Projo Soal Presiden Tiga Periode, Ungkit Rezim Soeharto

Relawan Projo baru-baru ini menyinggung perihal gagasan presiden tiga periode dan menyamakannya dengan rezim Soeharto.

Panel Barus selaku bendahara relawan Projo menuturkan jika semangat reformasi pada 1998 merupakan pembatasan jabatan presiden.

Dalam hal ini, dirinya menilai jika relawan Projo, tidak mungkin menghianati semangat reformasi yang telah terbangun pada 1998 silam.

"Perjuangan teman-teman '98 dulu salah satunya menjatuhkan rezim diktator Orde Baru 32 tahun berkuasa dan agenda kita saat itu pembatasan kekuasaan. Hari ini kita yang ada di Projo dorong-dorong apa yang kita perjuangkan di '98? Enggak mungkin," katanya, dikutip dari CNN Indonesia, 14 Juni 2022.

Baca Juga Koalisi Semut Merah PKS-PKB Mencuat, Netizen Bahas Masa Lalu

Kendati demikian, menurutnya, terdapat masyarakat yang menginginkan bahwasanya Presiden Jokowi menjabat tiga periode, merupakan aspirasi masyarakat.

“Itu (Jokowi tiga periode) buat Projo kemungkinan politik. Kita melihat itu energi yang ada di rakyat,” ucapnya.

Namun, Projo tidak memperjuangkan gagasan presiden tiga periode, sehingga pihaknya hanya mengawal pemerintahan saat ini hingga 2024.

Presiden Jokowi Tiga Periode Diperjuangkan Qodari

Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari menjelaskan jika gagasan presiden tiga periode menurut Jokowi merupakan aspiarasi.

“(Wacana) tiga periode justru kemajuan luar biasa. Indikator pertama, Pak Jokowi kalau dulu bilang, 'Yang ngomong tiga periode itu menampar, menjerumuskan.' Sekarang, 'Ya tiga periode itu aspirasi,',” tandasnya.

Sebagaimana diketahui bahwa gagasan presiden tiga periode telah berlangsung sejak tahun 2019, namun Presiden Jokowi beberapa kali menyarankan untuk berhenti membahas hal tersebut.

Baca Juga Soal Reshuffle Kabinet, Ketum Golkar: Tak Ada Bocoran, Nasdem Menghormati

Kendati demikian, beberapa menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, menyuarakan gagasan presiden tiga periode, sehingga Presiden Jokowi melarang hal tersebut disuarakan para menteri.

Namun, gagasan presiden tiga periode pun tidak disetujui oleh partai, termasuk PDIP. Masinton Pasaribu selaku politisi PDIP menyarankan agar DPR RI mendorong para menteri fokus dalam bekerja.

“Ini menurut saya pimpinan, kegelisahan yang dalam konteks demokrasi kita hari ini. Suasananya ketika ada menteri coba dikte agendanya dan itu di luar ranahnya ini ada upaya pengangkangan terhadap demokrasi,” tandasnya.