PPP Kubu Suharso Monoarfa Kirim Surat Klarifikasi ke Kemenkumham

Syaifullah Tamliha selaku Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah memberikan surat klarifikasi kepengurusan PPP ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Surat klarifikasi diberikan pada Kamis 8 September 2022.

Adapun surat klarifikasi yang diberikan oleh PPP ke Kemenkumham, sebagai upaya merespon langkah kepengurusan PPP yang diketuai oleh Muhammad Mardiono. "Kami DPP PPP sudah menyerahkan klarifikasi dengan Menkumham kemarin," kata Tamliha, dikutip dari CNN Indonesia [1].

Menurutnya, surat klarifikasi yang dilayangkan pihaknya, berdasarkan sistem PPP serta telah sesuai dengan koridor partai. "Kami bekerja berdasarkan sistem, bukan tergantung pada keberadaan fisik seorang ketua umum," ujarnya.

Perlu diketahui bahwa PPP mengalami konflik internal. Hal tersebut terjadi setelah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang memberhentikan Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum partai berlogo Ka'bah tersebut.

Baca Juga Polemik Ketum PPP Soal Amplop Kiai, Pengaruhi Suara Pemilu 2024?

Dalam mukernas tersebut, telah menunjuk Mardiono sebagai Plt ketua umum menggantikan Suharso Monoarfa. Kendati demikian, Suharso Monoarfa tidak menerima keputusan tersebut, ia mengaku bahwa dirinya masih menjabat sebagai ketua umum PPP.

Menurut kubu Suharso Monoarfa, kubu Mardiono tidak sah secara AD/ART partai. Namun pihak Mardiono jalan terus. Pihaknya mendaftarkan diri ke Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan dan legalitas dari negara.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengkaji terkait dengan pendaftaran kepengurusan PPP hingga sekarang. Perlu diketahui bahwa kepengurusan sah PPP yang tercatat oleh pemerintah adalah kepengurusan Suharso Monoarfa.

Baca Juga Tiga Majelis PPP Berhentikan Suharso Monoarfa dari Ketua Umum

"Sedang kita kaji. Ya (akan diproses sesuai aturan)," kata Yasonna di Istana Kepresidenan Jakarta

Plt Ketum Mardiono berharap adanya konflik di tubuh partai bisa berakhir dengan islah, menurutnya, perdamaian bisa terwujud pada saat Suharso Monoarfa menerima keputusan partai yang mencopot dirinya dari jabatan Ketum PPP.

"Islah itu agar beliau itu bisa menyadari bahwa ini adalah keinginan organisasi, bukan keinginan orang per orang. Itulah yang saya maksudkan kita harus islah," kata Mardiono pada Kamis 8 September 2022.