solid

Setelah tiga majelis memutuskan untuk mencopot Suharso Monoarfa dari Ketum PPP, Waketum PPP Arsul Sani memastikan bahwa partainya tetap solid dengan PAN, dan Golkar di dalam koalisi yang telah dibangun, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"Saya ingin menjawab kata-katanya begini, bahwa Pak Muhammad Mardiono itu adalah Koordinator dari PPP Untuk KIB selama ini. Jadi itu udah ketahuan lah jawabannya," kata dia pada 5 September 2022 [3].

Menurutnya, posisi Mardiono selaku Plt Ketum PPP, sama halnya dengan Asman Abnur yang aktif menjalin hubungan PAN dengan PPP dan Golkar. Begitu pun dengan Sekjen Golkar Lodewijk Friedrich Paulus yang memfasilitasi komunikasi partainya dalam KIB.

PPP Disebut Tidak Pecah

Tak hanya itu, Arsul Sani yang juga Anggota Komisi III DPR RI, memastikan bahwa dinamika internal partainya itu tidak akan mengganggu persiapan jelang kontestasi Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang. Ia juga membantah bahwa partainya terpecah belah usai Suharso Monoarfa dicopot.

"Jadi jangan dibayangkan PPP pecah. PPP terbelah. Insyallah tidak. Karena ini adalah hasil dari sebuah diskusi panjang di internal partai," katanya.

Respon Jokowi Soal Suharso Monoarfa Dicopot

Kabar mengenai Suharso Monoarfa yang dicopot oleh tiga majelis partai, sampai kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, hal tersebut merupakan urusan dari internal PPP. "Kan itu urusan internal PPP," kata Jokowi pada 5 September 2022 [4].

Atasan dari Menteri Bappenas Suharso Monoarfa tersebut juga enggan menanggapi perihal pemberhentian Suharso dari jabatan Ketua Umum PPP, dirinya mengatakan bahwa hal itu bisa diselesaikan oleh PPP. "Biar dirampungkan di wilayahnya PPP," kata Presiden Jokowi.

Hasil Analisis Kazee

Diagram Isu yang Sering Dibahas./Kazee Media Monitoring

Pemberhentian Suharso Monoarfa dari Ketua Umum PPP, mendapatkan sorotan dari warganet di sosial media Twitter. Pada umumnya warganet menyoroti tentang respon Presiden Jokowi terhadap pemberhentian Suharso Monoarfa dari Ketum PPP.

Selanjutnya, pencopotan Suharso Monoarfa juga menjadi sorotan dari warganet di Twitter, yakni sebesar 20 persen, 10 persen terhadap Ketum PPP yang dicopot melalui Mukernas, 10 persen terhadap hasil keputusan tiga mahkamah partai.

*disclaimer: terdapat data yang tidak ditampilkan.

Grafik Pergerakan Data./Kazee Media Monitoring

Berdasarkan grafik pergerakan data terkait topik pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatannya sebagai Ketum PPP, mengalami puncak data pada tanggal 5 September 2022. Hal tersebut terjadi karena usai pemberhentian Suharso pada 2-3 September 2022, banyak dibahas dalam media pemberitaan.

Persentase Analsisis Sentimen./Kazee Media Monitoring

Pada umumnya sentimen terhadap topik pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatannya sebagai Ketum PPP oleh tiga majelis partai adalah negatif, yakni sebesar 77 persen, sentimen positif sebesar 22 persen, dan sentimen netral sebesar 6 persen.

Baca Juga PAN Belum Tahu Nasib KIB Usai Suharso Monoarfa Diberhentikan

Sampel Tweet Warganet di Twitter./Kazee Media Monitoring

Sampel Tweet dalam media sosial Twitter, terdapat seseorang yang menuliskan bahwa terdapat tata cara dan runtutan yang jelas dalam metode untuk mencopot jabatan Ketum partai. Pasalnya menurut dia, partai tersebut milik bersama, bukan segelintir kubu saja.

Kendati demikian, terdapat warganet yang menginformasikan bahwa Suharso Monoarfa dicopot oleh PPP karena pernyataannya soal amplop kiai. Namun terdapat warganet yang mendukung pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan Ketum PPP.

Hashtag Sesuai Topik Pemberitaan./Kazee Media Monitoring

Tagar atau hashtag yang paling banyak dalam topik ini adalah Suharso coreng PPP, Amplop Kiai, dan Suharso penista Kiai.

Baca Juga Tiga Majelis PPP Klaim Suharso Monoarfa Dicopot dari Ketum

Diagram Tokoh Terpopuler. Kazee Media Monitoring

Tokoh terpopuler dalam topik ini adalah.

1. Suharso Monoarfa (Ketum PPP) sebesar 55 persen.
2. Arsul Sani (Waketum PPP) sebesar 14 persen.
3. Jokowi (Presiden RI) sebesar 7 persen.
4. Amir Uskara (Politisi PPP) sebesar 5 persen.
5. Zarkasih Nur (Majelis Kehormatan PPP) sebesar 4 persen.
6. Syaifullah Tamliha (Ketua DPP PPP) sebesar 4 persen.
7. M Romahurmuziy (Mantan Ketum PPP) sebesar 3 persen.
8. Hasyim Asyari (Ketua KPU) sebesar 3 persen.
9. Arwani Thomafi (Sekjen PPP) sebesar 2 persen.
10. Achmad Baidowi (Politisi PPP) sebesar 2 persen.

*disclaimer: terdapat data yang tidak ditampilkan.

Diagram Organisasi Terpopuler./Kazee Media Monitoring

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 71 persen.
2. Bappenas sebesar 5 persen.
3. KPK sebesar 5 persen.

*disclaimer: terdapat data yang tidak ditampilkan

Kesimpulan 

Polemik amplop kiai diduga menjadi latar belakang PPP memberhentikan Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum. Namun, Waketum PPP, Arsul Sani menampik bahwa hal tersebut merupakan penyebab utama, melainkan PPP menginginkan adanya reorganisasi di internal partai.

Tak hanya itu, Ketua DPP PPP menilai bahwa pemberhentian Suharso Monoarfa tidak sesuai dengan AD/ART yang dimiliki PPP. Terlebih lagi, menurutnya, jabatan Ketum partai hanya bisa diberhentikan oleh mekanisme Muktamar.

Adapun isu terkait PPP yang terpecah usai Suharso Monoarfa diberhentikan oleh tiga majelis PPP, hal tersebut dibantah oleh Waketum PPP, Asrul Sani, dirinya juga menjelaskan bahwa hubungannya dengan koalisi yang telah terbentuk (KIB) dalam keadaan yang baik.