SBY Menduga Pilpres 2024 Tidak Adil dan Tidak Jujur, Disindir PDIP

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrat yang berlangsung pada 15 September 2022, memuat pernyataan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku mendapatkan informasi bahwasanya kontestasi pemilu 2024 akan di-setting.

"Konon akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujar SBY, dikutip dari CNN Indonesia [2], 19 September 2022.

Hal tersebut membuat SBY mengaku bahwa dirinya akan turun gunung menghadapi kontestasi pemilu 2024 mendatang. Pasalnya informasi tersebut menurutnya menjelaskan tentang kontestasi pemilihan umum yang diduga tidak bisa jujur dan adil.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," ucap SBY.

Baca Juga SBY Duga Pilpres 2024 Akan Berjalan Tidak Adil

Tak hanya itu, mantan Presiden RI ke-6 tersebut mengatakan bahwa diduga nanti Partai Demokrat akan dijegal, sehingga tidak bisa mencalonkan capres dan wapresnya sendiri, SBY menilai rencana tersebut adalah suatu bentuk kejahatan.

"Pemilu adalah hak rakyat. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat dan ingat, selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," pungkasnya.

PDIP Sindir Kemenangan SBY

Menurut Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, pernyataan dari SBY seolah-olah menyebar fitnah terhadap Presiden Jokowi. Hasto menilai bahwa informasi yang didapatkan oleh SBY merupakan sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY, sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi,” jelas Hasto Kristiyanto pada 17 September 2022 [2].

Tak hanya itu, Menurutnya justru selama pemerintahan SBY terdapat beberapa kecurangan pelaksanaan pemilu yang terjadi. Dirinya mencontohkan ketika pemilu 2009, menurutnya terjadi banyak kecurangan dalam penetapan daftar pemilihan tetap (DPT).

Serta adanya perekrutan dua mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Anas Urbaningrum dan Andi Nurpatri sebagai kader Partai Demokrat, menurutnya, juga menjadi tanda adanya kecurangan Pemilu pada 2009 silam.

“Zaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat,” ujar Hasto Kristiyanto.

Demokrat Balas Sindiran PDIP

Herzaky Mahendra Putra selaku Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat membalas pernyataan dari Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP soal dugaan kecurangan dalam pemilu 2009 ketika SBY mencalonkan kedua kalinya sebagai Presiden RI.

“Publik kan tahu kalau di Pemilu 2019 lalu ada Komisioner KPU yang ditangkap karena kasus suap. Kan salah satu pelakunya kader partai Bang Hasto, Harun Masiku,” tutur Herzaky pada 18 September 2022 [3].

“Yang sudah buron 1.000 hari lebih. Tidak ada cerita seperti itu di Pemilu 2009,” katanya melanjutkan. 

Dijelaskan oleh Herzaky bahwasanya tidak ada kecurangan dalam Pemilu 2009 sebagaimana yang disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Menurutnyam perolehan suara Partai Demokrat disebabkan oleh prestasi dalam pemerintahan SBY.

Koordinator Jubir Partai Demokrat juga menjelaskan kinerja positif dari pemerintahan SBY, diantaranya pengangguran yang berkurang, kenaikan gaji guru, PNS, dan TNI-Polri, serta terwujudnya stabilitas keuangan negara.

“Oposisi, masyarakat sipil, dan mahasiswa bebas mengkritik tanpa takut diintimidasi, dan mahasiswa bebas mengkritik tanpa takut diintimidasi apalagi dikriminalisasi,” paparnya. 

Terkait apa yang disampaikan SBY saat Rakernas Partai Demokrat soal adanya dugaan Pemilu 2024 yang tidak adil dan tidak jujur, menurutnya hal tersebut sesuatu yang wajar, yakni sebagai upaya untuk mengingatkan para elite petinggi politik.

“Wajar saja beliau mengingatkan agar para elit politik tidak berupaya mengamputasi harapan rakyat. Apalagi, dengan cara-cara yang tidak demokratis dan menyalahgunakan kekuasaan,” ujarnya

Tanggapan KPU Soal Pemilu 2024 Tidak Adil 

Dengan adanya pernyataan dari SBY soal Pemilu atau Pilpres 2024 yang diduga akan tidak adil dan tidak jujur, membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan penjelasan. Menurut Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Idham Holik menjamin Pemilu 2024 akan berjalan dengan lancar.

Dirinya juga mengklaim bahwa Pemilu 2024 ke depan, dipastikan akan berlangsung sesuai asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil) serta ia menjamin tidak ada pihak yang bisa mengintervensi di luar Undang-Undang Pemilu.

"Iya, kami tidak ada intervensi. Jadi begini, pencalonan capres dan cawapres itu sepenuhnya kewenangan parpol atau gabungan parpol. Kami nanti akan memproses pencalonan tersebut sesuai asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu," kata Idham Holik pada 18 September 2022 [3].

Tak hanya itu, dirinya bersama KPU RI memastikan pada kuartal pertama dari masa penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024, akan dilaksanakan sesuai asas Luber Jurdil sebagaimana amanah dari konstitusi bangsa Indonesia dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Dan KPU mempersilakan dan mengajak pemilih, stakeholder, masyarakat sipil, aktivis, dan publik Indonesia untuk berpartisipasi aktif di semua tahapan penyelenggaraan pemilu untuk memastikan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu teraktualisasi dengan baik," kata dia.

Hasil Analisis Kazee

Diagram Isu yang Sering Dibahas./Kazee Media Monitoring

Beberapa sorotan publik dalam media social Twitter perihal topik mengenai pernyataan SBY soal Pemilu 2024 pun beragam. Kendati demikian, sorotan yang paling teratas berkaitan dengan SBY yang diduga telah mencium aroma kecurangan dalam kontestasi Pilpres 2024.

Kendati demikian, terdapat pihak yang menyoroti tentang dugaan kecurangan yang terjadi saat SBY menjadi Presiden RI dan memutuskan untuk maju kembali menjadi capres pada Pemilu 2009. Tak hanya itu, sebanyak 10 persen warganet mempertanyakan dalang dibalik kecurangan Pemilu 2024.

*disclaimer: terdapat data yang tidak ditampilkan.

Grafik Pergerakan Data./Kazee Media Monitoring

Grafik pergerakan data terkait topik pernyataan SBY saat Rakernas Demokrat perihal Pilpres 2024 yang diduga tidak akan adil dan tidak jujur, mengalami peningkatan pada 16 September 2022 dan mencapai puncaknya pada 18 September 2022.

Persentase Analsisis Sentimen./Kazee Media Monitoring

Informasi mengenai SBY yang ‘turun gunung’ dan sindiran dari PDIP terhadap mantan Presiden RI ke-6 tersebut pada umumnya menjadi faktor terbanyak dalam analisis sentiment negatif, yakni sebesar 39 persen, sedangkan sentimen positif sebesar 22 persen.

Baca Juga Kebocoran Data Terjadi, Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan

Sampel Tweet Warganet di Twitter./Kazee Media Monitoring

Sampel Tweet yang berkaitan dengan pernyataan SBY soal Pemilu 2024, ditanggapi beragam oleh netizen. Terdapat pihak yang bersyukur atas apa yang dilakukan SBY, ia merasa bahwa hal tersebut merupakan kepedulian dari SBY terhadap Indonesia.

Kendati demikian, terdapat warganet yang menilai tindakan SBY sebagai respon kehawatiran akan anaknya, AHY yang tidak bisa maju dalam kontestasi pemilu. Namun salah satu warganet juga menilai bahwa gaya kepemimpinan satu dengan yang lain, tidak bisa dibandingkan.

Kata Kunci Sesuai Topik Pemberitaan./Kazee Media Monitoring

Kata kunci yang paling banyak digunakan dalam topik ini adalah SBY, pilpres, presiden, Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, PDIP, oposisi, dan AHY.

Baca Juga Rentetan Demonstrasi Kenaikan Harga BBM Subsidi

Hashtag Sesuai Topik Pemberitaan./Kazee Media Monitoring

Tagar atau hashtag yang paling banyak dalam topik ini adalah terima kasih pak SBY, SBY bapak hoax, Partai Demokrat, dan Pilpres 2024.

Baca Juga Hacker Bjorka, Bocorkan Data Pejabat Hingga Bantah Pengalihan Isu Ferdy Sambo

Diagram Tokoh Terpopuler. Kazee Media Monitoring

Tokoh terpopuler dalam topik ini adalah.

1. Susilo Bambang Yudhoyono (Majelis Tinggi Partai Demokrat) sebesar 37 persen.
2. Jokowi (Presiden RI) sebesar 16 persen.
3. Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP) sebesar 15 persen.
4. Agus Harimurti Yudhoyono (Ketum Partai Demokrat) sebesar 14 persen.
5. Anas Urbaningrum (Politisi Partai Demokrat) sebesar 5 persen.
6. Megawati Soekarnoputri (Ketum PDIP) sebesar 4 persen.
7. Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) sebesar 3 persen.
8. Surya Paloh (Ketum Partai NasDem) sebesar 2 persen.

*disclaimer: terdapat data yang tidak ditampilkan.

Diagram Organisasi Terpopuler./Kazee Media Monitoring

Organisasi terpopuler dalam topik ini adalah.

1. Partai Demokrat sebesar 34 persen.
2. PDIP sebesar 28 persen.
3. KPU sebesar 8 persen.
4. DPR RI sebesar 3 persen.
5. PKS sebesar 2 persen.

*disclaimer: terdapat data yang tidak ditampilkan

Kesimpulan 

Polemik yang terjadi setelah SBY menyampaikan tanggapannya terkait Pemilu atau Pilpres 2024 yang diduga akan berlangsung tidak adil dan tidak jujur, mendapat beberapa pandangan dari pihak luar Partai Demokrat, salah satunya adalah PDIP.

Menurut PDIP, hal tersebut informasi yang sumbernya harus dipertanyakan. PDIP malah menyoroti dugaan kecurangan yang terjadi saat Pemilu 2009 silam. Diketahui, pada saat itu, SBY kembali maju menjadi capres setelah sebelumnya menjabat sebagai Presiden RI selama satu periode.

Kendati demikian, pihak Partai Demokrat membantah adanya kecurangan dalam Pemilu 2009, justru dalam Pemilu 2019, terdapat komisioner KPU yang ditangkap oleh KPK karena terlibat kasus korupsi suap penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024.

Pandangan dari netizen di Twitter, terbagi dua, terdapat tagar terima kasih SBY dan SBY bapak hoax. Keduanya sempat masuk dalam trending topic Twitter Indonesia. Adapun dalam sampel Tweet, terdapat pihak yang bersyukur SBY masih peduli dengan Bangsa Indonesia dan ada juga pihak yang melakukan sindiran.